Prabowo Instruksikan Tiga Menteri Kejar Proyek PLTS 100 GW Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada jajaran kabinetnya untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW). Target ambisius ini diminta rampung dalam kurun waktu hanya dua tahun, menandai lompatan besar dalam peta transisi energi nasional.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas percepatan proyek strategis nasional. Prabowo menekankan bahwa ketergantungan pada energi fosil harus segera dikurangi, dan energi surya menjadi tulang punggung baru bauran energi Indonesia. "Kita tidak bisa lagi menunda. Dua tahun adalah batas waktu yang harus dipenuhi," ujar Presiden kepada tiga menteri yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Target 100 GW: Lompatan Fantastis dari Kapasitas Terpasang Saat Ini

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juli 2026, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia baru mencapai sekitar 1,2 GW. Angka tersebut terdiri dari PLTS atap, PLTS skala utilitas, dan proyek-proyek mandiri di daerah terpencil. Target 100 GW dalam dua tahun berarti Indonesia harus menambah kapasitas lebih dari 80 kali lipat dari kondisi eksisting — sebuah eskalasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Indonesia, Putra Adhiguna, menilai target ini sangat agresif. "Secara teknis, membangun 100 GW PLTS dalam dua tahun membutuhkan lahan sekitar 150.000 hingga 200.000 hektar, investasi lebih dari USD 80 miliar, dan rantai pasok modul surya yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri. Ini pekerjaan rumah besar," ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa dengan komitmen politik puncak dan keterlibatan swasta yang masif, sebagian dari target tersebut berpotensi tercapai.

Tiga Menteri Penanggung Jawab dan Pembagian Tugas

Tiga menteri yang diberi mandat langsung oleh Presiden adalah Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masing-masing memiliki peran kunci: Menteri ESDM bertanggung jawab menyusun peta jalan, perizinan, dan regulasi teknis, termasuk penetapan lokasi PLTS skala besar di lahan-lahan kritis dan bekas tambang. Menteri Keuangan diminta merancang insentif fiskal, seperti tax holiday, pembebasan bea masuk komponen surya, dan skema pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan lembaga keuangan internasional. Sementara itu, Menteri BUMN ditugaskan memobilisasi perusahaan pelat merah — terutama PLN, Pertamina, dan PT Indonesia Power — untuk menjadi pengembang utama sekaligus penjamin offtaker listrik dari PLTS yang dibangun.

Seorang pejabat senior Kementerian Keuangan, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghitung ruang fiskal untuk mendukung proyek ini tanpa mengganggu stabilitas utang. "Kami sedang menyusun skema pembiayaan kreatif, termasuk penerbitan green sukuk tambahan dan optimalisasi dana pensiun serta asuransi untuk investasi infrastruktur hijau," katanya.

Prospek dan Hambatan di Lapangan

Proyek 100 GW ini akan membawa dampak signifikan terhadap penurunan emisi karbon Indonesia. Jika terealisasi, PLTS tersebut dapat menggantikan sekitar 20 persen pembangkit listrik berbasis batu bara, mengurangi emisi lebih dari 150 juta ton CO2 per tahun, dan membantu Indonesia memenuhi komitmen Enhanced NDC (Nationally Determined Contribution) pada 2030. Di sisi lain, tantangan teknis sangat besar: kesiapan jaringan transmisi, integrasi PLTS intermiten ke grid Jawa-Bali dan Sumatera, serta kebutuhan sistem penyimpanan energi baterai berskala raksasa.

Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Prof. Tumiran, mengingatkan bahwa percepatan tanpa perencanaan matang bisa kontraproduktif. "PLTS 100 GW memerlukan penguatan backbone transmisi, setidaknya tambahan 50 GWp sistem baterai penyimpanan, dan manajemen beban puncak yang cerdas. Jika dipaksakan tanpa itu, risiko pemadaman dan kerugian investasi sangat tinggi," ujarnya. Ia merekomendasikan agar pemerintah fokus pada 50 GW PLTS yang terintegrasi dengan program pensiun dini PLTU, sebelum melompat ke 100 GW.

Pelaku industri menyambut positif arahan Presiden, meski banyak yang masih menanti kepastian regulasi. Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Andhika Prastawa, menyatakan bahwa target ini akan menjadi game changer bagi industri manufaktur panel surya dalam negeri. "Dengan volume sebesar itu, kita bisa mencapai economic of scale, harga modul bisa turun 20–30 persen, dan membuka jutaan lapangan kerja di sektor manufaktur dan instalasi," tuturnya.

Respons Pasar dan Investor

Di pasar modal, berita ini langsung mengerek saham-saham konstruksi dan energi terbarukan. Indeks sektor infrastruktur naik 2,3 persen pada sesi perdagangan setelah pengumuman. Analis memperkirakan, proyek ini akan menyerap investasi dari dana pensiun global dan lembaga filantropi, mengingat tren ESG (Environmental, Social, Governance) yang terus menguat. Namun, ada kekhawatiran mengenai dampak terhadap PLN: pengembangan PLTS masif berpotensi menurunkan harga listrik dan mengganggu model bisnis perusahaan setrum negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari pembangkit fosil.

Meski demikian, optimisme tetap membuncah. Jika Indonesia berhasil merealisasikan PLTS 100 GW dalam dua tahun, negara ini akan menjadi pemimpin transisi energi di Asia Tenggara, sekaligus menciptakan lompatan ekonomi baru. Publik kini menanti langkah konkret ketiga menteri tersebut, termasuk detail rencana aksi dan target triwulanan yang dijanjikan akan diumumkan dalam waktu dekat.