Defisit APBN Rp 319 Triliun, Utang Baru Rp 500 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 319 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih di bawah ambang batas maksimal 3% yang diamanatkan undang-undang. Namun, yang menarik perhatian pasar adalah sisi pembiayaannya: penarikan utang baru atau pembiayaan neto nyaris menyentuh Rp 500 triliun hanya dalam sembilan bulan pertama tahun anggaran.

Bagi pembaca awam, defisit anggaran adalah selisih antara belanja negara dengan pendapatan negara. Ketika belanja lebih besar daripada penerimaan, pemerintah harus menutup selisih itu, salah satunya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Angka Rp 319 triliun menunjukkan pemerintah masih menjaga defisit sesuai target, tetapi kebutuhan pembiayaan yang jauh lebih besar menandakan bahwa ruang fiskal sedang diuji dari dua arah sekaligus.

Di Satu Sisi: Defisit Masih Terkendali

Defisit Rp 319 triliun per September 2026 masih sejalan dengan proyeksi pemerintah dalam APBN 2026. Rasio defisit terhadap PDB yang berada di kisaran 1,4% tergolong moderat jika dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lain yang rasio defisitnya sudah menembus 4% hingga 5% pasca-pandemi. Ini menunjukkan bahwa fundamental fiskal Indonesia belum berada dalam kondisi gawat.

Dari sisi penerimaan, tren positif penerimaan perpajakan turut menopang. Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan dilaporkan mengalami kenaikan year-on-year, seiring pemulihan aktivitas ekonomi dan harga komoditas yang relatif stabil. Pemerintah juga mencatat surplus di beberapa pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari sektor sumber daya alam.

"Defisit yang masih di bawah 2% dari PDB memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal jika terjadi guncangan eksternal," ujar seorang ekonom fiskal di sebuah lembaga riset nasional.

Artinya, dari kacamata rasio, kondisi ini belum menimbulkan alarm. Pasar obligasi pun masih menyerap lelang SBN dengan baik, terlihat dari rasio penawaran yang masuk (incoming bids) yang beberapa kali melampaui target indikatif lelang.

Di Sisi Lain: Beban Utang Baru yang Menggunung

Namun, perhatikan ekor dari cerita ini. Penarikan utang baru sebesar hampir Rp 500 triliun jauh lebih besar daripada nilai defisitnya. Ini terjadi karena sebagian pembiayaan digunakan untuk membayar pokok utang lama yang jatuh tempo, atau yang dikenal sebagai refinancing. Dalam bahasa sederhana, pemerintah berutang baru untuk melunasi utang lama, sehingga total utang tidak serta-merta bertambah sebesar Rp 500 triliun.

Meski demikian, angka tersebut tetap menjadi sentimen pasar yang patut dicermati. Rasio utang terhadap PDB saat ini berada di kisaran 39% hingga 40%, masih di bawah batas aman 60% menurut undang-undang. Tetapi kecepatan pertambahan utang baru yang hampir menyamai dua kali lipat defisit menunjukkan ketergantungan tinggi pada instrumen utang untuk menjaga likuiditas kas negara.

Risiko lain datang dari sisi eksternal. Ketika suku bunga global masih tinggi dan terjadi capital outflow dari pasar keuangan domestik, biaya penerbitan SBN cenderung meningkat. Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun yang naik berarti beban bunga utang di anggaran tahun-tahun berikutnya juga ikut membengkak.

Implikasi terhadap Proyeksi dan Portofolio

Dari perspektif proyeksi, kombinasi defisit yang terkendali namun pembiayaan utang yang besar menciptakan dilema. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga belanja untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, disiplin fiskal harus dipertahankan agar valuasi aset keuangan domestik tetap menarik di mata investor global.

Beberapa analis menilai bahwa ruang untuk memperlebar defisit sudah semakin sempit menjelang tahun politik dan kebutuhan belanja menjelang akhir tahun. Jika penerimaan negara tidak tumbuh sesuai target, pemerintah bisa terdorong menambah penerbitan SBN di kuartal IV, yang berpotensi memberi tekanan pada likuiditas pasar dan pergerakan nilai tukar.

"Kuncinya ada di kualitas belanja. Defisit bukan masalah selama belanjanya produktif dan menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian," tambah ekonom tersebut.

Bagi pelaku pasar, perkembangan ini menjadi sinyal untuk mencermati arah kebijakan fiskal dalam dokumen APBN 2027 serta hasil lelang SBN berikutnya. Sentimen terhadap obligasi negara akan sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat penerimaan negara mengejar target dan seberapa agresif pemerintah melakukan refinancing.

Pada akhirnya, angka Rp 319 triliun dan Rp 500 triliun adalah dua sisi dari koin yang sama: cerminan pemerintah yang masih sanggup mengelola defisit, tetapi sekaligus penanda bahwa disiplin pembiayaan harus dijaga agar fundamental ekonomi tidak tergerus oleh beban bunga di masa depan.