Prabowo Kecam BUMN Punya Anak-Cicit Usaha sebagai Modus Sembunyikan Uang Negara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekesalannya terhadap praktik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki struktur perusahaan berjenjang hingga ke anak dan cicit usaha. Menurut kepala negara, hal tersebut berpotensi menjadi celah untuk menyembunyikan dan menggelapkan aset negara.

Pernyataan itu dilontarkan Prabowo dalam sebuah forum pertemuan dengan para petani dan nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penataan ulang terhadap BUMN yang dinilai tidak transparan, terutama yang memiliki banyak entitas turunan tanpa alasan bisnis yang jelas.

Struktur Berlapis BUMN dan Potensi Penyalahgunaan

Di Indonesia, tidak sedikit BUMN induk seperti PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki puluhan bahkan ratusan anak perusahaan, yang beberapa di antaranya kembali membentuk cucu usaha. Pola ini sudah berlangsung puluhan tahun dengan alasan diversifikasi bisnis, efisiensi operasional, atau kemitraan strategis. Namun, ketika jumlah entitas terlalu banyak dan saling bertumpuk, pengawasan menjadi lemah, membuka peluang praktik korupsi terselubung.

Para pengamat menilai, model anak-cicit usaha ini rawan dimanfaatkan untuk menyembunyikan aliran dana, membuat laporan keuangan yang tidak akurat, atau bahkan mengalihkan aset negara ke tangan pihak tertentu. Tanpa pengendalian internal yang kuat, rantai perusahaan tersebut bisa menjadi "kerajaan bisnis" di dalam tubuh BUMN yang sulit diaudit.

Bukan Sekadar Efisiensi, Melainkan Modus Kecurangan

Presiden Prabowo secara tegas menyebut praktik ini sebagai modus untuk menyembunyikan uang negara. "Bukan hanya tidak efisien, tetapi ini adalah cara culas untuk menyimpan uang rakyat di tempat gelap," ujarnya dengan nada keras. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, bukan disembunyikan di belantara anak perusahaan yang tak jelas fungsinya.

Menurut catatan Kementerian BUMN, hingga akhir 2025 terdapat lebih dari 700 anak perusahaan dari 41 BUMN nasional. Sebagian di antaranya merupakan hasil akuisisi, patungan, atau pembentukan baru yang bisnisnya tumpang tindih. Beberapa bahkan tidak pernah menghasilkan laba, namun tetap dipertahankan dengan alasan ekspansi. Kondisi ini memicu dugaan bahwa banyak anak usaha hanya menjadi "kendaraan" untuk kepentingan elite tertentu.

Prabowo juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk segera mengambil langkah tegas. "Saya minta Pak Erick, bongkar semuanya. Tidak ada lagi BUMN yang punya cucu cicit kalau hanya untuk main-main dengan uang negara," katanya.

Rencana Penataan dan Konsolidasi BUMN

Kementerian BUMN sebenarnya telah memiliki peta jalan untuk merampingkan struktur anak perusahaan. Sejak era Menteri BUMN sebelumnya, program konsolidasi dan merger sudah dijalankan, seperti penggabungan bank-bank pelat merah ke dalam holding perbankan dan restrukturisasi di sektor energi. Namun, upaya tersebut kerap terhambat oleh resistensi internal, kerumitan hukum, dan kepentingan birokrasi yang saling berbenturan.

Kini, dengan instruksi langsung dari Presiden, Erick Thohir diperkirakan akan mempercepat proses tersebut. Beberapa opsi yang mungkin ditempuh antara lain pembubaran anak usaha yang tidak strategis, penggabungan entitas yang serupa, serta penerapan sistem pengawasan digital berbasis real-time untuk melacak setiap transaksi keuangan di tubuh BUMN. Selain itu, kewenangan direksi induk untuk membentuk anak perusahaan baru akan diperketat, dengan mewajibkan analisis kelayakan dan persetujuan pemegang saham yang lebih ketat.

Langkah ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk kalangan ekonom dan aktivis antikorupsi. "Struktur BUMN yang gemuk dan berlapis memang sudah saatnya dirombak total. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat," ungkap seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski demikian, restrukturisasi besar-besaran ini bukan tanpa tantangan. Ribuan karyawan yang bekerja di anak usaha berpotensi terdampak jika terjadi likuidasi. Pemerintah harus memastikan bahwa rekrutmen ulang, penempatan di entitas lain, atau program pensiun dini disiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Selain itu, proses pembubaran dan merger akan membutuhkan negosiasi dengan mitra swasta atau asing yang memiliki saham di sejumlah anak usaha.

Di sisi lain, penataan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan. Dengan jumlah entitas yang lebih ringkas dan fokus, BUMN dapat lebih gesit dalam menghadapi persaingan, mengurangi biaya overhead, dan mengoptimalkan dividen yang disetorkan ke kas negara. Pada 2025, total dividen BUMN yang disetor ke negara mencapai Rp85 triliun, angka yang diharapkan bisa meningkat signifikan pasca reformasi internal.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang kedapatan menggunakan anak usaha untuk korupsi. "Ini perang melawan pencuri uang negara. Siapa pun yang coba-coba sembunyikan uang rakyat, akan kami kejar," tutup Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Dengan arahan presiden yang jelas dan dukungan lintas sektor, publik kini menanti gebrakan nyata Kementerian BUMN dalam membersihkan praktik kotor yang telah lama mengakar. Reformasi ini akan menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan berintegritas.