Program Makan Gratis Dipromosikan ke Peraih Nobel Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, sekitar 25,9 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara prevalensi kekurangan gizi pada balita mencapai 21,5 persen menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023. Dalam konteks itulah program makan bergizi gratis—yang menjadi salah satu janji kampanye unggulan pemerintahan Prabowo Subianto—kembali mencuri perhatian. Kali ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, memperkenalkan program tersebut kepada peraih Nobel Ekonomi 2024, James Robinson, dalam sebuah forum diskusi ekonomi internasional.

Langkah ini menandai upaya diplomasi ekonomi yang tidak biasa: membawa kebijakan domestik berskala besar ke meja akademisi kelas dunia. Pertanyaannya, apakah pengakuan internasional semacam ini cukup untuk menjawab keraguan atas fundamental fiskal program yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp400 triliun lebih per tahun itu?

Di Satu Sisi: Sinyal Reformasi Sosial yang Serius

Dari kacamata pembangunan, memperkenalkan program perlindungan sosial kepada ekonom sekaliber Robinson—yang dikenal lewat risetnya tentang peran institusi inklusif dalam pertumbuhan ekonomi—bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia ingin menempatkan kebijakan gizi sebagai bagian dari agenda institusional jangka panjang, bukan sekadar bantuan sosial musiman. Dalam teori institusionalisme, negara yang mampu membangun institusi inklusif cenderung mencatat pertumbuhan lebih berkelanjutan.

Secara makro, program ini berpotensi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada 2023 berada di angka 74,39. Jika efektif menurunkan angka stunting dari 21,5 persen menuju target 14 persen pada 2029, dampak ekonominya bisa signifikan: Bank Dunia memperkirakan setiap penurunan satu poin persen stunting berkontribusi terhadap tambahan produk domestik bruto hingga 2-3 persen dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

"Investasi pada gizi anak adalah investasi paling fundamental bagi pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa," kata seorang ekonom pembangunan dalam diskusi tersebut, menggambarkan logika di balik program.

Selain itu, program ini menciptakan efek berganda bagi sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan. Dengan ribuan dapur umum yang melibatkan supplier lokal, likuiditas di daerah berpotensi bergerak, meski besaran multiplier effect-nya masih harus diukur secara empiris.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal dan Efisiensi yang Dipertanyakan

Namun, dari perspektif fiskal, proyeksi pembiayaan program ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Rasio utang terhadap PDB Indonesia per akhir 2023 tercatat sekitar 39 persen, masih di bawah batas aman 60 persen, tetapi ruang fiskal kian sempit akibat kenaikan belanja subsidi energi dan bunga utang yang pada 2024 mencapai Rp550 triliun lebih.

Ekonom dari berbagai lembaga menilai program makan gratis berpotensi menggeser alokasi anggaran untuk pos lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat—termasuk mekanisme audit dan distribusi yang transparan—risiko kebocoran anggaran, salah sasaran, dan inefisiensi justru dapat menggerus kredibilitas kebijakan itu sendiri.

Sentimen pasar pun perlu dicermati. Pelaku pasar obligasi biasanya merespons ekspansi fiskal agresif dengan kenaikan imbal hasil (yield) surat utang negara jika dianggap mengancam kesinambungan fiskal. Selama ini, yield SUN tenor 10 tahun bergerak di kisaran 6,6-6,9 persen, masih relatif stabil, namun capital outflow dari pasar SBN bisa memburuk bila kepercayaan investor menurun.

Valuasi Kebijakan dan Ujian Fundamental

Yang perlu dicatat, memperkenalkan program kepada peraih Nobel bukan jaminan validasi ilmiah. Robinson dikenal sebagai pengkritik kebijakan yang mengabaikan konteks kelembagaan lokal. Ia kerap menekankan bahwa keberhasilan reformasi bergantung pada kualitas institusi, bukan besarnya anggaran semata. Maka, pertanyaan fundamentalnya sederhana: apakah Indonesia memiliki kapasitas institusional untuk mengeksekusi program berskala masif ini secara akuntabel?

Dari sisi tren, sejumlah negara berkembang seperti Brazil dengan program Bolsa Familia dan India dengan skema makan siang sekolah telah membuktikan dampak positif jangka panjang. Namun, keberhasilan mereka dicapai melalui desain target yang ketat, transparansi data, dan evaluasi berkala—bukan sekadar pengumuman politik.

Ke depan, proyeksi dampak program ini terhadap pertumbuhan ekonomi 2025-2026 masih bervariasi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan berada di kisaran 5,2-5,5 persen, sementara sejumlah lembaga internasional memproyeksikan angka lebih konservatif di 5,0-5,1 persen, dengan catatan risiko fiskal dan eksternal yang membayangi.

Kesimpulannya, program makan bergizi gratis berada di persimpangan antara peluang reformasi sosial dan risiko disiplin fiskal. Validasinya tidak ditentukan oleh siapa yang mendengar presentasinya, melainkan oleh seberapa kuat fundamental kelembagaan yang menopangnya. Pasar, pada akhirnya, akan menilai melalui satu indikator tunggal: kredibilitas eksekusi.