Maraknya Penjualan Kendaraan Kredit STNK Only, Kenali Risiko Hukumnya

Belakangan ini, platform media sosial dan forum jual beli daring dibanjiri penawaran kendaraan bermotor—baik mobil maupun sepeda motor—dengan keterangan STNK only. Istilah ini mengindikasikan bahwa kendaraan dijual hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Banyak calon pembeli tergiur harga yang jauh di bawah pasaran, namun di balik iming-iming murah ini tersembunyi jerat hukum dan finansial yang tidak sederhana.

Fenomena ini umumnya melibatkan kendaraan yang masih dalam masa kredit di lembaga pembiayaan. BPKB sebagai bukti kepemilikan sah ditahan oleh perusahaan pembiayaan hingga seluruh cicilan lunas. Penjual yang terlilit masalah keuangan atau berniat mengalihkan tanggung jawab memilih jalan pintas dengan melepas kendaraan secara informal, hanya mengandalkan STNK atas nama dirinya. Padahal, status kepemilikan kendaraan masih terikat perjanjian fidusia, sehingga pengalihan tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran hukum.

Membedah Modus Operandi di Balik STNK Only

Para pelaku biasanya memasang harga rendah, sering kali 30% hingga 50% di bawah harga wajar kendaraan serupa. Mereka mencantumkan foto kendaraan yang terlihat meyakinkan dan menyertakan narasi seperti lepas buru-buru atau tinggal lanjut bayar cicilan. Modus yang paling sederhana adalah pembeli menyerahkan sejumlah uang tunai kepada penjual, kemudian melanjutkan pembayaran angsuran bulanan ke perusahaan leasing. Penjual menandatangani surat perjanjian di bawah tangan atau surat kuasa yang seolah-olah memberikan hak penuh kepada pembeli. Namun, di mata hukum, kepemilikan tidak pernah berpindah.

Modus lain yang lebih licik adalah penjual tidak lagi melanjutkan pembayaran setelah uang diterima, sehingga kendaraan berisiko ditarik oleh pihak leasing. Ada pula kasus di mana penjual menggunakan STNK palsu atau kendaraan hasil kejahatan, membuat pembeli tidak hanya kehilangan uang tetapi juga terjerat masalah pidana. Data dari asosiasi perusahaan pembiayaan mencatat peningkatan laporan kendaraan fidusia yang beralih tanpa izin sepanjang tahun ini, meskipun angka pastinya tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap risiko hukum transaksi informal semacam ini.

Risiko Hukum: Lebih dari Sekadar Kehilangan Kendaraan

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan penerima fidusia (kreditur). Mengalihkan kendaraan yang masih dibebani fidusia dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun. Pembeli pun tidak luput dari sorotan hukum. Dalam beberapa kasus, pembeli yang menerima kendaraan hasil penggelapan dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika terbukti patut menduga bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan.

Selain ancaman pidana, pembeli kehilangan seluruh uang yang telah dibayarkan. Lembaga pembiayaan berhak melakukan penarikan paksa kendaraan karena wanprestasi oleh debitur awal. Meskipun pembeli telah membayar lunas kepada penjual, sita jaminan tetap sah karena nama dalam perjanjian kredit tidak berubah. Ironisnya, pembeli tidak dapat mengajukan gugatan perdata dengan mudah karena dokumen pendukung transaksi umumnya tidak memenuhi syarat formil. Praktik ini menciptakan kerugian ganda: finansial dan kepastian hukum.

Dampak Finansial dan Psikologis bagi Korban

Korban transaksi STNK only sering kali adalah masyarakat menengah ke bawah yang berusaha memiliki kendaraan dengan cara paling ekonomis. Mereka mengabaikan tanda bahaya karena tekanan kebutuhan transportasi atau tawaran harga yang sangat menggiurkan. Ketika kendaraan ditarik, mereka kehilangan alat mobilitas, tabungan, dan terkadang menghadapi intimidasi dari penagih utang. Beban psikologis seperti stres dan rasa malu juga dialami korban yang merasa ditipu. Tidak sedikit yang akhirnya menjual kembali kendaraan tersebut dengan modus serupa, sehingga rantai penipuan terus berlanjut.

