Pertamina Dorong Transisi Energi Rendah Karbon Lewat PLTS, Biofuel, dan CCS

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2024, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional baru mencapai sekitar 13,1 persen dari total bauran energi primer, sementara target pemerintah menetapkan angka 23 persen pada 2025. Kesenjangan ini menjadi konteks penting bagi langkah PT Pertamina (Persero) yang tengah memperluas portofolio energi rendah karbon melalui tiga jalur utama: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), bahan bakar nabati (biofuel), serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS).

Langkah ini bukan sekadar mengejar target iklim. Di satu sisi, perusahaan pelat merah tersebut dituntut menjaga ketersediaan energi bagi 270 juta penduduk, terutama di sektor transportasi dan kelistrikan yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Di sisi lain, tekanan global—termasuk mekanisme penyesuaian karbon lintas batas atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) dari Uni Eropa—menuntut produsen energi mengurangi intensitas karbon agar produknya tetap kompetitif di pasar ekspor.

PLTS dan Biofuel: Diversifikasi Sumber Energi

Dari sisi pengembangan PLTS, Pertamina memanfaatkan lahan-lahan operasional serta fasilitas hilir untuk memasang panel surya sebagai sumber listrik internal. Pendekatan ini menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi jejak karbon dari konsumsi listrik jaringan. Secara fundamental, kapasitas terpasang PLTS nasional memang masih kecil dibandingkan total kapasitas pembangkit dalam negeri yang didominasi batu bara dan gas. Namun, tren pertumbuhan tahun ke tahun (year-on-year) untuk segmen surya tercatat cukup positif dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, pada jalur biofuel, Pertamina mendorong pemanfaatan bahan bakar campuran berbasis minyak sawit, termasuk program biodiesel B35 dan persiapan menuju B40. Rasio pencampuran yang meningkat berdampak pada pengurangan impor solar sekaligus menyerap produksi kelapa sawit domestik. Kendati demikian, kebijakan ini menghadapi uji keseimbangan: di satu sisi mampu menekan defisit neraca perdagangan migas, di sisi lain menimbulkan kekhawatiran soal alih fungsi lahan serta persaingan antara komoditas pangan dan energi.

"Transisi energi tidak bisa dilakukan secara serampangan. Kami menjaga keandalan pasokan hari ini sambil membangun fondasi energi masa depan," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam sebuah forum industri energi nasional.

Pernyataan ini menegaskan posisi Pertamina yang mencoba berjalan di dua kaki: menjadi penopang energi fosil sekaligus pelopor dekarbonisasi.

CCS: Teknologi Mahal dengan Janji Jangka Panjang

Pada sisi teknologi, CCS menjadi salah satu instrumen yang paling disorot analis. Teknologi ini menangkap emisi karbon dari proses industri atau pembangkit, lalu menyimpannya di formasi geologi bawah tanah. Pertamina tengah mengembangkan proyek percontohan di sejumlah wilayah, termasuk potensi penyimpanan di cekungan sedimen yang sudah tidak produktif.

Secara ekonomi, biaya investasi CCS masih tinggi, berkisar antara 50 hingga 100 dolar AS per ton CO2 yang tertangkap, bergantung pada lokasi dan teknologi. Angka ini menjelaskan mengapa proyek CCS umumnya membutuhkan dukungan insentif fiskal, skema kredit karbon, atau kemitraan dengan investor asing. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, valuasi proyek berisiko tidak menarik bagi pasar modal.

Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan geologis berupa banyaknya formasi saline aquifer dan lapangan migas yang cocok untuk penyimpanan karbon. Potensi kapasitas penyimpanan nasional diperkirakan mencapai ratusan gigaton CO2, menjadikan negara ini berpeluang menjadi pusat CCS regional. Ini adalah peluang yang tidak dimiliki banyak negara, khususnya di Asia Tenggara.

Sentimen Pasar dan Tantangan Pendanaan

Dari perspektif likuiditas dan pendanaan, transisi energi memerlukan belanja modal besar dalam jangka panjang. Pertamina menghadapi dilema klasik: alokasi investasi ke energi terbarukan bersaing dengan kebutuhan investasi hulu migas yang masih menopang sebagian besar pendapatan perusahaan. Selain itu, sentimen pasar global terhadap aset energi fosil mulai bergeser, terlihat dari meningkatnya tekanan dari investor institusi yang menerapkan kriteria environmental, social, and governance (ESG) dalam portofolio mereka.

Proyeksi sejumlah lembaga riset menunjukkan permintaan minyak nasional masih tumbuh hingga awal dekade 2030-an sebelum akhirnya mencapai puncak. Artinya, strategi dua jalur Pertamina sejalan dengan realitas permintaan, namun tetap menghadapi risiko eksekusi: keterlambatan adopsi teknologi, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan kebijakan iklim global yang cepat.

Dengan fundamental ekonomi Indonesia yang tumbuh sekitar 5 persen per tahun, kebutuhan energi dipastikan meningkat. Pertaruhannya bukan hanya soal keberlanjutan lingkungan, tetapi juga ketahanan energi dan daya saing industri nasional di pasar global yang semakin menghargai produk rendah karbon.