Prabowo Resmikan Mandatori B50, Bahlil Klaim RI Tak Lagi Impor Solar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mewajibkan pencampuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50 persen ke dalam setiap liter bahan bakar minyak jenis solar. Kebijakan yang dikenal sebagai mandatori B50 ini diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya aturan tersebut, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. “Ini adalah lompatan besar menuju kedaulatan energi nasional,” ujar Bahlil dalam acara peluncuran di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan BPS, konsumsi solar nasional pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 33,2 juta kiloliter. Dengan porsi biodiesel 50 persen, maka kebutuhan fatty acid methyl ester (FAME) mencapai sekitar 16,6 juta kiloliter per tahun, naik signifikan dari mandatori B35 yang hanya menyerap sekitar 11,6 juta kiloliter. Kapasitas produksi biodiesel dalam negeri saat ini tercatat 18,5 juta kiloliter—cukup untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga peluang substitusi impor solar kian terbuka lebar. Namun, tantangan teknis, lingkungan, dan harga komoditas tetap membayangi kebijakan ini.

Dari B35 ke B50: Lompatan Ambisius

Mandatori biodiesel bukanlah hal baru di Tanah Air. Sejak 2016, pemerintah menerapkan B20, lalu meningkat bertahap menjadi B30 pada 2020, dan B35 di 2023. Langkah ke B50 mempercepat target bauran energi baru terbarukan sekaligus menekan defisit neraca dagang minyak. Di satu sisi, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 48 juta ton pada 2024. Sebagian besar ekspor selama ini mengalir ke India, Tiongkok, dan Uni Eropa. Dengan B50, sekitar tambahan 5 juta ton CPO akan terserap di dalam negeri setiap tahunnya, meredam gejolak harga global akibat hambatan dagang Eropa dan fluktuasi permintaan.

Di sisi lain, melonjaknya permintaan domestik untuk biodiesel dikhawatirkan mengerek harga CPO di pasar lokal, yang berimbas pada biaya produksi minyak goreng dan produk turunan lainnya. Harga CPO patokan pemerintah pada Januari 2026 tercatat Rp14.200 per kilogram, lebih tinggi 12 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Jika tak diiringi mekanisme stabilisasi, kebijakan energi ini bisa memicu inflasi pangan di tingkat rumah tangga.

Kedaulatan Energi versus Tekanan Lingkungan

Argumen utama pendukung B50 adalah penghematan devisa. Indonesia mengimpor sekitar 15 juta kiloliter solar per tahun sebelum B35. Dengan B50, volume impor diperkirakan turun drastis hingga nol, menghemat devisa hingga US$6,2 miliar per tahun (asumsi harga solar US$0,95 per liter). Angka ini setara dengan 0,5 persen dari PDB, sehingga berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Lebih jauh, hilirisasi sawit menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja di sektor perkebunan dan industri pengolahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi—karena biodiesel dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan solar murni.

Namun, perspektif lingkungan memberikan catatan tajam. Perluasan lahan sawit untuk memenuhi tambahan pasokan CPO dikhawatirkan mempercepat deforestasi, terutama di Kalimantan dan Papua. Berdasarkan data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 210.000 hektare hutan primer pada 2025, dan sebagian terkait dengan ekspansi perkebunan sawit. “B50 memang mengurangi emisi dari knalpot, tapi harus dihitung pula emisi dari alih fungsi lahan gambut yang bisa lebih besar,” ujar Dr. Rini Setiawati, peneliti senior di Lembaga Kajian Ekologi dan Energi.

“Mandatori B50 adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia solusi brilian untuk ketahanan energi. Di sisi lain, tanpa tata kelola lahan yang ketat, kita hanya memindahkan masalah dari tangki BBM ke hutan tropis.” – Dr. Rini Setiawati, Lembaga Kajian Ekologi dan Energi

Kesiapan Infrastruktur dan Sisi Industri

Proyek B50 juga menguji kesiapan mesin kendaraan dan infrastruktur distribusi. Campuran biodiesel 50 persen bersifat lebih korosif terhadap komponen karet dan logam pada sistem bahan bakar. Produsen otomotif mengingatkan perlunya penyesuaian teknologi, terutama untuk kendaraan diesel lama yang mendominasi jalanan Indonesia. Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), berencana menggelontorkan dana riset senilai Rp3,2 triliun untuk modifikasi mesin dan pengembangan aditif penstabil B50.

Dari sisi industri biodiesel, kebijakan ini mendongkrak utilisasi pabrik yang sempat tergerus overkapasitas. Sebelumnya, utilisasi hanya sekitar 65 persen; dengan B50, tingkat keterpakain terangkat ke 90 persen. Ini menguntungkan perusahaan-perusahaan besar seperti Grup Wilmar dan Sinar Mas, tetapi juga membuka peluang bagi koperasi petani sawit untuk menjual hasil panennya langsung ke pabrik biodiesel. Namun, disparitas harga CPO domestik dan internasional perlu dikelola agar petani tidak dirugikan ketika harga global anjlok.

Dengan demikian, mandatori B50 adalah terobosan bersejarah yang mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: energi, ekonomi, dan lingkungan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada transparansi tata kelola lahan, mekanisme stabilisasi harga pangan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, produsen biodiesel, dan sektor otomotif. Jika ketiga pilar ini berjalan, Indonesia tak hanya akan menutup keran impor solar, tetapi juga membangun model transisi energi khas negara tropis yang menjadikan sawit sebagai aset strategis nasional.