Prabowo Sebut Oknum Curi Dana MBG, Minta Kepala Daerah Turun Tangan

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap potensi penyelewengan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pidato peresmian sebuah proyek infrastruktur, Kepala Negara menyampaikan adanya indikasi oknum yang “menjadi maling” dengan menggerogoti dana yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak akan mentoleransi praktik korupsi sekecil apa pun di program

Instruksi Turun Gunung untuk Seluruh Kepala Daerah

Menindaklanjuti temuan awal tersebut, Presiden memerintahkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa agar melakukan pemeriksaan langsung terhadap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). “Saya minta semua kepala daerah, sampai ke tingkat desa, turun sendiri mengecek SPPG. Jangan cuma terima laporan dari bawahan,” tegasnya. SPPG merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), bertugas mengelola pengadaan bahan pangan, proses memasak, dan distribusi makanan ke sekolah maupun posyandu. Dengan instruksi ini, diharapkan muncul pengawasan berlapis yang mampu menutup celah penyelewengan sejak dari hulu.

Skala Masif dan Titik Rawan Kebocoran

Program MBG yang diluncurkan awal 2026 menyasar lebih dari 80 juta penerima di seluruh Indonesia. Sasarannya meliputi siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk menjalankan misi besar ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 450 triliun per tahun, yang dikelola melalui ribuan SPPG yang tersebar di lebih dari 30 ribu lokasi. Setiap satuan pelaksana bertanggung jawab menyediakan satu porsi makanan bergizi dengan standar ketat, baik dari sisi kandungan gizi maupun keamanan pangan.

Besarnya volume uang yang mengalir membuat program ini sangat rentan terhadap kebocoran. Praktik yang kerap muncul dalam program bantuan pangan sejenis meliputi mark-up harga bahan baku, pengurangan porsi, penggunaan bahan berkualitas rendah, hingga manipulasi data penerima manfaat. Pengawasan yang lemah pada simpul SPPG—mulai dari proses pengadaan hingga distribusi—dapat membuka ruang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Presiden sendiri menyebut perilaku tersebut sebagai “maling” yang mencuri hak rakyat, khususnya anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi optimal.

Respons Badan Gizi Nasional dan Penguatan Sistem Pengawasan

Kepala BGN dalam keterangan terpisah menyatakan akan memperkuat sistem audit dan pemantauan digital di seluruh SPPG. Pihaknya sedang mengembangkan platform pelaporan real-time yang dapat diakses oleh inspektorat daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), dan bahkan masyarakat. “Kami ingin ada transparansi penuh. Setiap hari, data penyerapan anggaran, jenis menu, dan jumlah penerima akan tercatat secara daring,” ujarnya. Selain itu, BGN juga berencana menerapkan mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblowing system) agar setiap indikasi penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa rasa takut.

Meski demikian, Kepala BGN mengakui bahwa teknologi saja tidak cukup. Keterlibatan aktif kepala daerah, terutama kepala desa, menjadi kunci karena merekalah yang paling memahami dinamika lokal. Oleh karena itu, instruksi presiden diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam mengawal MBG.

Pandangan Ekonom dan Aktivis Antikorupsi

Pengamat ekonomi dan aktivis antikorupsi menyambut baik langkah tegas presiden, namun mengingatkan bahwa risiko kebocoran pada program subsidi pangan berskala besar selalu tinggi. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Anita Puspitasari, mencontohkan pengalaman program beras miskin (raskin) di masa lalu yang kerap kehilangan hingga 10-15 persen anggarannya akibat penyimpangan di rantai distribusi. “Tanpa pengawasan melekat dan audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan, potensi kebocoran di MBG juga bisa serupa,” ujarnya. Ia menyarankan agar data penerima manfaat dan realisasi anggaran per desa dipublikasikan secara terbuka, sehingga publik bisa ikut memantau.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan pentingnya partisipasi warga di tingkat akar rumput. “Forum-forum desa bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Kepala desa harus didorong untuk transparan dan justru menjadi garda terdepan pencegahan, bukan bagian dari masalah,” tegasnya. ICW juga mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam pengawasan strategis sejak tahap perencanaan, sehingga potensi kerawanan bisa dipetakan lebih awal.

Komitmen Transparansi dan Partisipasi Publik

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kompromi bagi siapa pun yang mencurangi program ini. “Ini uang rakyat, untuk anak-anak kita. Siapa pun yang berani main-main, akan saya tindak tegas,” ujarnya dalam pidato tersebut. Untuk memperkuat akuntabilitas, pemerintah berencana meluncurkan portal transparansi anggaran MBG pada kuartal mendatang, yang menampilkan serapan dana per SPPG secara real-time. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan niat korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah.

Dengan kombinasi instruksi langsung dari presiden, penguatan sistem digital, dan partisipasi masyarakat, diharapkan MBG benar-benar menjadi program yang tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Sebab, keberhasilan program ini bukan hanya menyangkut angka stunting atau gizi semata, melainkan juga wajah tata kelola pemerintahan Indonesia ke depan.