Prabowo Kritik Praktik Dagang Asing yang Berujung Kerugian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan pernyataan tajam yang menyentil pihak-pihak asing yang datang ke Indonesia dengan dalih berdagang, namun pada akhirnya justru merugikan perekonomian nasional. Metafora "tamu tak tahu diri" yang ia gunakan mencerminkan kekesalan terhadap pola hubungan ekonomi yang timpang—di mana keuntungan lebih banyak mengalir keluar negeri daripada memberdayakan pelaku usaha lokal. Pernyataan ini segera memicu diskusi di kalangan pelaku pasar dan analis tentang sejauh mana investasi asing benar-benar mendukung fondasi ekonomi Indonesia.

Dari Mitra Dagang ke Dominasi Ekonomi

Secara historis, Indonesia kerap membuka pintu lebar bagi investor dan pedagang asing. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih didominasi oleh perusahaan besar yang sebagian dimiliki asing. Rasio keuntungan yang direpatriasi mencapai 4,2% dari total arus keluar modal pada kuartal II-2026, menandakan bahwa surplus perdagangan yang terjadi kadang tak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku domestik. "Di satu sisi, kehadiran investor asing mendongkrak likuiditas dan efisiensi pasar. Di sisi lain, jika tidak diatur, mereka bisa menguasai rantai pasok dan menekan pemain lokal," ujar seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.

Fenomena ini terutama terlihat di sektor e-commerce dan pertambangan. Platform dagang asing sering kali membanjiri pasar dengan produk impor berharga murah, yang secara year-on-year menekan industri manufaktur lokal. Data Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan output industri kecil menengah (IKM) hanya 1,8% sepanjang 2025, jauh di bawah pertumbuhan penjualan platform digital yang mencapai 19%. Hal ini memperkuat narasi bahwa "dagang" yang dijanjikan tak jarang berubah menjadi penguasaan pasar secara agresif.

Data Bicara: Defisit dan Ketergantungan

Untuk memahami dampak jangka panjang, perlu dicermati fundamental neraca perdagangan dan investasi. Neraca perdagangan Indonesia memang mencatatkan surplus selama 45 bulan berturut-turut hingga Juli 2026, senilai USD 2,3 miliar, namun surplus tersebut terutama ditopang oleh komoditas mentah—batu bara, minyak sawit, dan nikel. Sementara itu, defisit perdagangan di sektor barang konsumsi dan elektronik terus melebar, mencapai USD 12,1 miliar pada paruh pertama 2026. Angka ini menandakan ketergantungan tinggi pada produk asing yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri bila ada transfer teknologi dan investasi yang inklusif.

Di ranah investasi portofolio, capital outflow masih menjadi momok. Berdasarkan data OJK, aliran modal keluar dari pasar saham dan obligasi mencapai Rp 23,4 triliun pada Juli 2026, sebagian dipicu sentimen global. Namun, volatilitas ini juga menunjukkan minimnya komitmen jangka panjang sebagian investor yang lebih mencari keuntungan cepat ketimbang membangun industri. "Ingat kejadian 1998? Saat itu, liberalisasi perdagangan dan keuangan membuka kran bagi modal asing, tetapi begitu krisis, mereka pergi dan meninggalkan kerusakan sosial-ekonomi yang parah," kenang ekonom senior Indef.

Pro dan Kontra: Proteksionisme vs Keterbukaan

Pernyataan Presiden Prabowo menuai beragam respons. Pro: Sikap tegas ini dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. "Kita harus belajar dari pengalaman negara lain. Korea Selatan dan China maju karena mereka memproteksi industri dalam negeri di tahap awal, lalu membuka diri secara bertahap sambil memaksa investor melakukan alih teknologi," ujar seorang anggota Komisi VI DPR. Langkah proteksionis terbatas, seperti pembatasan impor dan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dianggap perlu untuk memberi ruang bagi pelaku lokal.

Kontra: Namun, kalangan pelaku pasar dan bank investasi memperingatkan bahwa retorika keras dapat menimbulkan sentimen negatif bagi iklim investasi. "Jika terlalu protektif, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan investor global yang kini tengah mencari diversifikasi dari China," kata seorang analis dari bank investasi asing di Jakarta. Mereka menunjuk data BKPM yang menunjukkan realisasi investasi langsung asing (FDI) pada triwulan II-2026 hanya tumbuh 5,3% yoy, melambat dibanding 9,2% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kekhawatiran akan perang dagang dan ketidakpastian regulasi bisa memperburuk tren ini.

Jalan Tengah: Regulasi Cerdas dan Kemitraan Sejati

Pilihan tidak harus hitam-putih. Indonesia dapat meniru model kemitraan yang diterapkan di sektor nikel, di mana industri hilirisasi dibangun bersama investor asing namun dengan syarat pengelolaan smelter di dalam negeri dan pelibatan perusahaan lokal. Value added dari hilirisasi nikel tercatat mencapai USD 33,8 miliar pada 2025, naik lebih dari empat kali lipat dalam lima tahun. Keberhasilan ini membuktikan bahwa investasi asing bisa "berdagang" secara adil selama ada aturan main yang tegas. Ke depan, transparansi perjanjian dagang dan pengawasan ketat aliran dana keluar menjadi kunci agar tamu yang datang tak lantas "merampok", melainkan benar-benar membangun.

Baca juga:

• Wonderwall Menggema di Piala Dunia 2026, Stadion Berubah Jadi Konser Oasis
• Dr Sulistyo Sebut Indonesia Butuh Kedaulatan Kriptografi Nasional