Presiden Dihujani Peluru saat Salat Iduladha di Istana

Peristiwa mencekam nyaris mengubah lembaran sejarah Republik Indonesia pada perayaan Iduladha tahun 1962. Sebuah percobaan pembunuhan terhadap kepala negara terjadi tepat di jantung kekuasaan, Istana Merdeka, Jakarta, saat presiden pertama RI tengah menunaikan ibadah salat Id. Insiden yang berlangsung pada 10 Zulhijah 1381 Hijriah ini menggemparkan segenap aparat keamanan dan masyarakat.

Detik-Detik Percobaan Pembunuhan

Pagi itu, Presiden Sukarno bersama para pejabat tinggi negara dan anggota keluarga bersiap melaksanakan salat Iduladha di kompleks Istana Merdeka. Jamaah telah berbaris rapi di saf-saf yang telah disediakan. Tak seorang pun menyadari bahwa di antara kerumunan itu, seorang individu telah merencanakan sesuatu yang dapat meruntuhkan stabilitas bangsa yang baru berusia 17 tahun.

Ketika salat sedang berlangsung, suasana khusyuk tiba-tiba pecah. Suara tembakan menggelegar, memecah ketenangan pagi. Sejumlah peluru dilepaskan ke arah presiden yang saat itu berada di saf terdepan sebagai imam atau makmum utama. Kepanikan seketika melanda jemaah yang sebagian besar merupakan tamu undangan kenegaraan. Aparat pengamanan presiden yang dikenal sebagai Tjakrabirawa segera bertindak cepat. Mereka membentuk pagar betis melindungi Sukarno, sementara regu lain melumpuhkan dan mengamankan pelaku di tempat kejadian.

Berdasarkan kronologi yang berhasil direkonstruksi, pelaku telah mempersiapkan aksinya dengan matang. Ia membawa senjata api ke dalam area yang seharusnya steril dari benda berbahaya. Fakta bahwa seorang bersenjata dapat menembus pengamanan dan mencapai jarak tembak efektif terhadap presiden menjadi pukulan telak bagi sistem keamanan istana kala itu.

Profil Pelaku dan Jaringan di Baliknya

Setelah proses identifikasi dan interogasi intensif, terungkap bahwa pelaku bukanlah individu yang bertindak sendiri. Ia memiliki afiliasi dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan pemberontakan bersenjata yang sejak 1949 mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Kelompok di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo ini telah lama menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI, menguasai wilayah-wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Motif penembakan ini berakar pada pertentangan ideologis yang tajam. DI/TII menolak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menganggap pemerintahan Sukarno sebagai rezim sekuler yang harus ditumbangkan. Berbagai upaya pembunuhan dan sabotase telah mereka lancarkan sebelumnya, namun percobaan langsung di Istana Merdeka pada hari besar keagamaan merupakan eskalasi dramatis yang belum pernah terjadi.

Pasca-penangkapan, pelaku menjalani proses hukum militer. Ia dihadapkan pada tuduhan makar, percobaan pembunuhan terhadap presiden, dan pelanggaran keamanan negara. Nasib pelaku berakhir tragis sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Eksekusi dilakukan tidak lama setelah proses pengadilan yang digelar secara tertutup demi pertimbangan keamanan nasional. Langkah tegas ini diambil sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang berniat mengganggu stabilitas negara dan keselamatan pemimpin nasional.

Guncangan Politik dan Reformasi Keamanan

Insiden penembakan di Istana Merdeka memicu gelombang perubahan fundamental dalam sistem pengamanan presiden. Sebelum peristiwa ini, akses ke lingkungan istana masih relatif longgar, terutama pada acara-acara keagamaan yang mengundang masyarakat umum atau tamu non-militer dalam jumlah banyak. Kejadian ini membuka mata bahwa ancaman dapat muncul dari individu yang menyamar sebagai jemaah tanpa memicu kecurigaan.

Reformasi langsung dilakukan. Prosedur pemeriksaan diperketat drastis. Setiap tamu undangan, tanpa terkecuali pejabat tinggi sekalipun, wajib melalui deteksi logam dan penggeledahan fisik. Radius pengamanan diperluas hingga beberapa lapis. Pasukan Tjakrabirawa ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam hal personel, persenjataan, maupun teknik pengamanan. Konsep ring of steel—lingkaran pengamanan berlapis—mulai diterapkan sebagai standar baku yang bertahan hingga era reformasi.

Dari perspektif politik, percobaan pembunuhan ini justru mengukuhkan posisi Sukarno. Publik bersimpati dan solidaritas nasional menguat. Momentum ini digunakan pemerintah untuk menggalang dukungan lebih luas dalam menghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Operasi penumpasan DI/TII di berbagai front semakin digencarkan. Kurang dari dua tahun setelah insiden Iduladha, pada Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Rakutak, Jawa Barat. Ia kemudian dieksekusi pada September 1962, menandai keruntuhan signifikan gerakan DI/TII meskipun sisa-sisa kelompok ini baru benar-benar padam setelah operasi Pagar Betis di tahun-tahun berikutnya.

Peristiwa ini juga menjadi preseden penting dalam sejarah pengamanan VVIP di Indonesia. Setiap upacara kenegaraan yang melibatkan presiden, termasuk perayaan hari besar keagamaan, kini selalu melibatkan koordinasi antara Paspampres, Badan Intelijen Negara, dan satuan keamanan TNI-Polri. Lapisan pengamanan yang tampak dan tidak tampak menjadi prosedur tetap yang tidak bisa ditawar. Doktrin bahwa ancaman dapat bersumber dari mana saja—termasuk dari mereka yang berpura-pura sebagai peserta ibadah—terus diwariskan dari generasi ke generasi aparat keamanan.

Kilas balik 10 Zulhijah 1381 H ini menyisakan pelajaran berharga. Sebuah bangsa muda yang tengah bergulat dengan konsolidasi internal dan ancaman pemberontakan nyaris kehilangan Bapak Proklamatornya di hari yang seharusnya menjadi momen refleksi spiritual. Kewaspadaan dan profesionalisme aparat pengamanan yang bergerak dalam hitungan detik menjadi pembeda antara tragedi nasional dan sejarah yang terus berlanjut. Republik ini selamat, dan peringatan Iduladha tahun itu menjadi pengingat abadi tentang mahalnya harga sebuah kedaulatan.