Prabowo Wajibkan B50, Bahlil Sebut Impor Solar Segera Berakhir

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mewajibkan seluruh bahan bakar minyak jenis solar dicampur dengan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Kebijakan ini, yang berlaku efektif mulai 1 September 2025 untuk seluruh SPBU di Tanah Air, menggantikan program B35 yang selama ini berjalan dan diharapkan mampu menghentikan sama sekali ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

"Hari ini kita menandai kemandirian energi. Dengan B50, tidak ada lagi alasan untuk impor solar karena kita punya bahan baku yang melimpah di dalam negeri," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di sela peluncuran di Jakarta.

Dari B35 ke B50: Sejarah dan Urgensi

Mandatori pencampuran biodiesel dimulai sejak 2018 dengan program B20, kemudian ditingkatkan menjadi B30 pada 2020, dan B35 pada 2023. Setiap kenaikan persentase diiringi penghematan devisa yang signifikan. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, program B35 berhasil menekan impor solar sekitar 5,3 juta kiloliter per tahun, atau setara US$ 4,2 miliar penghematan devisa. Kini, dengan B50, potensi penghematan bisa mencapai US$ 9 miliar per tahun karena volume impor yang dapat dihapus total.

Indonesia selama bertahun-tahun menjadi salah satu importir solar terbesar di Asia Tenggara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2022, impor solar mencapai 12,8 juta kiloliter dengan nilai US$ 10,1 miliar. Setelah B35 berjalan penuh, angka itu turun ke 7,5 juta kiloliter pada 2023. Pemerintah meyakini bahwa penerapan B50 akan mengantar impor solar ke titik nol pada tahun depan.

Bonus bagi Industri Sawit

Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia dengan produksi tahunan di kisaran 50–52 juta ton. Selama ini, konsumsi domestik untuk pangan hanya sekitar 18–20 juta ton, sementara sisanya diekspor atau diolah menjadi produk turunan. Program biodiesel menyerap surplus CPO yang besar. B35 menyerap sekitar 11 juta ton CPO per tahun; B50 diperkirakan akan menyerap hingga 16–18 juta ton CPO, memberikan kepastian pasar bagi petani sawit dan industri pengolahan.

Harga CPO yang kerap berfluktuasi di pasar global juga diharapkan lebih stabil karena adanya serapan domestik yang masif. "Ini adalah win-win solution: devisa hemat, harga sawit petani terjaga, dan emisi karbon dari bahan bakar fosil berkurang," ujar seorang analis komoditas dari lembaga riset independen Energy Watch.

Tantangan Teknis dan Keekonomian

Walau optimisme tinggi, sejumlah pihak mengingatkan potensi kendala. Pencampuran 50 persen biodiesel memerlukan penyesuaian teknologi pada mesin diesel, mulai dari modifikasi sistem injeksi hingga pemilihan material yang tahan terhadap korosi. Lembaga pengujian otomotif mengungkapkan bahwa tidak semua kendaraan diesel yang beredar saat ini siap menerima B50 tanpa penurunan performa atau risiko kerusakan. Pemerintah menyatakan bahwa standar baru spesifikasi biodiesel akan diterbitkan untuk memastikan kompatibilitas.

Dari sisi ekonomi, ada kekhawatiran bahwa pengalihan CPO dalam jumlah besar ke sektor energi akan mengurangi pasokan untuk minyak goreng, yang dapat memicu lonjakan harga di pasar domestik. Pengalaman tahun 2022 ketika harga minyak goreng melonjak masih segar dalam ingatan publik. Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan melalui alokasi wajib pasok domestik (DMO) yang ketat.

Dua Sisi Dampak Lingkungan

Biodiesel memang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibanding solar murni. Namun, peningkatan permintaan CPO dikhawatirkan mendorong perluasan perkebunan sawit yang dapat menyebabkan deforestasi. Organisasi lingkungan Greenpeace dan Sawit Watch telah mengeluarkan pernyataan bahwa mandatori B50 harus dibarengi dengan penguatan moratorium izin perkebunan baru dan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal. Di samping itu, program peremajaan sawit rakyat akan dipercepat untuk menjaga produktivitas tanpa perlu ekspansi lahan baru. Pemerintah menjanjikan bahwa program B50 selaras dengan komitmen penurunan emisi nasional yang tertuang dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution).

Proyeksi Menuju B100

Pemerintahan Prabowo menargetkan peningkatan bertahap menuju B100, di mana seluruh bahan bakar diesel diproduksi sepenuhnya dari nabati. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut bahwa diperlukan investasi besar pada infrastruktur pengolahan dan distribusi, serta riset lanjutan untuk mengatasi kendala teknis. Para pelaku industri menyambut baik arah kebijakan ini, namun menekankan pentingnya transisi yang terukur untuk menghindari kejutan ekonomi.

Dengan B50, Indonesia tidak hanya mengukuhkan diri sebagai pelopor pemanfaatan energi nabati, tetapi juga menegaskan posisi tawar yang kuat dalam geopolitik energi global. Bila berhasil, model ini bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lain yang ingin melepaskan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Tantangan tetap ada, tetapi arah yang diambil pemerintah saat ini menunjukkan tekad kuat untuk menjadikan kemandirian energi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita buktikan bahwa kekayaan alam Indonesia bisa menjadi solusi bagi masalah bangsa," pungkas Bahlil.

Baca juga:

• Alibaba Larang Total Claude Code, China Keluarkan Peringatan Bahaya Produk AS
• Tchouaméni Kembali Perkuat Prancis di Piala Dunia 2026