Prabowo Siapkan Pengganti Perry Warjiyo di BI

Berdasarkan data Bank Indonesia per 27 Juli 2026, suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate bertahan di level 6,00 persen, sementara inflasi inti tercatat 2,8 persen secara year-on-year. Di tengah stabilitas makro yang relatif terjaga, kabar mengejutkan datang dari pucuk pimpinan bank sentral. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia yang telah menjabat sejak 2018, menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini membuka babak baru arah kebijakan moneter Indonesia, dengan pasar kini menantikan siapa sosok yang akan mengisi kursi nomor satu di gedung Thamrin tersebut. Presiden Prabowo, yang telah menerima surat pengunduran diri tersebut, dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah nama untuk menggantikan posisi strategis itu. Proses transisi ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Respons Pelaku Pasar: Dualisme Ekspektasi

Di satu sisi, pasar menyambut potensi datangnya nakhoda baru dengan harapan akan adanya terobosan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap pertumbuhan. Pelaku usaha sudah lama menanti sinyal pelonggaran moneter yang lebih agresif, mengingat realisasi kredit perbankan sepanjang semester I 2026 baru tumbuh 9,8 persen secara year-on-year, di bawah target 11–12 persen. Gubernur baru yang lebih dovish berpeluang memangkas suku bunga acuan hingga 50 basis poin sebelum akhir tahun, yang dapat mendongkrak konsumsi dan investasi. Di sisi lain, ketidakpastian transisi justru memicu gejolak jangka pendek. Pada perdagangan Senin (27/7), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan 0,8 persen ke level 7.200, sementara imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun naik 5 basis poin menjadi 7,10 persen. Kekhawatiran akan potensi pembalikan modal asing (capital outflow) membayangi, terutama jika calon pengganti dianggap kurang memiliki reputasi internasional atau independensi yang diragukan.

Teka-Teki Kriteria dan Profil Pengganti

Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki visi ekonomi kerakyatan dan industrialisasi, diprediksi akan memilih figur yang mampu menyelaraskan kebijakan moneter dengan program prioritas pemerintah seperti hilirisasi dan ketahanan pangan. Namun, kriteria profesional tetap tak bisa diabaikan. Publik dan pelaku pasar berharap calon gubernur memiliki rekam jejak kuat di bidang makroekonomi, pengalaman internasional, serta pemahaman mendalam tentang dinamika nilai tukar dan inflasi. Beredar spekulasi bahwa nama-nama internal seperti Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior) atau Juda Agung (Deputi Gubernur) masuk dalam radar, karena menawarkan kontinuitas dan pengetahuan teknis BI yang mendalam. Sementara itu, kandidat eksternal dari kalangan mantan menteri atau ekonom senior juga mencuat, yang dianggap dapat membawa perspektif lebih segar dan kedekatan dengan pemerintah. Pro: kandidat internal menjamin stabilitas transisi dan kepercayaan pasar. Kontra: figur dari dalam dikhawatirkan kurang memiliki keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan yang mendobrak. Sebaliknya, tokoh eksternal mungkin lebih lincah mengakomodasi agenda pertumbuhan, namun berisiko memunculkan friksi dengan jajaran BI.

Peta Jalan Kebijakan Moneter ke Depan

Ke mana arah suku bunga akan bergerak menjadi pertanyaan utama. Dengan inflasi inti yang masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen dan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 persen tahun ini, ruang pemangkasan suku bunga sebenarnya tersedia. Namun, tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi The Fed yang diperkirakan bertahan hingga akhir 2026, serta ketegangan geopolitik, membuat manuver menjadi terbatas. Gubernur baru mesti merumuskan respons yang tepat. Jika ia mengambil pendekatan pro-growth, BI 7-Day Reverse Repo Rate bisa turun menjadi 5,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) kuartal IV 2026, yang akan menurunkan beban bunga kredit. Risikonya, rupiah dapat terdepresiasi ke kisaran Rp16.200 per dolar AS, memicu imported inflation. Sebaliknya, jika gubernur baru mempertahankan stance hawkish demi stabilitas, pertumbuhan kredit bisa tetap loyo, menghambat target ekonomi pemerintah.

"Pergantian ini ibarat pisau bermata dua. Jika tepat, bisa menjadi katalis pertumbuhan; jika salah, pasar bisa menghukum rupiah dan obligasi. Semua tergantung pada kredibilitas dan sinyal kebijakan yang dikirimkan dalam 100 hari pertama," ujar Andry Satrio, Ekonom Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI.

Terlepas dari siapa yang ditunjuk, sosok pengganti Perry harus segera membangun komunikasi yang kredibel dengan pasar dan mitra internasional. Sinyal yang jelas tentang arah kebijakan, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan komitmen terhadap mandat stabilitas harga akan menjadi kunci. Di tengah pemulihan ekonomi global yang tidak seragam, Bank Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga memiliki visi strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional. Babak baru ini akan menjadi ujian pertama bagi koordinasi antara Istana dan bank sentral di era pemerintahan Prabowo.