Prabowo Berikan Target ke Tiga Menteri: 100 GW PLTS Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transisi energi nasional dengan memberikan mandat langsung kepada tiga menteri kabinet untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam kurun dua tahun ke depan. Instruksi ini menandai eskalasi ambisi pemerintah dalam memanfaatkan potensi tenaga surya Indonesia yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per awal 2026, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia masih berada di kisaran 400 megawatt (MW), atau hanya 0,4 persen dari target ambisius yang kini dicanangkan. Dengan kata lain, Indonesia harus membangun kapasitas 250 kali lipat dari yang ada saat ini dalam waktu hanya 24 bulan.

Instruksi Langsung di Tengah Momentum Transisi Energi

Langkah ini diambil di tengah makin derasnya tekanan global terhadap negara berkembang untuk mempercepat dekarbonisasi. Indonesia sendiri telah berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat, dan pengembangan energi terbarukan menjadi pilar utama. Di satu sisi, target 100 GW dalam dua tahun mencerminkan sense of urgency yang tinggi dari pucuk kepemimpinan. Namun, di sisi lain, sejumlah ekonom dan praktisi energi mempertanyakan kelayakan target ini jika melihat skala investasi dan kesiapan ekosistem.

Perhitungan kasar menunjukkan, dengan asumsi biaya investasi rata-rata US$650 per kilowatt (kW) untuk proyek PLTS skala utilitas, total kebutuhan dana mencapai US$65 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Angka ini setara dengan 30 persen dari total belanja negara dalam APBN 2026. Menteri Keuangan diharapkan mampu meramu skema pendanaan kreatif, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun mobilisasi investasi asing langsung (FDI).

Peran Tiga Menteri Kunci

Meski istana belum merilis nama resmi, tiga menteri yang disebut-sebut akan memikul tanggung jawab ini adalah Menteri ESDM, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Keuangan. Menteri ESDM akan fokus pada perizinan, penentuan lokasi, dan integrasi jaringan transmisi. Menteri BUMN diharapkan mengkonsolidasikan peran perusahaan pelat merah seperti PLN, Pertamina, dan Indonesia Battery Corporation untuk rantai pasok panel surya dan baterai. Sementara itu, Menteri Keuangan bertugas memastikan insentif fiskal, pembebasan pajak masuk untuk komponen PLTS, serta jaminan pemerintah bagi proyek strategis nasional.

“Kita tidak bisa lagi setengah-setengah. Dunia sudah bergerak, dan Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam revolusi energi surya,” kutip seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, menirukan gaya komunikasi Presiden Prabowo dalam rapat terbatas. Pernyataan ini menegaskan ekspektasi tinggi terhadap ketiga pembantunya.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari perspektif pasar modal, target ini langsung menggerakkan sektor energi terbarukan. Indeks saham sektor infrastruktur dan energi bersih di Bursa Efek Indonesia tercatat naik 2,3 persen dalam perdagangan kemarin. Investor asing pun mulai mengamati obligasi hijau (green bond) pemerintah yang diproyeksikan dapat menjadi instrumen utama pendanaan. Namun, proyek sebesar ini juga rentan memicu capital outflow jika pasar menilai target terlalu agresif sehingga berpotensi gagal, yang ujungnya memukul kepercayaan investor.

Di sisi teknis, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan. Dibutuhkan sekitar 100.000 hingga 150.000 hektare lahan untuk menampung panel surya setara 100 GW, bergantung pada efisiensi modul. Lahan seluas ini tersebar dari Sumatera hingga Papua, sehingga koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial. Masalah interkoneksi jaringan listrik antar-pulau juga akan menguji kemampuan PLN dalam menyalurkan energi dari lokasi PLTS yang umumnya berada di luar Jawa ke pusat-pusat beban.

Year-on-year, pengembangan PLTS global terus mencatat rekor. Tiongkok memimpin dengan penambahan 60 GW pada 2025, sedangkan India menambah 25 GW. Jika Indonesia berhasil merealisasikan 100 GW dalam dua tahun, maka tahunan penambahannya mencapai 50 GW per tahun—sebuah lompatan yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat tenaga surya terbesar di Asia Tenggara dan bahkan menyaingi laju pemasangan di daratan utama Asia.

Optimisme dan Keraguan: Dua Sisi yang Sehat

Di satu sisi, optimisme datang dari fakta bahwa harga panel surya terus merosot. Tahun 2025, harga modul fotovoltaik di pasar global turun 15 persen year-on-year menjadi US$0,18 per watt peak. Ini membuat proyek 100 GW lebih mungkin dicapai dari sisi keekonomian. Kemajuan teknologi penyimpanan energi, khususnya baterai lithium-ion dan baterai flow, juga memperkuat argumen bahwa intermitensi PLTS bukan lagi kendala mematikan.

Di sisi lain, keraguan muncul dari fundamental infrastruktur ketenagalistrikan domestik. Saat ini, rasio elektrifikasi nasional baru menyentuh 99,5 persen, tetapi keandalan jaringan di luar Jawa masih rendah. Menyuntikkan tenaga surya variabel dalam jumlah masif tanpa modernisasi jaringan dan sistem manajemen beban bisa memicu ketidakstabilan frekuensi. Selain itu, rencana pensiun dini PLTU berbasis batu bara—yang saat ini masih menopang 60 persen kebutuhan listrik nasional—harus berjalan seiring agar penambahan PLTS tidak justru menciptakan kelebihan pasokan yang memboroskan investasi.

Respons dari pengamat ekonomi dan energi pun beragam. Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, dalam analisisnya, mengatakan, “Dari sisi valuasi, proyek 100 GW ini sangat agresif. Jika dipaksakan dalam dua tahun, ada risiko distorsi alokasi fiskal yang bisa menggerus belanja untuk perlindungan sosial. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata pada peluang penciptaan lapangan kerja hijau yang masif.” Sementara itu, praktisi energi terbarukan menyambut dingin, menilai bahwa tanpa rencana detil dan kemauan menyelesaikan persoalan lahan serta tata ruang, target ini hanya akan menjadi wacana.

Kesimpulan

Mandat Presiden Prabowo untuk membangun 100 GW PLTS dalam dua tahun adalah sebuah lompatan strategis yang akan menentukan arah kebijakan energi nasional. Apakah Indonesia mampu mengeksekusinya akan sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian, keberanian mengambil keputusan terobosan di bidang pendanaan dan pertanahan, serta dukungan teknologi. Bagi investor, ini adalah sinyal kuat bahwa pasar energi terbarukan domestik segera memasuki fase pertumbuhan eksponensial—atau setidaknya, sebuah ujian besar bagi kapasitas birokrasi dan korporasi negara.

Baca juga:

• Prabowo Anugerahi Gelar Pahlawan Nasional untuk Mochtar Kusumaatmadja
• Mitos dan Fakta Gonjiam Jadi Inspirasi Film 402 Rumah Sakit Angker