Poin-Poin Perpres Ojol Terbit September Dibocorkan Dasco DPR

Berdasarkan data BPS per Agustus 2026, sektor transportasi dan pergudangan menyerap lebih dari empat juta tenaga kerja, sementara estimasi independen menempatkan jumlah pengemudi ojek online di Indonesia pada kisaran 1,5–2 juta orang yang tersebar di lebih dari seratus kota. Dalam satu dekade terakhir, tren pertumbuhan ekosistem ini mengalami kenaikan pesat seiring penetrasi internet dan pergeseran kebiasaan konsumen menuju layanan daring. Namun, status hukum para mitra pengemudi masih menjadi wilayah abu-abu: mereka bukan pekerja formal, tetapi juga bukan wirausaha yang sepenuhnya mandiri. Di tengah situasi itu, kabar mengenai Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ojek online kembali menyeruak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membocorkan sejumlah poin penting yang direncanakan termuat dalam Perpres yang ditargetkan terbit pada September mendatang.

Pengumuman ini menegaskan bahwa regulasi yang telah digodok sejak lama akhirnya memasuki tahap final. Bagi para pengemudi, Perpres tersebut dinilai menjadi jawaban atas tuntutan panjang soal tarif, jaminan sosial, hingga kejelasan hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Bagi pelaku industri, regulasi ini sekaligus menjadi penentu arah bisnis pada tahun-tahun berikutnya.

Konteks: Menanti Kepastian di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Digital

Wacana regulasi khusus ojek online sebenarnya telah mengemuka sejak awal 2022, ketika ribuan pengemudi menggelar aksi menuntut perlindungan yang lebih pasti. Sejak saat itu, pembahasan berulang kali tertunda dengan berbagai alasan, mulai dari penyesuaian teknis hingga koordinasi antarkementerian. Kini, tenggat penerbitan yang mengarah pada September 2026 memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menuntaskan persoalan ini sebelum penutupan tahun.

Ekonomi digital menjadi latar penting. Berdasarkan proyeksi sejumlah lembaga riset, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus USD 100 miliar pada 2025 dan terus bertumbuh, dengan sektor transportasi daring menjadi salah satu penyumbang utama. Pertumbuhan yang cepat ini tidak diimbangi kerangka hukum yang setara, sehingga muncul kesenjangan antara realitas di lapangan dan payung regulasi yang tersedia.

Poin yang Mengemuka: Tarif, Jaminan Sosial, dan Batas Usia

Meski naskah resmi belum dipublikasikan, sejumlah klaster kebijakan yang selama ini menjadi pokok pembahasan dipastikan ikut mewarnai isi Perpres. Pertama, tarif layanan. Regulasi sebelumnya telah menetapkan batas bawah dan batas atas tarif per kilometer, tetapi pengemudi kerap mengeluhkan tarif yang dirasa tidak sebanding dengan biaya operasional yang mengalami kenaikan, terutama ketika harga bahan bakar dan suku cadang naik.

Kedua, jaminan sosial. Keikutsertaan pengemudi dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjadi isu yang paling lama dituntut. Saat ini, cakupan perlindungan masih bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi, sehingga tidak semua mitra mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Ketiga, batas usia dan keselamatan berkendara, yang menyangkut syarat minimum serta standar keselamatan. Detail teknis lain, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi, masih menunggu dokumen final.

Dua Sisi: Antara Perlindungan dan Beban Industri

Di satu sisi, hadirnya Perpres dipandang sebagai langkah maju. Kepastian hukum akan memperbaiki fundamental hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dengan tarif yang lebih terstandar dan jaminan sosial yang wajib, daya tawar pengemudi meningkat; dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekan tingkat perpindahan pekerja ke sektor lain. Pengemudi juga memperoleh kanal penyelesaian sengketa yang lebih jelas ketika menghadapi kebijakan sepihak dari aplikasi.

Di sisi lain, pelaku usaha mengingatkan bahwa biaya kepatuhan baru tidak dapat dihindari. Pengeluaran untuk premi jaminan sosial dan penyesuaian tarif berpotensi menekan margin perusahaan, yang dalam beberapa tahun terakhir masih berjuang mencapai titik impas (kondisi pendapatan sama dengan biaya) dan menjaga likuiditas operasional. Jika biaya diteruskan ke konsumen, tarif layanan berpotensi naik dan volume permintaan berisiko turun — skenario yang pada akhirnya juga merugikan pendapatan pengemudi. Dari sisi pasar modal, emiten ride-hailing yang tercatat di bursa akan membaca Perpres ini sebagai faktor fundamental baru. Sentimen pasar dapat bergerak positif jika regulasi dinilai pro-industri, tetapi sebaliknya, kekhawatiran atas kenaikan biaya bisa menekan valuasi saham dan memicu capital outflow (arus keluar modal asing) dari portofolio investor.

Proyeksi dan Catatan untuk Eksekusi

Pengalaman menunjukkan bahwa regulasi yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang efektif. Rasio kepatuhan dan efektivitas pengawasan akan menjadi ujian utama setelah Perpres ditegakkan. Tanpa mekanisme penegakan yang jelas, aturan tarif dan jaminan sosial hanya menjadi dokumen tanpa implementasi. Sebaliknya, jika dieksekusi dengan baik, Perpres dapat mendorong formalisasi sebagian dari ekonomi gig (pekerjaan berbasis aplikasi yang tidak terikat jam kerja tetap) yang selama ini berada di luar catatan statistik ketenagakerjaan.

"Kunci keberhasilan Perpres ini bukan pada jumlah pasal, melainkan pada kejelasan mekanisme pengawasan dan kepastian sanksi. Tanpa itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara pengemudi dan platform tidak akan berubah," ujar pengamat kebijakan transportasi.

Dengan tenggat terbit pada September, publik akan segera melihat apakah poin-poin yang dibocorkan sejalan dengan ekspektasi pengemudi maupun industri. Arah kebijakan pada tahun-tahun berikutnya — termasuk proyeksi pertumbuhan sektor transportasi daring dan dampaknya terhadap indeks harga konsumen kelompok transportasi, yang pada beberapa periode sempat mencatat kenaikan year-on-year lebih tinggi daripada inflasi umum — akan turut ditentukan oleh kualitas regulasi ini. Sepanjang proses transisi berjalan mulus dan melibatkan dialog tiga pihak, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis masih dapat dicapai.