Prabowo Pangkas Bunga Kredit Supermikro Jadi 8 Persen

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan suku bunga program kredit mikro dan supermikro secara drastis dari 22 persen menjadi 8 persen, sebuah langkah yang disebut sebagai terobosan besar dalam mendorong inklusi keuangan bagi pelaku usaha ultra-mikro di seluruh Indonesia. Kebijakan yang diumumkan pada Senin (14/4/2025) ini akan diintegrasikan melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor utama ekonomi kerakyatan.

Kronologi Pengumuman Kebijakan

14 April 2025, pukul 09.30 WIB — Presiden Prabowo menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan didampingi Menteri Koperasi dan UKM serta jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa tingginya bunga kredit mikro selama ini menjadi beban berat bagi usaha kecil.

“Kita tidak bisa membiarkan pedagang kecil, petani, dan nelayan terjebak dalam jerat bunga yang mencekik. Hari ini, kita pangkas dari 22 persen ke 8 persen. Ini adalah komitmen negara untuk hadir bagi rakyat kecil,” tegas Prabowo.

Pukul 10.15 WIB — Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memaparkan skema teknis. Ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang telah dirintis sejak awal pemerintahan akan menjadi ujung tombak penyaluran. “Koperasi Desa Merah Putih adalah perpanjangan tangan negara yang paling dekat dengan rakyat. Dengan bunga 8 persen, tidak ada lagi alasan untuk bergantung pada rentenir,” ujarnya.

Besaran dan Cakupan Skema Baru

Kebijakan pemangkasan ini tidak hanya menyasar suku bunga, tetapi juga menyederhanakan persyaratan dan memperluas akses. Berikut rincian skema kredit supermikro terbaru:

• Plafon pinjaman: Rp1 juta hingga Rp10 juta tanpa agunan, dengan penilaian kelayakan berbasis karakter dan riwayat transaksi, bukan jaminan fisik.
• Suku bunga tetap: 8 persen efektif per tahun, turun dari 22 persen. Angka ini jauh di bawah bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang sebelumnya berkisar 14–18 persen.
• Tenor fleksibel: 6–24 bulan, dengan masa tenggang (grace period) hingga 3 bulan untuk sektor pertanian, perikanan, dan usaha musiman.
• Sasaran penerima: Pedagang kaki lima, petani gurem, nelayan kecil, perajin rumahan, dan pelaku usaha ultra-mikro yang belum tersentuh perbankan formal.
• Penyalur: Bank BUMN (BRI, BNI, Mandiri) melalui Koperasi Desa Merah Putih dan agen laku pandai (BRILink, Agen46, Agen Mandiri) yang tersebar di 74.000 desa/kelurahan.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga akhir 2024 tercatat lebih dari 60 juta pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses pendanaan formal. Survei Bank Indonesia juga menunjukkan 41 persen di antaranya masih mengandalkan rentenir atau pinjaman daring ilegal dengan bunga rata-rata 0,5–1 persen per hari.

Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi pusat skema ini dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang modern, terdigitalisasi, dan dikelola secara profesional. Setiap koperasi akan dilengkapi platform pencatatan keuangan berbasis aplikasi, sehingga riwayat transaksi anggota terekam dan menjadi dasar penilaian kelayakan kredit selanjutnya.

“Kami ingin membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi. Penerima kredit tidak sekadar mendapat uang, tapi juga pendampingan usaha, pelatihan literasi keuangan, hingga akses pasar melalui platform digital koperasi,” kata Deputi Bidang Koperasi Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan 12.000 Koperasi Desa Merah Putih di 34 provinsi yang sudah menjalani pelatihan tata kelola dan sistem digital. Targetnya, seluruh desa/kelurahan memiliki koperasi aktif pada akhir 2026.

Anggaran dan Dukungan Perbankan

Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga sebesar Rp12,3 triliun dalam APBN 2025 untuk menutup selisih antara bunga komersial dan bunga 8 persen yang dibebankan ke debitur. Dana ini dikelola melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM dan disalurkan ke bank penyalur secara transparan.

Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa BRI sebagai bank dengan jaringan desa terluas siap menyalurkan kredit supermikro melalui lebih dari 5.000 unit kerja dan 40.000 agen BRILink. “Ini bukan sekadar kredit murah, tapi juga upaya transformasi ekonomi desa. Setiap penerima akan masuk dalam ekosistem digital koperasi, mulai dari pencatatan usaha hingga akses pasar,” jelasnya.

BNI dan Mandiri juga menyatakan komitmen serupa. Bank Mandiri akan memanfaatkan 10.000 Agen Mandiri yang sudah tersebar di pedesaan, sementara BNI mengintegrasikan program ini dengan platform BNI Wirausaha untuk memudahkan onboarding nasabah.

Antisipasi Risiko dan Pengawasan

Meski mendapatkan sambutan positif, sejumlah ekonom mengingatkan potensi risiko kredit macet (NPL) mengingat segmen ultra-mikro sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menyarankan agar pemerintah memperkuat mekanisme pendampingan.

“Pemerintah harus memastikan pendampingan berjalan masif dan sistem scoring kredit yang akurat. Tanpa itu, NPL bisa melonjak dan justru memberatkan koperasi desa sendiri,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, pemerintah telah membentuk Tim Monitoring Terpadu yang melibatkan inspektorat koperasi, OJK, dan pemerintah daerah. Seluruh penyaluran kredit akan dipantau secara real-time melalui dashboard digital yang terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sambutan Pelaku Usaha dan Target Pemerintah

Kebijakan ini langsung disambut antusias oleh pelaku usaha mikro. Sumarni (47), pedagang sayur di Pasar Induk Kramat Jati, mengaku selama ini bergantung pada pinjaman “minggon” dengan bunga 30 persen per bulan. “Kalau benar 8 persen setahun, saya bisa cicil tanpa takut bangkrut. Ini rezeki buat kami,” ujarnya dengan mata berbinar.

Hal senada diungkapkan Saparudin (52), petani jagung di Grobogan, Jawa Tengah. “Saya biasanya minjam ke tengkulak dengan bagi hasil. Kalau ada kredit 8 persen, saya bisa beli bibit sendiri dan hasil panen tidak dipotong,” katanya.

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit supermikro bunga 8 persen ini menjangkau 5 juta penerima baru pada tahun pertama, dengan total realisasi kredit mencapai Rp25 triliun. Pada tahun 2026, target dinaikkan menjadi 10 juta penerima seiring dengan penambahan jumlah Koperasi Desa Merah Putih.

Presiden Prabowo berharap langkah ini bukan sekadar memberi akses modal murah, melainkan membangkitkan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. “Ini bukan program bagi-bagi uang. Ini adalah ikhtiar untuk mengangkat harkat jutaan rakyat kecil melalui kerja dan usaha yang produktif,” pungkasnya menutup konferensi pers.