Pemprov Jabar Perkuat Kereta Api dan Modernisasi Humas

PURWAKARTA — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mencatatkan dua langkah strategis dalam satu hari yang sama, Selasa (25/11/2025). Di Purwakarta, provinsi ini meneken kerja sama perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sementara di Kota Bandung digelar forum kehumasan IKP Talks #12 yang membahas strategi penulisan rilis pers efektif di era media sosial.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Barat dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. Momen penting itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana serta jajaran bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

PKS tersebut menjadi tindak lanjut atas kesepakatan bersama yang telah diteken sebelumnya antara kedua belah pihak. Cakupannya meliputi penguatan layanan, pengembangan infrastruktur, penataan kawasan stasiun, hingga penyusunan kajian strategis perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.

Empat Fokus Kerja Sama Jabar–KAI

Dalam dokumen kerja sama itu, Pemdaprov Jabar dan PT KAI menyepakati sejumlah agenda prioritas yang dirancang untuk mempercepat mobilitas warga:

1. Penguatan layanan kereta api agar lebih andal dan menjangkau lebih banyak wilayah.
2. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian, termasuk jalur dan fasilitas pendukung.
3. Penataan kawasan stasiun agar terintegrasi dengan aktivitas ekonomi dan transportasi lanjutan.
4. Kajian strategis perkeretaapian sebagai pijakan pengambilan kebijakan jangka panjang.

Selain empat poin di atas, kedua pihak juga sepakat memperkuat identitas layanan kereta api khas Jawa Barat melalui penamaan dan pengembangan Kereta Api Wisata "Jaka Lalana" serta Kereta Api Kilat "Pajajaran". Penamaan bernuansa lokal ini diharapkan menumbuhkan kedekatan emosional warga dengan moda transportasi rel sekaligus mendongkrak sektor pariwisata.

"Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, disaksikan oleh Pak Wamenhub, berkomitmen dengan Direktur PT KAI untuk mengembangkan perkeretaapian di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

IKP Talks #12: Humas Dituntut Adaptif terhadap Tren Media

Pada hari yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar IKP Talks #12 bertajuk Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung. Selain digelar luring, acara ini diikuti secara daring oleh pranata humas di kabupaten dan kota se-Jabar melalui Zoom dan YouTube.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Provinsi Jawa Barat Nidar Naim menuturkan, pemberitaan mengenai kinerja Pemdaprov Jabar saat ini semakin masif, baik yang bernada positif maupun negatif. Di tengah gempuran informasi tersebut, peran pranata humas menjadi krusial untuk meluruskan berita-berita negatif dan menjaga kepercayaan publik.

"Di tengah gencarnya pemberitaan saat ini apakah rilis pemerintah masih relevan, apalagi jika isinya terlalu birokratis? Apakah teori jurnalis kehumasan masih relevan? Hal ini yang akan kita bahas di IKP Talks dengan menghadirkan praktisi jurnalis," ujar Nidar.

Menurutnya, tren pemberitaan dan informasi yang kini disukai publik adalah konten yang tidak terlalu panjang, dengan narasi singkat serta diperkuat foto yang menarik. Karena itu, pranata humas di lingkungan pemerintah dinilai wajib mengikuti tren pemberitaan di media arus utama maupun media sosial agar pesan pembangunan tersampaikan secara efektif.

Dua Sisi Modernisasi Layanan Publik

Secara substansi, kedua agenda tersebut merefleksikan dua sisi modernisasi layanan publik yang saling melengkapi. Kerja sama dengan PT KAI menyasar infrastruktur fisik — bagaimana warga berpindah lebih cepat, aman, dan terjangkau. Sementara IKP Talks menyasar infrastruktur informasi — bagaimana pemerintah mengomunikasikan kebijakan secara transparan dan sesuai perilaku khalayak digital.

Pengamat kebijakan publik menilai kombinasi keduanya penting: transportasi rel yang baik akan sia-sia dampaknya bila publik tidak mengetahui dan memahami layanan tersebut; sebaliknya, komunikasi yang gencar tanpa layanan nyata hanya akan menimbulkan kekecewaan.

Dengan kedua langkah ini, Jawa Barat menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal rel dan stasiun, tetapi juga tentang narasi yang menghubungkan pemerintah dengan warganya. Ke depan, publik menanti realisasi konkret: jadwal perjalanan KA Jaka Lalana dan Pajajaran yang lebih luas, kawasan stasiun yang tertata, serta rilis-rilis pemerintah yang lebih segar, singkat, dan mudah dipahami.