Pembiayaan UMKM dan Rantai Nilai Global Jadi Agenda Mendag di BRICS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM per 2024, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 97 persen angkatan kerja, atau setara lebih dari 116 juta jiwa. Meski menjadi tulang punggung ekonomi domestik, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas masih tertahan di kisaran 15 persen. Kesenjangan antara peran domestik dan partisipasi global inilah yang melatari langkah Menteri Perdagangan (Mendag) mengangkat isu pembiayaan UMKM serta integrasi rantai nilai global dalam pertemuan Trade Ministers Meeting (TMM) BRICS.

Sistem Perdagangan Berbasis Aturan sebagai Fondasi

Dalam forum yang mempertemukan para menteri perdagangan blok ekonomi negara berkembang tersebut, Indonesia menegaskan bahwa sistem perdagangan berbasis aturan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan UMKM, penguatan daya saing, dan perluasan partisipasi dalam perdagangan internasional. Istilah ini merujuk pada tata kelola perdagangan global yang tunduk pada kesepakatan bersama, seperti kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga pelaku usaha berskala kecil tidak sekadar menjadi objek kebijakan sepihak ekonomi besar.

Bagi pembaca awam, rantai nilai global (global value chain) dapat dipahami sebagai pembagian proses produksi lintas negara, mulai dari bahan baku, komponen, perakitan, hingga distribusi. Ketika produk kopi, furnitur, atau makanan olahan asal Indonesia masuk ke rantai ini, nilai tambah yang dinikmati pelaku usaha domestik berpotensi meningkat berlipat dibandingkan sekadar mengekspor komoditas mentah.

Di Satu Sisi: Peluang Ekspansi ke Pasar BRICS

Dari sisi peluang, BRICS merepresentasikan sekitar 45 persen populasi dunia dan lebih dari 35 persen PDB global berdasarkan paritas daya beli. Keanggotaan penuh Indonesia sejak awal 2025 membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM, mulai dari makanan olahan, fesyen, hingga kerajinan. Diversifikasi tujuan ekspor ini relevan di tengah tren perlambatan permintaan dari mitra dagang tradisional.

Selain pasar, blok ini juga menawarkan alternatif pembiayaan melalui New Development Bank (NDB) serta potensi kerja sama penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (local currency settlement). Skema tersebut dapat menekan risiko kurs, yakni fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang selama ini menjadi beban pelaku usaha kecil saat bertransaksi lintas negara.

Di Sisi Lain: Tantangan Pembiayaan dan Daya Saing

Namun, optimisme tersebut perlu diimbangi catatan kritis. Data Bank Indonesia menunjukkan porsi kredit perbankan bagi UMKM masih sekitar 20 persen dari total kredit nasional, jauh di bawah kontribusi sektor ini terhadap PDB. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang terus dinaikkan dari tahun ke tahun, namun bunga efektif, persyaratan agunan, dan status usaha yang belum formal tetap menjadi penghambat akses likuiditas.

Dari sisi perdagangan, UMKM menghadapi hambatan nontarif berupa standar sertifikasi, ketentuan sanitasi, dan biaya logistik domestik yang masih berada di kisaran 23 persen dari PDB, relatif tinggi dibandingkan negara peers di kawasan. Tanpa perbaikan fundamental ini, pembukaan pasar BRICS berisiko lebih banyak dinikmati korporasi besar ketimbang usaha kecil yang justru menjadi sasaran kebijakan.

Komitmen di forum internasional baru akan bermakna jika diikuti kebijakan domestik yang konsisten, mulai dari perluasan akses pembiayaan, pendampingan standar mutu, hingga efisiensi rantai logistik nasional, demikian catatan sejumlah ekonom perdagangan internasional menanggapi agenda tersebut.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, efektivitas diplomasi perdagangan ini akan diukur dari indikator yang terukur: kenaikan porsi ekspor UMKM, pertumbuhan kredit produktif, dan jumlah usaha kecil yang terintegrasi ke rantai nilai global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen pada 2025 memberikan ruang gerak, namun sentimen pasar global, termasuk risiko capital outflow dan ketegangan dagang antarkekuatan besar, tetap menjadi variabel yang perlu diwaspadai.

Pada akhirnya, sistem perdagangan berbasis aturan hanyalah pintu masuk. Daya saing UMKM sesungguhnya ditentukan di dalam negeri: kualitas produk, kepastian regulasi, dan keberpihakan pembiayaan. Kombinasi diplomasi eksternal dan reformasi domestik itulah yang akan menentukan apakah agenda di BRICS TMM berbuah nyata bagi jutaan pelaku usaha kecil Indonesia.