Prabowo Usulkan Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur BI Tunggal

Berdasarkan data Bank Indonesia dan BPS per November 2024, fundamental ekonomi domestik menunjukkan tren yang beragam. Suku bunga acuan BI Rate ditahan di level 6,25% seiring inflasi year-on-year yang tercatat sebesar 2,88%, masih berada dalam koridor target 2,5%±1%. Di sisi eksternal, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 4,2% year-to-date ke level Rp15.850 per USD, dipicu oleh capital outflow dari pasar surat berharga negara yang mencapai Rp12,3 triliun dalam kuartal III 2024. Di tengah dinamika likuiditas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Senior Gubernur BI Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia periode 2024-2029 kepada DPR RI. Langkah ini menegaskan orientasi pemerintahan baru terhadap arah kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam lima tahun ke depan.

Konteks Makro di Balik Usulan Gubernur Baru

Transisi kepemimpinan di lembaga moneter selalu menjadi peristiwa yang memengaruhi sentimen pasar, khususnya terhadap instrumen utang pemerintah dan portofolio aset berdenominasi rupiah. Data terkini menunjukkan cadangan devisa Indonesia berada di kisaran USD 145,2 miliar, setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, masih berada di atas ambang batas keamanan internasional sebesar tiga bulan. Meski demikian, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kenaikan tipis sebesar 0,6% secara month-to-date, namun volume transaksi harian menurun yang mengindikasikan wait-and-see attitude dari investor institusional asing.

Dalam konteks tersebut, pengusulan Destry Damayanti—yang sejak 2019 menjabat Deputi Senior Gubernur BI bidang kebijakan moneter dan pengawasan makroprudensial—bukanlah keputusan yang terlepas dari kalkulasi teknis. Kehadirannya di jajaran eksekutif BI selama lebih dari satu dekade memberikan keuntungan tersendiri dalam memahami transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah pasar akan menyambut positif seorang calon dari internal lembaga, atau justru mengkhawatirkan kurangnya sentakan baru dalam menghadapi tekanan global?

Di Satu Sisi: Keunggulan Calon dari Internal BI

Di satu sisi, rekam jejak Destry Damayanti dalam mengelola rasio stabilitas harga dan pengawasan sektor perbankan dinilai sebagai aset penting. Selama masa jabatannya, kredit perbankan tumbuh rata-rata 10,2% year-on-year, sementara rasio kredit bermasalah (NPL gross) berhasil ditahan di bawah 2,5%, mencerminkan kondisi intermediasi yang sehat. Pengalaman langsungnya dalam merumuskan kebijakan penahanan BI Rate di tengah siklus pengetatan moneter global memberikan sinyal kontinuitas yang dibutuhkan pelaku pasar. Bagi investor yang memiliki portofolio obligasi pemerintah dan surat berharga korporasi, kepastian bahwa arah kebijakan tidak akan berubah drastis merupakan faktor penenang.

Selain itu, valuasi kebijakan moneter di bawah kepemimpinannya dinilai cukup responsif terhadap pergerakan likuiditas global. Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunganya hingga 5,25%-5,50% pada 2023 lalu, koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas rupiah berjalan relatif terukur. Dengan pemahaman mendalam terhadap mekanisme pasar uang, operasi moneter, dan regulasi makroprudensial, Destry dianggap mampu meminimalkan gap komunikasi antarinstitusi. Hal ini penting mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dipatok di kisaran 5,1%-5,5%, yang membutuhkan dukungan kebijakan moneter akomodatif tanpa mengorbankan target inflasi.

Di Sisi Lain: Risiko Valuasi dan Uji Independensi Lembaga

Di sisi lain, penetapan calon tunggal dari internal BI menimbulkan kekhawatiran terkait independensi lembaga moneter dan perlunya perspektif segar dalam menghadapi risiko baru. Beberapa pelaku pasar mempertanyakan apakah figur yang telah lama berada dalam struktur birokrasi BI mampu memberikan shock therapy terhadap tren pelemahan rupiah yang bersifat struktural, bukan sekadar siklikal. Tekanan pada nilai tukar, ditambah dengan defisit transaksi berjalan yang pada kuartal II 2024 mencapai USD 2,1 miliar atau setara dengan 0,6% terhadap PDB, menuntut pendekatan kebijakan yang lebih agresif dalam menarik aliran modal masuk.

"Independensi Bank Indonesia tidak hanya soal kebebasan mengambil keputusan suku bunga, tetapi juga kemampuan menolak tekanan politik fiskal yang bisa memicu disinsentif bagi investor. Calon Gubernur BI harus memiliki mandat kuat untuk menjaga rasio cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar, terlepas dari dari mana asal kepemimpinannya," ujar Ekonom Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bima Aditya.

Kritik lain menyoroti bahwa sentimen pasar terhadap rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap kebijakan fiskal pemerintahan baru. Jika Gubernur BI dianggap terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan eksekutif, maka proyeksi tingkat suku bunga riil dan ekspektasi inflasi bisa terganggu, yang berdampak pada lonjakan imbal hasil surat berharga negara. Sebagai perbandingan, selama krisis 2008 dan 2013, kehadiran Gubernur BI dari luar internal—meski berisiko kurva pembelajaran lebih landai—sering kali memberikan kredibilitas ekstra di mata komunitas internasional.

Dalam perspektif portofolio, manajer investasi cenderung akan memantau sikap calon terhadap kebijakan suku bunga di tengah ekspektasi penurunan BI Rate pada semester I 2025. Jika fundamental kebijakan moneter tetap fokus pada penanganan capital outflow dan menjaga likuiditas pasar keuangan domestik, maka valuasi aset Indonesia bisa tetap kompetitif. Sebaliknya, setiap sinyal bahwa kebijakan moneter akan tunduk pada target pertumbuhan jangka pendek berpotensi memicu aksi jual yang lebih dalam di pasar obligasi.

Keputusan akhir tentu berada di tangan DPR RI yang akan melakukan fit and proper test. Namun, bagi para pelaku pasar, nama yang akan duduk di kursi Gubernur BI tidak sekadar soal personal, melainkan arah kebijakan moneter, tingkat independensi, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan dukungan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun mendatang.