Perry Warjiyo Mundur dari BI, Prabowo Beri Apresiasi 7 Tahun Dedikasi

Periode 7 tahun kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI) resmi berakhir pada 25 Juli 2026. Mantan ekonom senior dana moneter internasional itu mengajukan pengunduran diri yang langsung diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai penutupan babak stabilitas moneter yang berliku sekaligus membuka babak baru penuh ketidakpastian.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi publik melalui keterangan resmi, menekankan bahwa Perry telah menjadi nakhoda yang andal saat Indonesia menghadapi badai ekonomi global. Tujuh tahun bukanlah masa singkat; di bawah arahan Perry, BI tidak hanya menjaga inflasi inti dalam koridor sasaran tetapi juga merancang peta jalan rupiah digital yang kini menjadi fondasi kebijakan sistem pembayaran nasional.

Berdasarkan data Bank Indonesia terakhir per Juni 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen tahunan bertengger di 2,15% setelah sempat menyentuh puncak 5,95% pada November 2022. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup di level Rp15.670 pada hari pengumuman, hanya melemah tipis 0,2%. Pasar keuangan merespons dengan relatif tenang; indeks IHSG sempat terkoreksi sebelum kembali menguat ke level 7.345, menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap transisi yang tertib.

Rekam Jejak & Warisan Strategis

Perry Warjiyo mengawali masa jabatannya sebagai Gubernur BI pada Mei 2019, tepat sebelum pandemi COVID-19 menggoncang dunia. Kebijakan bauran ditempuhnya: selain menurunkan suku bunga acuan BI Rate hingga ke level historis 3,50% pada 2020, BI juga melakukan quantitative easing berbentuk pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Langkah ini menjaga likuiditas perbankan tetap longgar dan menekan biaya utang pemerintah saat fiskal tertekan.

Transformasi digital menjadi sorotan lainnya. Di era Perry, QRIS sebagai standar pembayaran nasional meroket: jumlah transaksi mencapai 1,8 miliar per kuartal I 2026 dengan total nilai hampir Rp2.100 triliun. Agenda rupiah digital Proyek Garuda pun mulai diuji coba untuk interkoneksi domestik dan lintas batas, menjangkau visi integrasi keuangan regional yang dulu sering disebut-sebut dalam forum internasional.

Sebagai ekonom yang menempuh studi di Iowa State University dan pernah bertugas di IMF, Perry mewariskan pendekatan kebijakan berbasis riset. Publikasi mingguan Conference Board internal dan dialog ekonomi rutin dengan kementerian merupakan contoh implementasi yang memperkuat koordinasi fiskal-moneter. Cadangan devisa nasional kini berada di level USD 147 miliar, memberikan lapisan penyangga yang memadai menghadapi gejolak capital outflow.

Dua Wajah Kepemimpinan Perry

Di satu sisi, Perry dinilai berhasil menjaga stabilitas makro sedemikian rupa sehingga Indonesia bisa melewati tiga krisis global sekaligus: pandemi, perang dagang, dan gejolak geopolitik Eropa. Karakter komunikasi yang terukur membuat pernyataan-pernyataan Gubernur BI kerap menjadi panduan pelaku pasar. Keputusan pengetatan moneter agresif di 2025—saat BI Rate dinaikkan menjadi 6,75%—dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap gelombang inflasi impor dan pelemahan rupiah.

Di sisi lain, kelompok pelaku usaha mikro dan segmen properti mengritik kebijakan suku bunga tinggi tersebut. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bank umum sempat menyentuh 2,9% pada akhir 2025 dari sebelumnya 2,1%, menjadi sinyal tekanan pada debitur ritel. Kritik lainnya menyasar lambatnya proyek rupiah digital dibandingkan dengan Tiongkok atau India, meskipun BI menegaskan bahwa pendekatan bertahap sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perdebatan tersebut mencerminkan dilema klasik bank sentral: antara perlindungan terhadap stabilitas harga dan neraca sektor riil. Data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada 2025 melambat ke 7,8% year-on-year, jauh di bawah target 10% yang diimpikan. Di sinilah sentimen pasar terbelah; sebagian memaklumi prioritas stabilitas, sebagian lainnya menginginkan orientasi pertumbuhan yang lebih agresif.

Respons Pasar & Ekspektasi Suksesi

Begitu pengunduran diri diumumkan, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah seri benchmark 10 tahun tercatat di 6,85%, nyaris tak bergerak. Investor asing yang memegang sekitar 14% portofolio SBN memilih wait-and-see sambil mengamati sinyal dari Presiden Prabowo. Presiden sendiri menyebut bahwa kebijakan Bank Indonesia akan terus berlandaskan kemandirian dan kredibilitas, sebuah pesan yang segera menenangkan kekhawatiran akan potensi politisasi moneter.

Jagad pasar pun mulai menjaring nama calon pengganti. Spekulasi mengarah pada Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior yang selama ini mengelola likuiditas dan operasi moneter dengan tangan dingin. Nama besar seperti Sri Mulyani Indrawati juga mencuat, meski konstitusi mensyaratkan proses fit & proper test DPR yang ketat. Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah besar: melanjutkan konsolidasi pasca-likuiditas global, meneruskan transformasi digital, dan mengelola ekspektasi di tengah era suku bunga yang masih tinggi.

Pergantian ini terjadi pada momen krusial saat Federal Reserve belum sepenuhnya meluncurkan siklus penurunan suku bunga dan ketegangan perdagangan global kembali memanas. Fundamental Indonesia memang kuat, tetapi risiko capital outflow dan gejolak neraca transaksi berjalan tetap menjadi ancaman laten.

Penutup: Wajah Stabilitas di Tengah Badai

Kepergian Perry Warjiyo bukan sekadar perpindahan individu, melainkan titik peralihan generasi kebijakan. Selama 7 tahun, ia mendesain arsitektur moneter yang adaptif tanpa mengorbankan mandat stabilitas. Apresiasi Presiden Prabowo menjadi pengakuan atas dedikasi tanpa cela—tak hanya menjaga nilai rupiah, tetapi juga merawat kepercayaan. Kini, sorotan beralih ke suksesi dan kemampuan pengganti untuk meneruskan fondasi itu di tengah pusaran dunia yang semakin sukar ditebak.