Prabowo Lanjutkan MBG, Pasar Soroti Fundamental Belanja dan Risiko Inefisiensi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,41% year-on-year, di bawah sasaran Bank Indonesia (BI) yang berkisar 2,5% plus minus 1%. Di sisi lain, indeks keyakinan konsumen (IKK) berada di level 125,2, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Dalam konteks tersebut, kebijakan lanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sorotan utama pasar, mengingat dampaknya terhadap fundamental belanja pemerintah dan dinamika konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,8% terhadap komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dampak Makro dan Proyeksi Belanja Pemerintah

Di satu sisi, kelanjutan MBG dinilai mampu memberikan stimulus langsung kepada lapisan masyarakat rentan sekaligus meningkatkan daya beli. Proyeksi anggaran program ini diperkirakan menyentuh angka Rp71 triliun pada tahap awal, dengan potensi ekspansi hingga Rp400 triliun per tahun jika cakupan diperluas secara universal. Dari perspektif makro, alokasi belanja konsumtif semacam ini berpotensi mendorong tren pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang pada kuartal IV 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,89% year-on-year. Peningkatan konsumsi tersebut, pada gilirannya, dapat memperkuat likuiditas di sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi penyedia bahan pangan.

Di sisi lain, beban fiskal yang ditimbulkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan defisit fiskal pada kisaran 2,29% hingga 2,82% terhadap PDB pada 2025, namun ekspansi program sosial berskala besar berisiko menggerus ruang fiskal. Jika alokasi tidak diimbangi dengan peningkatan sisi pendapatan atau efisiensi belanja, maka tekanan terhadap penerbitan surat berharga negara akan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memicu capital outflow dari pasar obligasi, sebagaimana terjadi pada akhir 2024 lalu ketika arus modal asing mengalami penurunan sebesar Rp12,3 triliun dalam satu kuartal akibat kekhawatiran terhadap pembiayaan defisit.

Tren Implementasi dan Valuasi Efektivitas Program

Aspek fundamental dari keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada nominal anggaran, melainkan pada valuasi efektivitas distribusi. Di satu sisi, program sejenis yang berbasis transfer barang langsung memiliki rasio pengali ekonomi (multiplier effect) yang positif, di mana setiap Rp1 triliun belanja dapat menghasilkan dampak berganda terhadap pendapatan rumah tangga dan aktivitas produksi. Dalam jangka panjang, penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memperkuat basis produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya mendukung proyeksi pertumbuhan PDB jangka menengah.

Di sisi lain, sentimen pasar terhadap sektor pangan dan logistik menunjukkan keraguan terkait kapasitas implementasi. Pengalaman dari program serupa di masa lalu menunjukkan bahwa inefisiensi pada rantai pasok, kesalahan penargetan penerima, dan markup harga oleh intermediar dapat menggerus nilai manfaat program hingga 25% hingga 30%. Kondisi ini menciptakan celah fiskal yang tidak tercatat dalam postur APBN namun berdampak langsung pada portofolio risiko keuangan publik. Oleh karena itu, tanpa mekanisme pengawasan berbasis data yang terintegrasi, potensi stimulus konsumsi bisa tergerus oleh biaya transaksi yang tidak perlu.

"Program dengan fundamental sosial ekonomi yang kuat akan kehilangan valuasinya jika mekanisme eksekusi tidak diperketat. Pasar tidak hanya menilai niat politik, tetapi juga kemampuan administrasi fiskal dalam mengelola likuiditas program," ujar Direktur Eksekutif Institute for Fiscal Policy, Andrian Wijaya, dalam paparannya pekan lalu.

Sentimen Pasar dan Dinamika Likuiditas

Dari sudut pandang pasar keuangan, reaksi terhadap kebijakan MBG berlangsung terbatas namun tetap waspada. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal 2025 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,45%, didorong oleh sektor konsumer dan ritel yang diharapkan menerima manfaat tidak langsung. Namun, yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun masih bertahan di level 6,78%, mencerminkan premi risiko yang diminta investor atas ketidakpastian fiskal jangka panjang.

Di satu sisi, Bank Indonesia memiliki ruang untuk menjaga stabilitas melalui kebijakan suku bunga acuan yang saat ini berada di 6,25%, serta intervensi di pasar valas untuk menahan tekanan depreciasi rupiah. Di sisi lain, jika program MBG tidak diimbangi dengan reformasi pendapatan, seperti perluasan basis pajak atau optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa meningkat. Hal ini akan berdampak pada dinamika likuiditas perbankan dan biaya dana yang pada akhirnya memengaruhi proyeksi kredit investasi sepanjang tahun ini.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, kelanjutan MBG merupakan kebijakan yang secara konseptual mendukung penguatan fondasi ekonomi kerakyatan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menekan inefisiensi eksekusi. Bagi pelaku pasar, sinyal kunci yang dinantikan bukan lagi besaran anggaran, melainkan bukti konkret penurunan rasio kebocoran distribusi dan peningkatan transparansi alokasi dana dalam laporan keuangan pemerintah pusat.