Perry Warjiyo Mundur: Akhir Era Gubernur BI Tujuh Tahun

Kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia resmi berakhir setelah ia mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur Bank Sentral. Langkah ini menutup perjalanan panjang yang dimulai sejak ia pertama kali dilantik pada 2018, menuntaskan masa bakti yang semula dijadwalkan hingga 2023 sebelum kemudian diperpanjang. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional.

Selama tujuh tahun, Perry dikenal sebagai arsitek di balik sejumlah kebijakan transformatif. Dari digitalisasi sistem pembayaran hingga bauran kebijakan yang agresif saat pandemi, setiap langkahnya meninggalkan jejak yang akan dikaji dalam sejarah ekonomi Indonesia. Namun, di balik narasi keberhasilan, terdapat tantangan struktural dan tekanan politik yang mewarnai akhir masa jabatannya.

Jejak Kebijakan: Dari QRIS hingga Burden Sharing

Nama Perry Warjiyo tidak bisa dilepaskan dari peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar kode QR nasional yang menyatukan berbagai platform pembayaran digital. Diluncurkan pada 2019, QRIS menjadi tonggak penting dalam inklusi keuangan. Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2023, jumlah merchant pengguna QRIS telah menembus 28,7 juta, dengan volume transaksi harian rata-rata mencapai 1,2 juta transaksi. Di satu sisi, inisiatif ini mempercepat migrasi ke nontunai dan memperkecil biaya transaksi bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, kritik muncul terkait kesiapan infrastruktur di daerah terpencil dan potensi monopoli oleh penyedia layanan besar.

Kebijakan kontroversial namun krusial terjadi saat pandemi COVID-19. Melalui skema Burden Sharing, BI sepakat membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dengan imbal hasil rendah. Langkah ini menjadi penyelamat fiskal ketika penerimaan negara anjlok dan belanja kesehatan meroket. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total pembelian SBN oleh BI dalam skema tersebut mencapai Rp 612 triliun sepanjang 2020–2021. Pro: kebijakan ini mencegah krisis likuiditas dan menjaga yield obligasi tetap rendah, sehingga pemerintah bisa fokus pada pemulihan ekonomi. Kontra: sejumlah ekonom mengkhawatirkan dampak jangka panjang terhadap independensi bank sentral dan potensi monetisasi utang yang berlebihan.

Dinamika Suku Bunga dan Stabilitas Rupiah

Di bawah kepemimpinan Perry, BI menerapkan kebijakan suku bunga yang responsif terhadap gejolak global. Pada periode 2022–2023, bank sentral secara agresif menaikkan suku bunga acuan hingga total 225 basis poin menjadi 6,00%, merespons kenaikan suku bunga The Fed dan tekanan inflasi. Data BPS menunjukkan inflasi tahunan sempat menyentuh 5,95% (year-on-year) pada September 2022 sebelum akhirnya melandai ke kisaran 2,5% pada akhir 2023. Kenaikan suku bunga ini di satu sisi berhasil menarik capital inflow dan menstabilkan rupiah di level Rp15.500–Rp15.700 per dolar AS. Di sisi lain, sektor riil mengeluhkan biaya pinjaman yang meningkat, sehingga pertumbuhan kredit perbankan sempat melambat di bawah target.

Cadangan devisa juga menjadi sorotan. Posisi cadangan devisa Indonesia sempat menurun dari USD 139 miliar pada akhir 2021 menjadi USD 134 miliar pada pertengahan 2023, akibat intervensi ganda BI di pasar valas dan pasar SBN. Meski demikian, rasio kecukupan devisa tetap aman, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dua Sisi Warisan: Keberhasilan dan Pekerjaan Rumah

Pengunduran diri Perry meninggalkan dualitas penilaian. Pasar merespons dengan volatilitas terbatas, menandakan kepercayaan bahwa transisi kepemimpinan tidak akan mengganggu stabilitas fundamental. Namun, analis senior Beritadua mencatat beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pertama, pendalaman pasar keuangan masih jauh dari harapan. Meskipun QRIS sukses, integrasi pasar uang dan pasar modal dengan ekosistem digital belum optimal. Kedua, tingkat inklusi keuangan formal yang baru mencapai 51% populasi dewasa (data OJK 2022) mengindikasikan bahwa kesenjangan akses masih lebar.

Kritik lain datang dari kalangan perbankan. Beberapa bankir mengeluhkan semakin ketatnya regulasi makroprudensial yang dianggap membatasi ruang gerak intermediasi, terutama aturan Loan to Value (LTV) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap kredit macet korporasi besar yang dinilai menguras likuiditas perbankan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Perry Warjiyo berhasil menjaga inflasi inti tetap terkendali sepanjang masa jabatannya. Berdasarkan data BPS, inflasi inti rata-rata selama 2018–2023 berada di kisaran 2,3–3,5%, sesuai target BI. Namun, volatilitas harga pangan dan energi sering kali menjadi sumber ketidakstabilan yang sulit dijinakkan sepenuhnya.

“Perry adalah teknokrat ulung yang mampu menerjemahkan tekanan global menjadi kebijakan yang terukur. Ia meninggalkan fondasi digital yang kuat, tetapi perjalanan menuju pendalaman pasar keuangan masih panjang,” ujar ekonom senior yang enggan disebutkan namanya.

Ke depan, figur pengganti akan mewarisi tantangan besar: menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi, menyelesaikan agenda digitalisasi, serta mempertahankan kredibilitas di mata investor global. Publik kini menanti siapa yang akan mengisi kekosongan di pucuk pimpinan Bank Indonesia, dan apakah kebijakan transformatif ala Perry akan diteruskan atau justru direvisi.