Perry Warjiyo Mundur sebagai Gubernur BI: Tujuh Tahun Transformasi Digital

Kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia resmi berakhir setelah ia mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur Bank Sentral. Keputusan ini menandai akhir masa jabatan yang dimulai sejak 2018, sebuah periode yang diwarnai oleh transformasi digital masif dan ujian stabilitas ekonomi akibat pandemi.

Perry Warjiyo, yang meraih gelar Ph.D. di bidang moneter dan ekonomi internasional dari Iowa State University, memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1984. Ia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur sebelum dipercaya memimpin lembaga tersebut pada 24 Mei 2018. Pengangkatannya terjadi di tengah tantangan normalisasi kebijakan moneter global dan tekanan terhadap rupiah.

Era Digitalisasi dan QRIS

Salah satu warisan paling mencolok dari era Perry Warjiyo adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pada 17 Agustus 2019, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan slogan UNGGUL—Universal, Gampang, Untung, Langsung. Hingga akhir masa jabatannya, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 30 juta merchant di seluruh Indonesia. Langkah ini menyatukan beragam kode QR dari berbagai penyelenggara menjadi satu standar nasional, meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan digital.

Tak hanya QRIS, di bawah kepemimpinan Perry, Bank Indonesia juga mengembangkan BI-FAST, infrastruktur sistem pembayaran ritel yang memungkinkan transfer dana secara real-time dan biaya rendah. Inisiatif ini mendukung visi Indonesia Payment System Blueprint 2025, yang mentransformasi ekosistem pembayaran dari sistem tradisional ke digital penuh.

Navigasi Krisis Pandemi

Masa jabatan Perry Warjiyo tidak lepas dari badai pandemi COVID-19. Saat ekonomi Indonesia terkontraksi, BI mengambil kebijakan burden sharing dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana melalui skema SKB III bersama Kementerian Keuangan. Kebijakan yang kontroversial ini menimbulkan perdebatan publik karena mengaburkan batas antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, langkah ini membantu pembiayaan defisit APBN yang melebar hingga 6,34 persen PDB pada 2020 tanpa terjerat beban bunga tinggi. Di sisi lain, kritikus menilai hal tersebut berisiko menimbulkan tekanan inflasi dan melemahkan independensi bank sentral dalam jangka panjang.

Namun, Perry berpendapat bahwa langkah luar biasa diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi tetap terkendali di kisaran target 3,0±1 persen sepanjang krisis, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. BI juga menurunkan suku bunga acuan ke level terendah sepanjang sejarah, yaitu 3,50 persen, untuk mendorong pemulihan.

Stabilitas Rupiah dan Cadangan Devisa

Di tengah gejolak global, rupiah mengalami tekanan cukup berat pada masa awal pandemi, sempat menyentuh level Rp16.600 per dolar AS. Melalui triple intervention—intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN pasar sekunder—BI berhasil menstabilkan rupiah ke kisaran Rp14.000-an pada periode 2020-2021. Cadangan devisa juga berhasil dijaga di atas 130 miliar dolar AS.

Namun, pada tahun 2024, tekanan kembali muncul akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global. Cadangan devisa sempat tergerus, dan rupiah kembali terdepresiasi. Keputusan Perry untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 275 basis poin secara kumulatif pada 2023-2024 untuk meredam inflasi impor dan arus modal keluar menjadi sorotan. Para pelaku usaha mengeluh mahalnya biaya pinjaman, namun BI bersikeras bahwa stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan.

Di bawah kepemimpinannya, BI juga memperkenalkan Makroprudensial Inklusif, mendorong kredit ke sektor prioritas seperti pertanian, perumahan, dan UKM. Rasio NPL perbankan tetap terjaga, dan permodalan bank berada di level yang sehat.

Dua Sisi Kepemimpinan Perry

Pro: Para pendukung mencatat bahwa Perry Warjiyo berhasil membawa Bank Indonesia ke era digital, menjaga inflasi tetap rendah, dan merespons krisis dengan kebijakan inovatif yang mencegah resesi lebih dalam. Reputasi internasional BI juga meningkat, dengan pengakuan atas transparansi kebijakan moneter dan pengembangan green finance.

Kontra: Kritik terbesar datang dari keputusan burden sharing dan pembelian SBN yang dianggap menempatkan BI dalam tekanan politis. Independensi BI dipertanyakan, terutama setelah Perry menyuarakan dukungan penuh terhadap program pemerintah. Selain itu, tingginya suku bunga terakhir dianggap menghambat ekspansi kredit dan pemulihan investasi swasta.

Pengunduran diri Perry Warjiyo membuka babak baru bagi Bank Indonesia. Siapa pun yang menggantikan akan mewarisi peta jalan digitalisasi, namun juga tantangan menyeimbangkan stabilitas moneter dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pasar akan mencermati kesinambungan kebijakan, terutama terkait suku bunga dan independensi lembaga. Dengan berakhirnya era Perry, BI dituntut mampu menjaga kredibilitas sambil beradaptasi dengan dinamika global yang semakin kompleks.