Pengusaha Desak Restitusi Pajak Dipercepat, Ini Dampaknya bagi Dunia Usaha

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir tahun anggaran terakhir, realisasi penerimaan perpajakan nasional menembus Rp 1.869 triliun, tumbuh sekitar 8,9% year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu menunjukkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio masih berkisar 10,1%. Namun di balik capaian tersebut, kalangan pelaku usaha menyoroti satu persoalan klasik yang belum tuntas: proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang dinilai masih tersendat. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, mengingatkan bahwa kelambatan restitusi bisa menjadi pukulan telak bagi kelangsungan bisnis, terutama di tengah likuiditas yang ketat.

Mengapa Restitusi Pajak Menjadi Isu Krusial?

Restitusi pajak adalah hak wajib pajak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun pajak lainnya. Dalam praktiknya, perusahaan kerap membayar pajak lebih dulu melalui pemotongan dan pemungutan, lalu mengajukan pengembalian ketika nilai kredit pajak melebihi kewajiban final. Bagi perusahaan padat modal seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa konstruksi, dana restitusi kerap menjadi modal kerja jangka pendek yang menentukan kemampuan membayar gaji, membeli bahan baku, dan memenuhi kewajiban kepada pemasok. Ketika pencairan tertunda berbulan-bulan, arus kas operasional terganggu, dan perusahaan terpaksa menutup celah dengan utang berbunga tinggi.

"Kalau restitusi macet, bisnis bisa mati. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut napas perusahaan," ujar Arsjad Rasjid dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, dikutip dari keterangan resminya.

Keluhan ini bukan hal baru. Tren pemeriksaan atau verifikasi restitusi yang berlarut-larut sering dikaitkan dengan kehati-hatian otoritas pajak mencegah kebocoran penerimaan. Di satu sisi, aparat fiskal memiliki mandat menjaga integritas penerimaan negara. Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian waktu dan biaya.

Pro: Otoritas Pajak Berhak Menjaga Penerimaan Negara

Dari kacamata pemerintah, proses verifikasi restitusi memang memerlukan ketelitian tinggi. Sejumlah kasus pengajuan restitusi fiktif dan pemalsuan faktur pajak di masa lalu membuat otoritas memperketat pemeriksaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, nilai restitusi PPN yang diajukan wajib pajak badan cenderung meningkat seiring pemulihan ekonomi dan digitalisasi pelaporan. Rasio restitusi terhadap total penerimaan PPN berada di kisaran 20-25%, sehingga potensi penyalahgunaannya besar bila tidak dikontrol. Pemeriksaan berbasis risiko, analisis data, hingga uji lapangan dianggap langkah wajar untuk melindungi keuangan negara. Bagi pemerintah, mempercepat restitusi tanpa pengawasan justru berisiko menciptakan moral hazard dan memperlebar defisit fiskal yang tahun ini diproyeksikan mencapai 2,5% PDB.

Kontra: Likuiditas Dunia Usaha Jadi Korban

Namun, dari perspektif pelaku usaha, biaya kepatuhan dan waktu tunggu yang panjang menciptakan inefisiensi. Riset sejumlah lembaga menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian restitusi bisa mencapai 3-6 bulan, bahkan lebih lama untuk perusahaan dengan nilai restitusi besar. Dalam kondisi suku bunga acuan yang masih berada di level tinggi, menahan dana restitusi berarti menambah beban bunga modal kerja. Efeknya menjalar ke rantai pasok: pemasok kecil ikut menanggung keterlambatan pembayaran, investasi baru ditunda, dan penyerapan tenaga kerja melemah. Sentimen pasar pun terpengaruh, tercermin dari kehati-hatian pelaku usaha dalam mengekspansi kapasitas produksi. Jika berlarut, capital outflow dari sektor riil bisa meningkat karena investor menilai iklim usaha kurang ramah terhadap arus kas.

Beberapa asosiasi menyarankan percepatan melalui digitalisasi penuh, integrasi data antarinstansi, serta tenggat waktu (service level agreement) yang jelas dan terukur. Transparansi status pengajuan restitusi menjadi kunci agar wajib pajak dapat merencanakan portofolio keuangan dengan lebih baik. Di sisi lain, penguatan pengawasan berbasis analitik risiko tetap diperlukan agar percepatan tidak menjadi celah penyimpangan.

Jalan Tengah dan Proyeksi ke Depan

Keseimbangan antara menjaga penerimaan negara dan memelihara likuiditas dunia usaha menjadi ujian fundamental bagi kebijakan fiskal ke depan. Investor umumnya mencermati bukan hanya angka penerimaan, tetapi juga kualitas layanan administrasi pajak. Indeks kepatuhan dan indeks kemudahan berusaha menjadi indikator penting yang memengaruhi valuasi aset dalam negeri. Jika restitusi dapat dicairkan lebih cepat dengan tetap menjaga akuntabilitas, dampaknya positif terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi. Sebaliknya, bila macet berlanjut, tekanan terhadap dunia usaha akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diproyeksikan berada di kisaran 5,0-5,2%. Pemerintah dan pelaku usaha kini dituntut duduk bersama merancang mekanisme yang adil, cepat, dan tepercaya.