Pemerintah Didorong Bangun Ekosistem Digital Bersama Platform Global

Berdasarkan data Bank Indonesia per Februari 2026, nilai transaksi pembayaran digital melalui QRIS mencatatkan pertumbuhan year-on-year di atas 150 persen, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ekonomi digital berkontribusi sekitar 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di tengah tren tersebut, menguat desakan agar pemerintah membangun ekosistem digital yang inklusif dengan melibatkan platform global sebagai motor percepatan ekonomi digital Tanah Air.

Desakan Pembangunan Ekosistem Digital Terbuka

Sejumlah pengamat ekonomi menilai keterlibatan platform global menjadi prasyarat penting untuk mempercepat transformasi digital. Ekosistem digital sendiri dapat dipahami sebagai jaringan saling terhubung antara penyedia layanan, konsumen, infrastruktur pembayaran, hingga logistik yang menciptakan nilai ekonomi secara berkesinambungan. Tanpa keterlibatan pemain besar berteknologi maju, Indonesia dinilai berisiko tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Vietnam yang agresif menarik investasi teknologi.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus US$130 miliar atau setara lebih dari Rp2.000 triliun pada 2025, dan berpotensi mengalami kenaikan hingga US$220-360 miliar pada 2030. Angka ini menjadikan Indonesia pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan pangsa sekitar 40 persen dari total nilai transaksi kawasan.

Di Satu Sisi: Investasi, Transfer Teknologi, dan Lapangan Kerja

Di satu sisi, membuka pintu bagi platform global membawa sejumlah keuntungan fundamental. Pertama, aliran investasi asing langsung (foreign direct investment) ke sektor teknologi berpotensi meningkat signifikan. Kedua, terjadi transfer teknologi dan pengetahuan yang memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pasar lebih luas melalui infrastruktur digital yang dibangun perusahaan global.

"Kolaborasi dengan platform global bukan sekadar soal modal, tetapi akses terhadap teknologi, standar keamanan siber kelas dunia, dan jaringan pasar internasional yang sulit dibangun sendiri dalam waktu singkat," ujar seorang ekonom digital dari universitas terkemuka di Jakarta.

Dari sisi likuiditas pasar, kehadiran pemain global juga memperdalam pasar modal domestik. Beberapa perusahaan teknologi yang melantai di Bursa Efek Indonesia menunjukkan valuasi yang terus berkembang, mencerminkan sentimen pasar yang positif terhadap prospek sektor ini dalam portofolio investor institusional maupun ritel.

Di Sisi Lain: Kedaulatan Data dan Risiko bagi Pelaku Lokal

Di sisi lain, keterbukaan tanpa filter menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Isu kedaulatan data menjadi perhatian utama, mengingat data konsumen Indonesia bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi dikelola sepenuhnya oleh entitas asing. Selain itu, dominasi platform global dapat menekan ruang gerak startup lokal dan UMKM melalui praktik penetapan harga agresif serta skema komisi yang memberatkan.

Risiko lain adalah capital outflow, yakni aliran dana keluar negeri dalam bentuk repatriasi keuntungan, yaitu pengiriman laba ke negara asal perusahaan. Jika tidak diimbangi kebijakan yang mewajibkan reinvestasi domestik, manfaat ekonomi digital bisa menguap ke luar negeri. Neraca pembayaran Indonesia pun berpotensi tertekan apabila impor layanan digital terus membengkak tanpa ekspor produk digital yang sepadan.

Kebijakan Berimbang sebagai Jalan Tengah

Menjawab dilema tersebut, sejumlah kalangan mengusulkan pendekatan berimbang. Pemerintah dapat menerapkan kewajiban kemitraan antara platform global dan pelaku usaha lokal, regulasi perlindungan data yang ketat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta insentif pajak selektif bagi perusahaan yang membangun pusat data dan fasilitas riset di dalam negeri.

Proyeksi ke depan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen per tahun, sektor digital berpotensi tumbuh dua hingga tiga kali lipat lebih cepat. Namun fundamental pertumbuhan tersebut sangat bergantung pada kualitas regulasi, kesiapan infrastruktur, dan literasi digital masyarakat. Pemerintah kini berada di persimpangan: membuka diri secara selektif dengan tetap menjaga kepentingan nasional, atau menanggung risiko tertinggal dari persaingan ekonomi digital global yang semakin ketat.