Program B50 Diklaim Hemat Devisa Hingga Rp177 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan klaim optimistis terkait implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50). Kebijakan ini disebut mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun per tahun karena menekan ketergantungan pada impor solar. Klaim tersebut muncul di tengah percepatan transisi energi nasional yang ingin memaksimalkan sumber daya domestik sekaligus memperkuat fundamental ekonomi.

Secara sederhana, B50 adalah campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar murni. Saat ini Indonesia telah menerapkan B35, sehingga lompatan ke B50 menandakan peningkatan signifikan. Jika diwujudkan, volume solar yang digantikan akan bertambah drastis, sejalan dengan target pengurangan emisi dan peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sawit.

Potensi Penghematan dan Stabilitas Eksternal

Angka Rp177 triliun bukan sekadar ilusi fiskal. Data Kementerian ESDM menunjukkan impor solar Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 18 juta kiloliter. Dengan asumsi harga rata-rata solar internasional USD 100 per barel dan kurs rupiah yang berfluktuasi, substitusi setengah volume solar dengan biodiesel sawit berpotensi memangkas kebutuhan devisa secara material. Setiap kenaikan 1 persen campuran biodiesel diperkirakan menghemat sekitar Rp3,5 triliun, sehingga B50 berpotensi menghemat lima kali lipat dari B35 yang sudah berjalan.

Dari perspektif neraca pembayaran, pengurangan impor BBM akan meredam tekanan defisit transaksi berjalan. Selama ini, migas menjadi beban terbesar. Dengan B50, impor solar bisa dipangkas hingga 12 juta kiloliter per tahun, yang berarti penghematan devisa setara dengan 0,5–0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini juga menopang stabilitas nilai tukar rupiah karena permintaan dolar untuk impor energi berkurang.

Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Airlangga menekankan bahwa program ini membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar. Ketahanan energi menjadi semakin krusial di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga minyak global. Dengan memanfaatkan minyak sawit yang melimpah—produksi CPO Indonesia sekitar 50 juta ton per tahun—kebijakan ini mengubah tantangan ekspor sawit yang kerap dihambat diskriminasi pasar internasional menjadi kekuatan domestik.

Kemandirian energi juga sejalan dengan peta jalan Net Zero Emission 2060. B50 mampu menurunkan emisi karbon karena biodiesel bersifat carbon neutral dalam siklus hidup tanamannya. Selain itu, diversifikasi pasokan energi mengurangi risiko gangguan pasokan akibat konflik atau bencana di luar negeri, yang selama ini kerap membuat harga BBM domestik melambung.

Tantangan Teknis dan Ketersediaan Bahan Baku

Namun, realisasi B50 tidak semudah membalik telapak tangan. Pertama, dari sisi teknis, mesin kendaraan berbasis solar konvensional harus disesuaikan dengan campuran biodiesel yang lebih tinggi. Uji coba B40 untuk kendaraan bermesin diesel masih berlangsung, dan ada kekhawatiran soal performa, emisi gas buang, hingga keawetan komponen mesin. Kedua, infrastruktur pencampuran dan distribusi perlu ditingkatkan secara masif, karena lokasi pabrik biodiesel tidak selalu dekat dengan depo BBM.

Ketiga, dan ini paling sensitif, adalah ketersediaan CPO. Meski produksi nasional besar, sebagian besar sudah dialokasikan untuk pangan (minyak goreng) dan ekspor. Kebijakan B50 akan menyerap tambahan sekitar 6–8 juta ton CPO per tahun, yang jika tidak diimbangi peningkatan produksi kebun, bisa memicu lonjakan harga minyak goreng seperti yang terjadi pada 2022. Pemerintah harus memastikan neraca pasokan CPO untuk pangan dan energi berjalan seimbang tanpa mengorbankan konsumen rumah tangga.

Pro dan Kontra dari Pelaku Industri

Di satu sisi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung penuh B50 karena membuka pasar baru dan mengurangi ketergantungan ekspor ke Eropa yang semakin protektif. Di sisi lain, kalangan ekonom mengingatkan risiko inflasi pangan dan beban fiskal jika subsidi biodiesel dinaikkan. Saat ini, selisih harga solar dan biodiesel ditutup oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, jika selisih melebar, subsidi bisa membengkak dan menggerus manfaat penghematan devisa.

Kritik juga datang dari pemerhati lingkungan. Perluasan areal sawit untuk memenuhi B50 dikhawatirkan memicu deforestasi dan konflik lahan, bertentangan dengan komitmen keberlanjutan Indonesia di kancah global. Studi Lembaga Penelitian Ekonomi dan Lingkungan (LPEL) menunjukkan bahwa emisi dari alih fungsi lahan justru bisa menghilangkan klaim pengurangan emisi dari biodiesel itu sendiri.

Jalan Panjang Menuju Kemandirian Energi

Pemerintah menjadwalkan B50 pada tahun 2026, setelah B40 rampung diimplementasikan pada 2025. Target ambisius ini memerlukan sinergi lintas kementerian: Kementan untuk produktivitas sawit, ESDM untuk uji teknis, Kemenperin untuk penyiapan mesin, dan Kemenkeu untuk skema pendanaan. Tanpa koordinasi matang, klaim hemat devisa Rp177 triliun hanya akan menjadi wacana.

Dengan segala plus-minusnya, B50 adalah wujud nyata transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pengguna hilirisasi sumber dayanya sendiri. Ketahanan energi bukan lagi sekadar slogan, melainkan pijakan menuju ekonomi yang lebih berdaulat. Apakah angka Rp177 triliun itu akan tercapai, sepenuhnya bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola eksekusi di lapangan: cermat, transparan, dan berkeadilan.

Baca juga:

• Mendagri Instruksikan Pemda Petakan Kerajinan Khas Daerah
• Sulap Bekas Bungkus Minyak Jadi Pot Kekinian, Estetik Abis!