Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Janji Tambah Produksi Beras 1 Juta Ton

Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan pengoperasian lima bendungan strategis nasional dalam sebuah acara di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (10/7). Kelima infrastruktur sumber daya air tersebut menelan total investasi sebesar Rp9,7 triliun dan tersebar di beberapa provinsi, menjadi bagian dari program percepatan ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar proyek fisik, melainkan pondasi bagi lompatan produktivitas pertanian nasional. Ia pun mematok target ambisius: tambahan produksi beras nasional hingga 1 juta ton per tahun yang diharapkan mulai terealisasi secara bertahap setelah seluruh jaringan irigasi pendukung berfungsi penuh.

Rincian Proyek dan Sebaran Wilayah

Kelima bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Jawa Tengah, serta Bendungan Margatiga di Lampung. Masing-masing memiliki kapasitas tampung berbeda, namun secara agregat mampu mengairi puluhan ribu hektare lahan pertanian baru maupun lahan eksisting yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.

Bendungan Meninting, sebagai tuan rumah peresmian, memiliki kapasitas tampung sekitar 12 juta meter kubik dan diproyeksikan mengairi sedikitnya 1.500 hektare sawah di Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat menjadi yang paling besar dengan kapasitas lebih dari 80 juta meter kubik, dirancang untuk mendukung irigasi teknis seluas 11.200 hektare serta mereduksi banjir di wilayah hilir Sungai Citanduy.

Dari total investasi Rp9,7 triliun, sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan skema multiyears contract, sementara sebagian kecil lainnya berasal dari pinjaman lunak luar negeri. Proses konstruksi kelimanya sempat mengalami keterlambatan akibat pandemi COVID-19, namun akhirnya bisa dituntaskan pada semester pertama 2026.

Optimisme Tambahan Produksi 1 Juta Ton

Presiden Prabowo merinci bahwa tambahan produksi beras 1 juta ton akan dicapai melalui peningkatan indeks pertanaman dari satu kali tanam menjadi dua atau tiga kali dalam setahun pada lahan yang kini terjamin ketersediaan airnya. “Kita tidak perlu lagi khawatir musim kemarau panjang. Bendungan ini akan memastikan suplai air irigasi sepanjang tahun,” kata Presiden di hadapan para petani yang diundang dalam acara tersebut.

Target ini bukan sekadar klaim. Data historis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa setiap penambahan 1.000 hektare irigasi teknis berpotensi menyumbang 3.000 hingga 5.000 ton gabah kering giling per tahun, tergantung pada varietas dan praktik budidaya. Dengan total potensi layanan irigasi baru dari lima bendungan mencapai sekitar 28.000 hektare, maka secara matematis angka 1 juta ton memang realistis, meskipun tetap bergantung pada faktor lain seperti ketersediaan pupuk, mekanisasi, dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Pemerintah juga mengklaim telah menyiapkan program pendampingan intensif, termasuk distribusi benih unggul, asuransi pertanian, dan akses kredit usaha tani berbunga rendah, agar petani mampu memaksimalkan momentum keberadaan bendungan baru ini.

Dua Sisi: Antara Harapan dan Kewaspadaan

Di satu sisi, tambahan area irigasi yang masif memang menjadi modal fundamental untuk mendongkrak produksi beras nasional. Indonesia telah lama mengalami stagnasi produktivitas lahan sawah, terutama di Jawa, sehingga ekspansi ke luar Jawa melalui infrastruktur air menjadi strategi yang logis. Apalagi, data Badan Pusat Statistik per Maret 2026 mencatat bahwa produksi beras nasional tahun sebelumnya hanya mencapai 31,2 juta ton, turun tipis 0,8% secara year-on-year akibat dampak El Nino. Dengan tambahan 1 juta ton, Indonesia bisa kembali memperkuat cadangan beras pemerintah yang sempat menipis.

Di sisi lain, sejumlah ekonom pertanian mengingatkan bahwa bendungan hanyalah salah satu dari banyak variabel. Infrastruktur pengairan canggih tidak akan berdampak signifikan jika jaringan irigasi tersier dan kuarter di tingkat desa belum direhabilitasi. Banyak saluran sekunder yang bocor atau tidak terpelihara, sehingga potensi air dari bendungan terbuang sia-sia sebelum mencapai petak sawah.

Lebih lanjut, persoalan konversi lahan sawah ke nonpertanian masih menjadi hantu yang menghantui. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 100.000 hektare sawah beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur jalan. Artinya, tambahan area irigasi baru bisa saja hanya mengompensasi lahan yang hilang, bukan menambah secara neto. Selain itu, fenomena alih fungsi lahan sering kali terjadi justru di daerah yang paling dekat dengan sumber air baru, karena tanah tersebut menjadi lebih bernilai secara komersial.

“Pemerintah harus mengawal dengan ketat tata ruang di sekitar bendungan. Jangan sampai setelah air tersedia, sawah justru berubah menjadi vila atau kawasan wisata,” ujar seorang peneliti senior dari Lembaga Penelitian Pertanian independen.

Implikasi Fiskal dan Stabilitas Harga

Investasi Rp9,7 triliun untuk lima bendungan ini tentu membebani APBN di tengah kebutuhan pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang juga meningkat. Dari sudut pandang fiskal, pertanyaan yang muncul adalah seberapa cepat return on investment dapat dinikmati melalui penurunan impor beras. Sebagai gambaran, Indonesia masih mengimpor rata-rata 1,2 juta ton beras per tahun selama periode 2024-2025, dengan nilai mencapai belasan triliun rupiah. Jika tambahan produksi betul-betul tercapai, maka beban impor bisa ditekan signifikan, memberikan ruang fiskal yang lebih longgar.

Namun, efektivitas penghematan ini sangat bergantung pada kemampuan Bulog menyerap hasil panen dengan harga yang wajar. Tanpa kepastian pasar, petani bisa kembali terjebak pada lingkaran anjloknya harga gabah saat panen raya, yang justru mengurangi insentif untuk menanam secara optimal. Pemerintah, dalam hal ini, perlu memastikan bahwa instrumen harga pembelian pemerintah berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi wacana.

Kepala Badan Pangan Nasional dalam kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana penyangga harga sebesar Rp4,6 triliun untuk musim panen mendatang, sebagai jaring pengaman bagi petani. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga momentum produksi pascapengoperasian bendungan.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Pemerintah menargetkan agar seluruh bendungan sudah mencapai kapasitas penuh penghisian air pada awal musim hujan 2026/2027, sehingga musim tanam pertama dengan jaminan irigasi teknis dapat dimulai pada Oktober mendatang. Jika berjalan sesuai rencana, panen raya pertama dari lahan-lahan baru ini akan berlangsung pada kuartal pertama 2027, tepat di saat Indonesia biasanya mengalami defisit beras musiman.

Presiden Prabowo juga mengisyaratkan bahwa ini hanyalah awal dari program yang lebih besar. “Masih ada 17 bendungan lagi yang sedang dalam tahap penyelesaian dan perencanaan. Kita akan pastikan seluruh negeri tercukupi airnya, dan petani hidup sejahtera,” tutupnya.

Dengan janji produksi 1 juta ton dan investasi jumbo yang telah digelontorkan, publik kini menanti apakah bendungan-bendungan ini benar-benar menjadi katalis revolusi pertanian, atau sekadar monumen beton dengan dampak yang tak sebanding harganya. Jawabannya akan terlihat dalam dua siklus panen ke depan.

Baca juga:

• Astronot Jeremy Hansen Pensiun, Artemis II Cari Pengganti
• Love for You: Dua Jiwa Saling Menguatkan di Tengah Badai Hidup