Prabowo: Tidak Ada Anak Kelaparan, Program MBG Wajib Diteruskan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir adanya anak-anak yang kelaparan di Indonesia. Penegasan ini sekaligus menjadi komitmen untuk memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal tahun 2025. Dalam sebuah pertemuan terbatas dengan jajaran kabinet di Istana Merdeka pada Jumat (28/6/2026), Prabowo memberikan instruksi tegas agar program andalan pemerintahannya ini dilanjutkan tanpa jeda.

Prioritas di Tengah Dinamika Anggaran

Di hadapan para menteri, Presiden menyampaikan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi fundamental bagi sumber daya manusia Indonesia. "Kita sudah melihat dampak awal program ini terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan konsentrasi belajar siswa. Saya tidak ingin ada anak yang masuk sekolah dalam keadaan perut kosong," demikian pernyataan Presiden yang disampaikan secara tertutup. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahun untuk MBG, mencakup sekitar 82,9 juta peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta 9 juta ibu hamil dan balita.

Meski menuai kritik mengenai beban fiskal jangka panjang, Presiden menekankan bahwa pengeluaran ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap konstitusi. "Kesejahteraan rakyat, terutama generasi muda, tidak bisa dinegosiasikan. Jika perlu, kita akan melakukan realokasi dari pos-pos belanja yang kurang produktif," ujarnya. Kementerian Keuangan diminta untuk mencari skema pendanaan inovatif, termasuk melibatkan peran swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan skema kemitraan publik-swasta (PPP).

Dampak Nyata dan Target Ambisius 2027

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun berhasil turun menjadi 17,8% pada akhir 2025, dari posisi 21,6% di tahun 2022. Pemerintah menargetkan angka ini menyusut ke 10,2% pada 2027, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program MBG berkontribusi signifikan dengan menyediakan asupan gizi seimbang setiap hari kepada siswa, termasuk sumber protein, sayuran, dan susu. Survei awal menunjukkan peningkatan kehadiran siswa di sekolah dan penurunan kasus anemia di kalangan remaja putri.

Namun, tantangan di lapangan masih banyak. Distribusi makanan segar ke wilayah terpencil dan kepulauan memerlukan infrastruktur logistik yang memadai. Kementerian Desa PDTT melaporkan bahwa saat ini baru 85% sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang bisa dijangkau secara reguler. Presiden memerintahkan percepatan pembangunan dapur umum di setiap kecamatan dan kerjasama dengan BUMDes untuk memasok bahan baku lokal. "Kita harus memutus mata rantai kelaparan sekaligus memberdayakan ekonomi desa," tegasnya.

Dukungan Penuh Jajaran Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa arah Presiden akan segera dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang mengikat seluruh kementerian dan pemerintah daerah. "MBG adalah program yang menyasar langsung akar masalah kemiskinan dan malnutrisi. Keberlanjutannya menjadi fondasi Generasi Emas 2045," ungkapnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menambahkan bahwa pemberian makanan bergizi di sekolah terbukti meningkatkan kemampuan kognitif siswa, khususnya dalam kemampuan literasi dan numerasi yang menjadi fokus kurikulum baru.

Dari sisi pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dilibatkan secara masif untuk memastikan tidak ada kebocoran dana dan kualitas makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh ahli. Presiden bahkan mengingatkan agar menu MBG disesuaikan dengan kearifan lokal dan preferensi daerah, sehingga tidak terjadi penolakan dari masyarakat. "Makanan harus enak, bergizi, dan tidak mubazir. Itu harga mati," katanya.

Menuju Indonesia Bebas Kelaparan

Dengan pernyataan terbaru ini, Prabowo seolah menegaskan bahwa MBG bukanlah program musiman yang terpengaruh dinamika politik tahunan. Landasan hukum program ini diperkuat melalui Perpres dan UU Kesejahteraan Sosial yang telah direvisi. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi luas bagi kampus, LSM, dan organisasi keagamaan untuk memonitor pelaksanaan MBG di tingkat akar rumput. "Ini milik kita bersama. Keberhasilan MBG adalah cerminan gotong royong bangsa," pungkas Presiden.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas cakupan penerima ke jenjang pendidikan menengah atas dan pesantren, dengan total penerima di atas 100 juta jiwa pada 2028. Langkah ini diharapkan dapat memangkas angka kemiskinan ekstrem dan mewujudkan SDGs 2: Tanpa Kelaparan. Komitmen ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran berbagai pihak bahwa program ambisius ini akan terhenti di tengah jalan akibat tekanan ekonomi global. Presiden menutup arahannya dengan optimisme: "Selama kita bersatu, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menyerah pada kelaparan."

Baca juga:

• Pendinginan TPA Jatiwaringin Terus Berlanjut Usai Kebakaran Dipadamkan
• Sidang PK Nikita Mirzani: Tim Hukum Ungkap Cacat Bukti Digital