Prabowo Siapkan Kandidat Gubernur BI, Ini Dua Sisi Dampaknya

Berdasarkan data Bank Indonesia per Mei 2025, suku bunga acuan (BI Rate) berada di kisaran 5,5–5,75 persen, sementara Badan Pusat Statistik mencatat inflasi sepanjang 2024 sebesar 1,57 persen year-on-year, mengalami penurunan signifikan dari puncak 5,95 persen pada September 2022. Di tengah fundamental moneter yang relatif terjaga itu, kabar dari Istana menyita perhatian pelaku pasar: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah nama kandidat untuk mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia selepas kepemimpinan Perry Warjiyo.

Perry Warjiyo memimpin bank sentral sejak Mei 2018 dan menjalani masa tugas penuh tantangan: pandemi Covid-19, lonjakan inflasi global 2022, hingga siklus pengetatan likuiditas dunia yang memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar domestik. Selama periode tersebut, BI Rate sempat menyentuh 6,25 persen pada April 2024 sebelum diturunkan bertahap. Kini, estafet kepemimpinan menjadi variabel baru yang akan menentukan arah kebijakan moneter Indonesia ke depan.

Transisi Kepemimpinan di Tengah Ketidakpastian Global

Pergantian pucuk pimpinan bank sentral terjadi pada momen yang tidak sederhana. Rupiah sempat bergerak di kisaran Rp16.000–16.900 per dolar AS sepanjang 2025, tertekan sentimen kebijakan tarif Amerika Serikat dan tren suku bunga The Fed yang bertahan tinggi lebih lama atau dikenal dengan istilah higher for longer. Cadangan devisa yang berada di atas US$150 miliar memang menjadi bantalan, namun arus modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) cenderung fluktuatif. Siapa pun yang terpilih akan langsung menghadapi ujian menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada 2024 tercatat 5,03 persen, masih jauh dari ambisi 8 persen yang diusung pemerintahan Prabowo.

Di Satu Sisi: Momentum Penyegaran dan Sinergi Kebijakan

Dari sisi positif, pergantian gubernur membuka peluang penyegaran pendekatan kebijakan moneter. Pemerintah membutuhkan bank sentral yang selaras dengan agenda pertumbuhan tinggi, hilirisasi, dan pembiayaan program prioritas. Gubernur baru dengan visi pro-pertumbuhan berpotensi mempercepat ruang pelonggaran suku bunga, menekan biaya dana (cost of fund) perbankan, dan mengerek penyaluran kredit yang tahun lalu tumbuh sekitar 10,4 persen year-on-year. Bagi pasar, sosok dengan rekam jejak kuat, baik dari internal BI maupun teknokrat berpengalaman, dapat memperkuat koordinasi fiskal-moneter yang selama ini menjadi kunci keberhasilan Indonesia melewati berbagai guncangan ekonomi.

Di Sisi Lain: Independensi dan Kredibilitas Jadi Taruhan

Namun di sisi lain, sebagian pelaku pasar mengkhawatirkan transisi ini dimaknai sebagai upaya mempererat pengaruh pemerintah terhadap bank sentral. Independensi BI adalah fondasi kredibilitas kebijakan moneter. Begitu pasar meragukan independensi tersebut, risiko capital outflow meningkat, imbal hasil (yield) SBN berpotensi mengalami kenaikan, dan rupiah makin tertekan. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan intervensi politik terhadap bank sentral kerap berujung pada lonjakan inflasi dan pelarian modal. Valuasi aset Indonesia di mata investor asing sangat bergantung pada persepsi bahwa keputusan suku bunga diambil berdasarkan data, bukan tekanan politik. "Pasar tidak mempersoalkan siapa nama gubernurnya, tetapi apakah keputusan ke depan tetap berbasis data dan menjaga kredibilitas. Itu yang menentukan arah portofolio asing," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Proyeksi: Tiga Hal yang Dicermati Investor

Ke depan, ada tiga hal yang akan dicermati pelaku pasar. Pertama, rekam jejak kandidat: figur internal BI cenderung dibaca sebagai sinyal kesinambungan, sedangkan figur eksternal akan diuji lewat komunikasi publik pertamanya. Kedua, arah suku bunga pada Rapat Dewan Gubernur perdana, apakah melanjutkan tren pelonggaran atau menahan demi stabilitas rupiah. Ketiga, ketegasan gubernur baru dalam menegaskan mandat stabilitas harga. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dalam sebulan ke depan akan menjadi barometer sentimen pasar terhadap pilihan Presiden.

Pada akhirnya, penunjukan Gubernur Bank Indonesia merupakan kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Namun bagi perekonomian, taruhannya jelas: kredibilitas yang dibangun lebih dari dua dekade sejak BI independen pada 1999 tidak boleh tergerus. Di satu sisi ada peluang penyegaran kebijakan; di sisi lain ada risiko kepercayaan pasar. Keseimbangan keduanya akan menentukan apakah transisi ini menjadi katalis positif atau justru sumber gejolak baru bagi ekonomi nasional.