Hubungan Prabowo dan Jokowi Kian Retak

Transisi kepemimpinan nasional yang semula digadang-gadang berjalan mulus mulai menunjukkan keretakan yang kentara. Setelah serah terima jabatan di Istana Merdeka pada Oktober 2024, hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan pendahulunya, Joko Widodo, kini diwarnai sinyal-sinyal ketidakselarasan yang kian sulit disembunyikan.

Sejarah Hubungan Presiden-Mantan Presiden

Dinamika antara presiden yang tengah menjabat dengan mantan presiden memang bukan hal baru dalam politik Indonesia. Era Orde Lama menyaksikan Soekarno yang disingkirkan oleh Soeharto, sebuah preseden pahit yang menandai retaknya hubungan kekuasaan tertinggi. Pasca reformasi, pola serupa berulang. B.J. Habibie harus menghadapi kenyataan bahwa pertanggungjawabannya ditolak MPR, sementara Abdurrahman Wahid kerap berseberangan dengan Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjadi wakilnya. Ketegangan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati juga mencuat jelang Pilpres 2004, dan kembali terulang antara SBY dan Jokowi saat Demokrat memilih menjadi oposisi. Kini, pola klasik itu seolah terwariskan ke era Prabowo.

Dari Koalisi Harmonis Menjadi Isyarat Konflik

Saat Pilpres 2024, sinergi antara Prabowo dan Jokowi begitu kuat. Dukungan penuh Jokowi melalui mobilisasi relawan dan restu politik dianggap sebagai faktor kunci kemenangan Prabowo-Gibran. Anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bahkan mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Namun, belum genap enam bulan pemerintahan berjalan, kabar ketidakharmonisan mulai menyeruak ke permukaan.

Beberapa sumber di lingkaran istana menyebutkan bahwa komunikasi intens yang dulu terbangun rutin antara keduanya kini mulai merenggang. "Frekuensi pertemuan langsung menurun drastis sejak pelantikan," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya. Sinyal yang paling terbaca adalah sikap Jokowi yang memilih bungkam ketika sejumlah kebijakan Prabowo dipertanyakan publik, sekaligus absen dalam beberapa forum penting yang mengundang seluruh mantan presiden.

Pemicu Keretakan: Kebijakan, Kabinet, dan Utang Politik

Gesekan mulai terlihat dari perombakan kabinet yang dianggap mengeliminasi tokoh-tokoh kunci titipan Jokowi. Bahlil Lahadalia yang digeser dari Kementerian ESDM ke posisi yang kurang strategis menjadi salah satu contoh. Di sisi lain, masuknya figur-figur yang secara historis berseberangan dengan Jokowi, seperti para loyalis Anies Baswedan dan kader senior Partai Demokrat, memperlebar jarak.

Kebijakan luar negeri Prabowo yang lebih agresif dan cenderung menjauh dari poros Belt and Road Initiative Tiongkok yang semasa Jokowi begitu dijaga, juga menjadi sumber perbedaan pandangan. "Ada keinginan untuk membangun legacy sendiri, lepas dari bayang-bayang Jokowi," analisa Dr. Andi Setiawan, pengamat politik dari Universitas Indonesia. "Prabowo butuh diferensiasi, dan itu otomatis menciptakan friksi dengan patron politiknya."

Utang politik berupa dukungan pada Pilpres 2024 juga bisa menjadi beban psikologis. Semakin Jokowi dianggap ikut mengatur dari balik layar, semakin Prabowo meredamnya dengan menunjukkan independensi. Survei indikator politik periode Maret 2025 mencatat bahwa 42,7% responden menilai hubungan keduanya "kurang harmonis", sementara hanya 28,1% yang melihatnya "sangat harmonis". Ini lonjakan signifikan dibanding survei serupa pada Desember 2024 yang masih memperlihatkan proporsi seimbang.

Dampak pada Stabilitas Politik dan Ekonomi

Keretakan di level elite ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Pasar mencermati isyarat politik sebagai bagian dari manajemen risiko. Indeks Harga Saham Gabungan sempat terkoreksi 1,8% dalam sepekan terakhir setelah rumor ketegangan muncul di media. Investor asing mencatatkan capital outflow hingga Rp4,3 triliun dari pasar saham karena ketidakpastian arah koalisi pendukung pemerintah.

Di parlemen, sinyal retak berpotensi mengganggu mesin partai koalisi besar yang dibangun sejak deklarasi "Koalisi Indonesia Maju". Partai-partai yang sebelumnya solid di bawah pengaruh Jokowi, seperti Golkar dan PAN, kini mulai membelah dukungan antara mempertahankan loyalitas pada Jokowi atau merapat penuh ke Prabowo. "Fraksi-fraksi ini berada di persimpangan, dan itu membuat perhitungan politik untuk UU strategis menjadi rumit," ujar peneliti senior Indikator Politik, Bawono Kumoro.

Masyarakat pun terbelah. Pendukung fanatik Jokowi yang mengikuti jejaknya mendukung Prabowo kini gamang, sementara loyalis Prabowo dari kalangan non-pendukung Jokowi mendesak agar presiden mereka tidak dikendalikan "tangan tak terlihat". Polarisasi yang semula diharapkan mereda pasca Pemilu justru kembali menyeruak dalam format baru.

Rekonsiliasi atau Eskalasi?

Masih ada harapan jembatan komunikasi bisa disambung kembali. Pertemuan tertutup di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang dan kunjungan ke Solo yang direncanakan menjelang Lebaran disebut-sebut sebagai upaya mendinginkan situasi. "Presiden sangat menghormati Pak Jokowi sebagai negarawan, perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam demokrasi," ujar juru bicara istana dalam keterangan terbatas.

Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan presiden dan mantan presiden di negeri ini kerap berakhir dingin, bukan damai. Bila komunikasi politik terus memburuk, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyaksikan perang bintang di Pilkada 2027 atau Pilpres 2029 yang dimotori oleh kubu berbeda dari dua tokoh ini. Publik hanya bisa menanti siapa yang akan mengambil langkah pertama untuk menurunkan tensi—atau justru melebarkannya.

Baca juga:

• Sutradara Gonjiam Janji Syuting Horor di Indonesia, Ada Syaratnya
• SPMB 2026 Resmi Meluncur, Penerimaan Siswa Kini Serba Daring