Dari perspektif ekonomi, praktik ini berkontribusi pada inefisiensi pasar kendaraan bekas. Pembeli yang terbakar pengalaman buruk cenderung menghindari transaksi antar-individu, sementara penjual jujur kesulitan mendapatkan kepercayaan. Hal ini mendorong peningkatan biaya transaksi karena calon pembeli harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengecekan status fidusia melalui sistem informasi fidusia Kementerian Hukum dan HAM.

Mengapa Masyarakat Tetap Terjebak?

Beberapa faktor mendorong maraknya fenomena ini. Pertama, rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan masyarakat. Survei OJK menempatkan indeks literasi keuangan Indonesia pada angka 38,03% pada tahun 2022, yang berarti lebih dari separuh penduduk masih awam terhadap produk dan risiko keuangan. Kedua, kemudahan akses platform jual beli daring yang tidak memiliki mekanisme verifikasi ketat. Siapa pun bisa mengunggah iklan tanpa harus membuktikan status kepemilikan. Ketiga, desakan ekonomi pascapandemi mendorong pemilik kendaraan untuk mencari solusi cepat atas beban cicilan yang menumpuk. Bagi sebagian orang, melepas kendaraan dengan rugi lebih disukai daripada menanggung beban utang berkelanjutan.

Selain itu, celah pada aturan administrasi juga turut berkontribusi. Proses balik nama kendaraan yang memerlukan BPKB asli membuat banyak pembeli kendaraan bekas memilih jalur informal yang lebih praktis. Namun ketidaktahuan bahwa BPKB masih di leasing sering kali disiasati dengan janji "nanti setelah lunas" yang tidak pernah terealisasi.

Langkah Preventif agar Tidak Menjadi Korban

Menghindari jebakan STNK only memerlukan kehati-hatian dan pengetahuan dasar. Pertama, selalu pastikan kelengkapan dokumen kendaraan, terutama BPKB asli. Jika penjual tidak dapat menunjukkannya, tanyakan status kredit dan verifikasi langsung ke perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Kedua, mintalah surat keterangan lunas atau surat persetujuan pengalihan hak dari kreditur apabila kendaraan masih dalam masa kredit. Proses pengalihan ini lazim disebut take over kredit dan harus dilakukan dengan sepengetahuan serta persetujuan resmi leasing.

Ketiga, jangan mudah percaya pada harga murah yang tidak masuk akal. Lakukan riset harga pasar melalui bursa mobil bekas atau platform terkemuka yang menyediakan jasa inspeksi. Keempat, catat identitas penjual dengan lengkap dan buat perjanjian di hadapan notaris untuk transaksi bernilai besar. Terakhir, laporkan setiap dugaan penipuan ke pihak berwajib dan asosiasi perusahaan pembiayaan agar jaringan pelaku dapat dipetakan.

Dengan meningkatnya kasus ini, peran pemerintah dan platform daring dalam memperketat pengawasan iklan kendaraan bekas menjadi sangat krusial. Sementara itu, edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam transaksi kendaraan bermotor perlu digencarkan melalui berbagai saluran, termasuk kerja sama dengan lembaga keuangan dan sekolah mengemudi.

Kesimpulannya, transaksi jual beli kendaraan STNK only adalah bom waktu yang siap meledak bagi kedua belah pihak. Bagi penjual, ancaman pidana menanti; bagi pembeli, kerugian finansial dan ketidakpastian hukum menjadi momok yang sulit dihindari. Kewaspadaan dan pengetahuan adalah benteng utama untuk melindungi diri dari modus yang kian merebak ini.

Baca juga:

• Cyber Breaker Season 3: 916 Peserta Beradu Kemampuan Keamanan Siber
• Era Emas Belgia Berakhir Pahit di Piala Dunia 2026