Pemerintah Kejar Setoran Pajak Rp 750 Triliun demi APBN 2026

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan proyeksi APBN 2026, terdapat kebutuhan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 750 triliun untuk menutup target fiskal tahun depan. Angka ini menjadi sorotan karena mencerminkan tekanan besar pada struktur pendapatan negara di tengah perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas. Sebagai gambaran, Rp 750 triliun setara dengan sekitar 32% dari total target penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 2.350 triliun. Kesenjangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari fundamental penerimaan yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemi.

Pro: Optimisme di Balik Reformasi Perpajakan

Di satu sisi, pemerintah memiliki sejumlah instrumen yang diyakini mampu menutup celah tersebut. Program pengampunan pajak jilid kedua, perluasan basis pajak melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta optimalisasi pajak barang dan jasa tertentu menjadi tulang punggung strategi. Hingga pertengahan 2025, rasio kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan menunjukkan tren kenaikan, dengan tambahan wajib pajak terdaftar mencapai 2,1 juta entitas baru.

Dari kacamata makro, pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada di kisaran 5,2% pada 2026 memberikan ruang bagi peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan badan. Likuiditas perbankan yang longgar, tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) di level 84%, juga menjadi sinyal positif bagi aktivitas korporasi yang berujung pada setoran pajak lebih besar. Pemerintah optimistis bahwa kombinasi reformasi administrasi dan digitalisasi layanan perpajakan mampu mendorong setoran ekstra secara bertahap.

"Reformasi perpajakan bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi membangun keadilan dan kepastian bagi dunia usaha. Kuncinya ada pada kualitas data dan penegakan hukum yang konsisten," ujar seorang pejabat fiskal dalam paparan baru-baru ini.

Kontra: Risiko Capital Outflow dan Melemahnya Daya Beli

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai target Rp 750 triliun berpotensi menjadi beban berat di tengah sentimen pasar yang masih rentan. Tekanan capital outflow dari pasar obligasi negara, yang sepanjang semester I-2025 mencapai sekitar Rp 48 triliun neto, menunjukkan bahwa investor asing masih wait and see terhadap prospek fiskal Indonesia. Ketika arus modal keluar, imbal hasil surat berharga negara (SBN) cenderung naik, yang pada gilirannya memperbesar beban bunga utang dan menyempitkan ruang fiskal.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat kelas menengah masih tertekan oleh inflasi pangan bergejolak yang berada di kisaran 4,1% year-on-year. Penurunan indeks keyakinan konsumen pada kuartal II-2025 ke level 123,4 dari sebelumnya 127,8 memperkuat sinyal bahwa ruang untuk menaikkan tarif pajak secara agresif sangat terbatas. Jika pemerintah memaksakan kenaikan target tanpa memperhitungkan elastisitas ekonomi, risiko crowding out terhadap sektor swasta dan potensi tax avoidance justru meningkat.

Peta Jalan Penerimaan dan Proyeksi Jangka Menengah

Pemerintah telah menyusun daftar target yang dikejar, mulai dari optimalisasi pajak korporasi sektor komoditas, pengenaan pajak pada transaksi ekonomi digital, hingga intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi. Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan naik dari 10,1% pada 2024 menjadi 11,5% pada 2027. Namun, tanpa perbaikan struktural pada sektor informal yang menyumbang sekitar 58% tenaga kerja, target tersebut berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Valuasi penerimaan pajak juga sangat bergantung pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok US$ 75 per barel. Setiap penurunan US$ 1 per barel berpotensi mengurangi penerimaan negara sekitar Rp 3,2 triliun. Dengan demikian, fluktuasi harga komoditas global menjadi variabel krusial yang sulit dikendalikan oleh kebijakan domestik. Keseimbangan antara mengejar target dan menjaga iklim investasi menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintah pada 2026.

Pada akhirnya, kesenjangan Rp 750 triliun mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan belanja negara yang terus tumbuh dan kapasitas penerimaan yang belum sepenuhnya pulih. Portofolio kebijakan yang adaptif, transparansi data, serta komunikasi yang jelas kepada pelaku pasar akan menentukan apakah target ini tercapai atau justru menjadi sumber ketidakpastian baru.