Pemerintah Pacu Hilirisasi dan Transformasi BUMN demi Pertumbuhan 8 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,03 persen year-on-year (yoy) pada 2024 dan berada di kisaran lima persen sepanjang 2025, dengan paruh pertama 2026 diproyeksikan tidak jauh berbeda. Angka tersebut tergolong solid, tetapi masih jauh dari target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah. Untuk menutup kesenjangan itu, pemerintah menggenjot tiga pilar sekaligus: kebijakan prioritas yang pro-pertumbuhan, percepatan hilirisasi, dan transformasi badan usaha milik negara (BUMN).

Langkah ini bukan sekadar wacana. Pertumbuhan 8 persen berarti perekonomian harus menghasilkan tambahan output riil senilai lebih dari Rp1.700 triliun dalam setahun—mendekati separuh total belanja negara dalam APBN. Level pertumbuhan seperti itu belum pernah diraih sejak era 1990-an. Karena itu, fundamental kebijakan harus berubah, bukan hanya menambah stimulus jangka pendek yang berisiko mengerek inflasi dan defisit fiskal.

Hilirisasi: Menjual Barang Jadi, Bukan Bahan Mentah

Mesin utama pertama adalah hilirisasi, yakni proses mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi sebelum diekspor. Istilah ini sering terdengar, tetapi maknanya sederhana: alih-alih menjual bijih mentah, negara menjual produk olahan yang nilainya berkali lipat. Bukti empirisnya ada di sektor nikel. Sejak larangan ekspor bijih mentah berlaku pada 2020, nilai ekspor produk turunan nikel mengalami kenaikan drastis dari di bawah US$4 miliar menjadi lebih dari US$30 miliar pada 2023.

Kenaikan itu juga menciptakan efek berantai: pabrik pengolahan baru, lapangan kerja, dan penerimaan pajak. Kini skema serupa tengah diperluas ke bauksit, tembaga, kelapa sawit, hingga rumput laut. Jika berjalan konsisten, hilirisasi dapat memperkuat fundamental industri dan mengurangi ketergantungan ekspor pada gejolak harga komoditas global.

Transformasi BUMN: Dari Beban Menjadi Lokomotif

Pilar kedua adalah transformasi BUMN. Perusahaan pelat merah mengelola aset senilai lebih dari Rp9.000 triliun dan menyetor dividen lebih dari Rp80 triliun ke kas negara setiap tahun. Namun, di sisi lain, sejumlah BUMN masih mengandalkan penyertaan modal negara (PMN) untuk bertahan, sementara rasio pengembalian ekuitasnya (return on equity) berada di bawah rata-rata swasta. Artinya, sebagian aset negara belum bekerja optimal.

Arah transformasi mencakup efisiensi operasional, pemisahan peran regulator dan operator, serta fokus pada sektor strategis yang tidak mampu dipenuhi swasta. Prasyaratnya adalah rasio utang yang sehat, tata kelola transparan, dan manajemen berbasis kinerja. Jika berhasil, BUMN bukan lagi beban fiskal, melainkan lokomotif investasi dan pendorong lapangan kerja.

Dua Sisi: Optimisme versus Tantangan Struktural

Di satu sisi, kombinasi tiga pilar tersebut memiliki dasar yang kuat. Indonesia mengantongi sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan pasar domestik yang besar. Sejumlah pengamat menilai target 8 persen dapat didekati secara bertahap bila investasi tumbuh dua digit dan ekspor nonmigas menguat. “Indonesia punya modal besar; yang dibutuhkan adalah eksekusi yang konsisten,” kata seorang ekonom dalam diskusi publik pekan ini.

Di sisi lain, tantangannya tidak kalah besar. Tren pertumbuhan dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran lima persen, dan efisiensi modal masih rendah: indeks incremental capital-output ratio (ICOR)—ukuran berapa rupiah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah output—masih tinggi dibandingkan negara tetangga. Belanja rumah tangga yang menyumbang sekitar 54 persen PDB juga tumbuh moderat, belum cukup untuk mendorong akselerasi.

Dari sisi eksternal, ketidakpastian arah suku bunga global masih membayangi. Fluktuasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat dapat memicu capital outflow—arus keluarnya dana portofolio asing dari obligasi dan saham domestik—yang menekan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG). Likuiditas pasar keuangan ikut terpengaruh ketika dana asing keluar serentak. Meski valuasi aset domestik dinilai masih menarik, sentimen pasar bisa berubah cepat dalam hitungan pekan.

Proyeksi: Bertahap Lebih Realistis

Proyeksi sejumlah lembaga untuk 2026 menempatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen—masih di bawah target 8 persen. Sebagian pengamat menilai target itu lebih tepat diposisikan sebagai arah jangka menengah: menuju 6 persen pada 2027, kemudian naik bertahap, daripada hasil instan satu tahun anggaran. Kebijakan prioritas, hilirisasi, dan transformasi BUMN harus berjalan paralel dengan kepastian hukum dan stabilitas harga.

Bagi pembaca awam, cukup pahami tiga hal: pertumbuhan ekonomi adalah kecepatan bertambahnya nilai barang dan jasa suatu negara; hilirisasi adalah menjual produk jadi, bukan bahan mentah; dan BUMN adalah perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan, bukan beban. Selama ketiganya dieksekusi dengan disiplin dan data, ruang menuju 8 persen tetap terbuka—meski tidak dalam semalam.