Peternak Ayam Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Biaya Pakan dan Harga Tak Menentu

Industri peternakan ayam rakyat di Tanah Air sedang menghadapi tekanan luar biasa akibat kombinasi biaya produksi yang terus meroket dan harga jual ayam hidup yang tidak menentu. Keluhan ini kembali disuarakan oleh para pelaku usaha kecil menengah yang merasa terhimpit di antara mahalnya bahan pakan dan ketidakpastian pasar.

Beban Ganda: Pakan Mahal dan DOC Yang Sulit Terjangkau

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga pakan ternak jenis konsentrat dan jagung pipilan telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga bahan baku impor seperti kedelai dan jagung dunia, ditambah dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor semakin membengkak. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengungkapkan bahwa saat ini harga day old chick (DOC) atau bibit ayam masih berada pada level yang tinggi, sementara harga pakan juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang berarti. Akibatnya, ongkos produksi per ekor ayam bisa mencapai dua kali lipat dari harga jual di tingkat peternak saat pasar sedang lesu.

Para peternak mandiri yang tidak memiliki integrasi dengan perusahaan pakan besar paling menderita. Mereka harus membeli pakan secara eceran dengan harga lebih mahal daripada peternak kemitraan yang biasanya mendapat subsidi dari inti. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tipis, bahkan banyak yang harus menanggung kerugian berbulan-bulan.

Ketidakstabilan Harga Ayam Hidup Memperburuk Keadaan

Di sisi lain, harga ayam broiler di tingkat peternak seringkali anjlok jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP). Ketika pasokan melimpah karena panen serentak atau permintaan melemah, harga bisa merosot hingga Rp 15.000 per kilogram, padahal BPP idealnya berada di kisaran Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per kilogram. Fluktuasi ini tidak hanya merugikan peternak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan usaha. Banyak peternak kecil yang terpaksa gulung tikar setelah hanya beberapa siklus pemeliharaan.

Celakanya, di tingkat konsumen harga daging ayam seringkali tetap tinggi atau tidak turun signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya rantai distribusi yang panjang dan perbedaan margin yang kurang seimbang. Peternak sebagai produsen paling rentan menanggung beban risiko harga, sementara pedagang perantara dan peritel menikmati keuntungan yang lebih stabil.

Tuntutan Peternak: Subsidi DOC dan Relaksasi Impor Pakan

Menghadapi situasi ini, Permindo menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak adanya kebijakan subsidi harga DOC untuk peternak rakyat agar terjangkau, misalnya melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pemberian bantuan langsung. Kedua, mereka meminta relaksasi atau penghapusan bea masuk untuk bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai agar harga pakan dapat dikendalikan. Ketiga, mereka mengusulkan pembentukan badan penyangga harga yang bertugas menyerap kelebihan pasokan ayam hidup saat harga jatuh dan menyimpan sebagai stok dingin (cold storage) untuk dikeluarkan saat pasokan menipis.

Selain itu, peternak juga meminta kemudahan akses kredit dengan bunga rendah untuk meremajakan kandang dan meningkatkan teknologi pemeliharaan, sehingga efisiensi dapat ditingkatkan dan ketergantungan pada fluktuasi pasar bisa dikurangi.

Dilema Kebijakan: Antara Proteksi Peternak dan Efisiensi Pasar

Di satu sisi, intervensi pemerintah melalui subsidi dan proteksi impor dinilai mendesak untuk menyelamatkan peternakan rakyat dari kebangkrutan massal. Jika dibiarkan, krisis ini bisa mengancam ketahanan pangan protein hewani dan meningkatkan dominasi konglomerasi integrasi yang semakin memonopoli pasar. Data asosiasi menunjukkan bahwa kontribusi peternak rakyat terhadap total produksi ayam nasional mencapai 40 persen, sehingga kelangsungan sektor ini penting bagi penyerapan tenaga kerja di perdesaan.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa proteksi berlebihan dapat menciptakan distorsi pasar dan menambah beban fiskal negara. Subsidi DOC atau pakan tanpa perbaikan fundamental justru bisa mempertahankan praktik usaha yang tidak efisien dan mengundang praktik rent seeking. Lebih baik pemerintah fokus pada stabilisasi pasokan melalui perbaikan data, penjadwalan pemotongan, dan pengembangan kemitraan yang adil antara inti dan plasma. Selain itu, relaksasi impor jagung dikhawatirkan akan semakin mematikan petani lokal yang juga membutuhkan perlindungan.

Pendekatan yang seimbang diperlukan agar kepentingan semua pihak—peternak, konsumen, petani pakan, dan pelaku industri—dapat terakomodasi tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan daya saing jangka panjang. Pemerintah tampaknya masih mengkaji opsi-opsi kebijakan yang terbaik sambil terus memantau pergerakan harga di lapangan.