Polusi Udara Jakarta: Studi ITB Ungkap Ketergantungan pada Emisi Regional

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sejumlah lembaga pemantau kualitas udara internasional, konsentrasi partikel halus PM2,5 di DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 hingga 2025 tercatat kerap berada di kisaran 30–40 mikrogram per meter kubik, atau tiga hingga enam kali di atas ambang aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Di tengah derasnya arus perbaikan kebijakan pengendalian emisi, sebuah studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung justru menyajikan temuan yang mengejutkan: wilayah DKI Jakarta diperkirakan tetap akan sulit terbebas dari kepungan polusi udara, bahkan sekalipun ibu kota menghentikan seluruh aktivitas yang menghasilkan emisi secara total.

Studi tersebut mensimulasikan skenario ekstrem berupa penghentian total produksi emisi di Jakarta. Hasilnya, konsentrasi polutan di langit ibu kota tetap berada pada level yang tidak sehat. Artinya, persoalan kualitas udara Jakarta tidak dapat dijelaskan hanya dari angka emisi lokal, melainkan juga oleh kontribusi dari luar wilayah administratif yang terbawa oleh pola angin dan kondisi meteorologi.

Emisi Nol, Bukan Garansi Udara Bersih

Dalam bahasa ekonomi, fenomena ini kerap disebut sebagai eksternalitas lintas batas, yakni biaya polusi yang ditanggung warga Jakarta tetapi bersumber dari aktivitas produksi di daerah tetangga. Sektor industri, pembangkit listrik, dan transportasi di wilayah Bodetabek diproyeksikan tetap menjadi pemasok utama polutan yang memasuki Jakarta melalui hembusan angin muson. Karena itu, kebijakan pengendalian emisi yang hanya berfokus pada batas administrasi provinsi dinilai tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal.

Selain faktor regional, kondisi geografis turut memperparah. Jakarta berada di dataran rendah dekat pesisir dengan kecenderungan pembentukan lapisan inversi suhu pada musim kemarau, yakni kondisi ketika udara dingin terperangkap di bawah lapisan udara hangat sehingga polutan sulit terdispersi ke atas. Kombinasi antara beban emisi regional dan hambatan meteorologis ini menjelaskan mengapa langit Jakarta tetap kelabu meskipun berbagai program pembatasan kendaraan dan relokasi industri telah digulirkan.

Dua Sisi Membaca Hasil Studi

Di satu sisi, temuan ini menjadi pukulan telak bagi optimisme kebijakan yang selama ini mengandalkan penurunan emisi lokal sebagai satu-satunya jalan keluar. Apabila benar emisi nol pun tidak mampu membersihkan udara Jakarta, maka target penurunan polusi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan daerah perlu direvisi dengan ekspektasi yang lebih realistis. Pemerintah provinsi juga harus menggeser strategi dari sekadar pembatasan kendaraan menuju diplomasi lintas provinsi yang jauh lebih rumit secara politik dan birokrasi.

Di sisi lain, hasil studi ini tidak serta-merta berarti upaya pengendalian emisi menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, pengurangan emisi tetap berdampak signifikan pada penurunan tingkat keparahan polusi, meskipun tidak mampu menuntaskan masalah hingga ke akar. Tanpa pengendalian emisi lokal, kondisi udara diperkirakan akan jauh lebih buruk dibandingkan skenario saat ini. Dengan kata lain, kebijakan yang ada berfungsi sebagai penahan laju degradasi, bukan penyelesai akhir.

“Kita tidak sedang berhadapan dengan pertanyaan apakah emisi lokal harus dikurangi, melainkan bagaimana membangun arsitektur tata kelola udara yang bersifat lintas wilayah. Selama belum ada kesepakatan antarprovinsi yang mengikat, segala upaya di level Jakarta hanya akan menjadi solusi parsial,” ujar seorang peneliti kebijakan lingkungan yang terlibat dalam kajian tersebut.

Implikasi Ekonomi dan Arah Proyeksi

Dari sisi ekonomi, beban polusi udara bukan sekadar isu kesehatan. Berbagai studi global memperkirakan kerugian ekonomi akibat kualitas udara buruk setara dengan beberapa persen produk domestik bruto (PDB) nasional per tahun, mencakup belanja kesehatan, penurunan produktivitas tenaga kerja, hingga potensi capital outflow karena menurunnya daya tarik investasi. Sebaliknya, pengendalian polusi membuka ruang pertumbuhan baru pada sektor energi terbarukan, transportasi publik massal, dan industri hijau yang selama ini menjadi komponen penting dalam proyeksi investasi berkelanjutan.

Para ekonom menilai, kunci dari persoalan ini terletak pada koordinasi fiskal antardaerah. Insentif pajak dan transfer dana dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk mendorong daerah penyumbang emisi agar turut berpartisipasi dalam pengendalian polusi, misalnya melalui penetapan baku mutu emisi industri yang seragam di kawasan aglomerasi. Rasio belanja lingkungan terhadap anggaran daerah juga perlu dinaikkan dari level yang selama ini tergolong rendah agar program pemantauan dan penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten.

Proyeksi ke depan menunjukkan tren perbaikan tetap mungkin terjadi, tetapi dengan laju yang jauh lebih lambat dari harapan. Skenario paling realistis dalam beberapa tahun mendatang adalah penurunan bertahap konsentrasi polutan seiring peremajaan kendaraan, elektrifikasi transportasi umum, dan pengetatan standar emisi industri di wilayah penyangga. Namun, tanpa solusi yang menyentuh dimensi regional, target udara bersih ala WHO akan tetap menjadi cita-cita yang jauh dari jangkauan.

Pada akhirnya, studi ini menegaskan satu hal mendasar: kualitas udara Jakarta adalah cermin dari tata kelola ekonomi dan lingkungan yang lebih luas, bukan sekadar pekerjaan rumah satu provinsi. Keputusan yang diambil hari ini, baik di level pusat maupun daerah, akan menentukan apakah langit ibu kota benar-benar bisa cerah kembali, atau justru tetap terperangkap dalam siklus polusi yang sama.