Prancis Perkuat Kendali Eramet, Suntik Rp10 Triliun ke Tambang Nikel

Berdasarkan data Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis per akhir kuartal ketiga 2024, pemerintah negara itu mengumumkan rencana menambah porsi kepemilikan saham di Eramet dari posisi saat ini menuju 49%. Langkah ini setara dengan suntikan modal segar senilai kurang lebih Rp10 triliun (estimasi kurs 1 euro sekitar Rp17.000), sebuah angka yang signifikan mengingat kapitalisasi pasar Eramet sempat tertekan di bawah 3 miliar euro sepanjang tahun berjalan. Eramet sendiri merupakan induk dari Weda Bay Nickel, salah satu pemain tambang nikel terbesar di Indonesia yang beroperasi di Maluku Utara.

Keputusan ini muncul di tengah tren harga nikel dunia yang mengalami penurunan tajam. Indeks harga nikel LME (London Metal Exchange) tercatat melemah dari puncaknya di kisaran US$48.000 per ton pada 2022 menuju level US$16.000–17.000 per ton pada 2024. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan pasokan global, terutama dari Indonesia, yang kini menyumbang lebih dari 50% produksi nikel dunia. Kondisi tersebut menekan margin keuntungan produsen, termasuk Eramet, yang harus menanggung beban operasional dan utang yang membengkak.

Di Satu Sisi: Logika Penyelamatan Strategis

Dari perspektif kebijakan publik Prancis, penambahan saham hingga 49% dipandang sebagai langkah penyelamatan yang rasional. Eramet memiliki aset strategis dalam rantai pasok nikel global, terutama untuk mendukung transisi energi Eropa. Nikel adalah komponen kunci baterai kendaraan listrik, dan Eropa sangat bergantung pada pasokan luar untuk memenuhi target net zero emission 2050. Dengan memperbesar kepemilikan, Paris dapat menjaga kendali atas perusahaan yang dianggap sebagai aset nasional sekaligus mencegah potensi capital outflow lebih lanjut dari sektor pertambangan.

“Negara tidak bisa membiarkan Eramet kehilangan daya tawar di pasar global. Ini bukan sekadar soal dividen, tapi soal kedaulatan industri,” ujar seorang analis komoditas di Paris yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Selain itu, suntikan modal ini berpotensi memperkuat likuiditas Eramet. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan sempat melampaui 1,2 kali pada laporan keuangan terakhir, jauh di atas rata-rata sektor tambang global yang berkisar 0,6 kali. Dengan tambahan dana, Eramet dapat merestrukturisasi utang dan menjaga belanja modal untuk proyek-proyek ekspansi, termasuk di Indonesia.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal dan Risiko Pasar

Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik. Di sisi lain, pengamat fiskal mengingatkan bahwa pemerintah Prancis sedang menghadapi tekanan anggaran. Defisit anggaran negara itu diproyeksikan mencapai 5,1% dari PDB pada 2024, melampaui batas Uni Eropa sebesar 3%. Menyuntikkan dana besar ke perusahaan tambang yang tengah merugi dianggap sebagai langkah berisiko, terutama jika harga nikel tidak kunjung membaik. Proyeksi Bank Dunia menunjukkan harga nikel berpotensi bertahan di level US$15.000–18.000 per ton hingga 2026 akibat surplus pasokan global yang masih berlanjut.

Dari kacamata pasar, aksi korporasi ini juga bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap valuasi Eramet. Investor swasta mungkin menilai bahwa intervensi pemerintah mengurangi fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan bisnis jangka pendek. Sebaliknya, ada pula yang melihatnya sebagai jaring pengaman yang menurunkan risiko kebangkrutan, sehingga justru memperbaiki persepsi risiko kredit perusahaan.

Dampak bagi Industri Nikel Indonesia

Bagi Indonesia, rencana Prancis ini memiliki implikasi berlapis. Eramet melalui Weda Bay Nickel merupakan salah satu penanam modal asing terbesar di sektor nikel hilirisasi. Jika posisi keuangan Eramet membaik, ada harapan ekspansi smelter dan peningkatan kapasitas produksi dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan investasi sektor nikel mencapai US$8 miliar pada 2025, dan stabilitas mitra asing menjadi faktor penentu.

Namun, penguatan kendali pemerintah Prancis juga bisa memunculkan kekhawatiran soal dominasi asing dalam rantai pasok strategis nasional. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memperkuat posisi negosiasi, terutama terkait transfer teknologi dan nilai tambah domestik. Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya menjadi bagian dari strategi industri negara lain.

Secara fundamental, langkah Prancis mencerminkan tren global di mana negara-negara maju semakin aktif melindungi aset strategis mereka di tengah ketidakpastian pasar komoditas. Bagi investor, sinyal ini perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas, bukan semata-mata aksi korporasi biasa.