Pelanggaran Bus AKAP Tembus 56 Persen, Ini Dampak Ekonominya

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan per akhir Juli 2024, sebanyak 56 persen keberangkatan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari terminal tipe A terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan operasional. Dengan kata lain, lebih dari satu dari setiap dua perjalanan bus antarprovinsi tidak sepenuhnya mematuhi aturan, baik soal trayek, tarif, maupun tata cara menaikkan penumpang. Temuan ini mengemuka di tengah fase pemulihan sektor transportasi darat: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh double digit sepanjang 2023, yakni sekitar 13,9 persen year-on-year, sebelum melambat ke kisaran satu digit pada paruh pertama 2024.

Volume Penumpang Pulih, Kepatuhan Justru Tertinggal

Terminal tipe A merupakan simpul angkutan jalan terbesar yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat dan menjadi titik awal mayoritas perjalanan antarprovinsi. Indikasi pelanggaran yang teridentifikasi beragam bentuknya: menaikkan penumpang di luar titik resmi, menyimpang dari trayek yang ditetapkan, hingga praktik tarif yang tidak transparan. Dalam terminologi industri, situasi ini mencerminkan kesenjangan antara kepatuhan regulasi (regulatory compliance) dan tekanan komersial di lapangan.

Secara makro, sektor transportasi dan pergudangan menyumbang sekitar 5 persen hingga 6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan angkutan jalan menjadi moda dominan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, kualitas kepatuhan di segmen bus AKAP bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan menyentuh aspek perlindungan konsumen, keselamatan publik, dan kesehatan persaingan usaha.

Di Satu Sisi: Tekanan Biaya Menjadi Akar Persoalan

Dari sudut pandang operator, pelanggaran sering kali merupakan respons terhadap struktur biaya yang kian berat. Harga bahan bakar, suku cadang, ban, dan biaya perawatan mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir, sementara tarif resmi tidak mudah dinaikkan karena permintaan angkutan bus sangat sensitif terhadap harga. Di luar musim mudik dan libur panjang, tingkat keterisian (okupansi) bus AKAP kerap berada di bawah 50 persen, sehingga rasio pendapatan terhadap biaya operasional menipis. Kondisi inilah yang mendorong sebagian awak bus menjemput penumpang di luar terminal demi menambal selisih pendapatan.

Tekanan juga datang dari sisi persaingan. Kereta api jarak jauh, maskapai berbiaya hemat, hingga travel tidak berizin menggerogoti pangsa pasar bus AKAP di koridor-koridor padat seperti lintas Jawa-Sumatera. Bagi operator kecil dengan armada terbatas dan akses pembiayaan yang sempit, kepatuhan penuh kerap dipandang sebagai kemewahan yang sulit dijangkau.

Di Sisi Lain: Konsumen dan Ekonomi Menanggung Risikonya

Meski demikian, tingkat pelanggaran di atas separuh perjalanan tetap sulit dibenarkan dari sisi kepentingan publik. Penumpang yang naik di luar terminal tidak tercatat dalam manifest, tidak terlindungi skema asuransi perjalanan, dan berpotensi membayar tarif tidak wajar. Risiko keselamatan juga meningkat karena bus yang beroperasi di luar pengawasan berpeluang mengabaikan uji kelaikan kendaraan dan batas jam kerja pengemudi.

Biaya ekonominya tidak kecil. Sejumlah kajian memperkirakan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai sekitar 2,9 persen hingga 3,1 persen dari PDB, setara ratusan triliun rupiah per tahun, mencakup biaya medis, kehilangan produktivitas, dan kerusakan aset. "Kepatuhan di sektor angkutan jalan pada dasarnya adalah investasi keselamatan; setiap pelanggaran yang dibiarkan akan berubah menjadi biaya sosial yang jauh lebih besar," demikian benang merah berbagai analisis kebijakan transportasi di Tanah Air.

Distorsi Persaingan dan Fundamental Industri

Dari kacamata persaingan usaha, pelanggaran menciptakan distorsi pasar. Operator yang patuh menanggung biaya kepatuhan (compliance cost) lebih tinggi, sementara operator yang melanggar memperoleh keunggulan biaya secara tidak sehat. Jika dibiarkan, tren ini dapat memicu seleksi terbalik: pelaku usaha yang tertib justru terdorong keluar dari pasar karena kalah bersaing. Fundamental industri jangka panjang, mulai dari kualitas layanan, keselamatan, hingga keberlanjutan investasi armada, ikut tergerus.

Sentimen pasar terhadap sektor angkutan darat juga berpotensi terdampak. Bagi investor dan lembaga pembiayaan, tingginya pelanggaran menambah risiko regulasi dan risiko reputasi, yang pada gilirannya memperberat akses permodalan bagi perusahaan otobus, terutama yang bermodal menengah ke bawah.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, efektivitas pengawasan akan menentukan apakah angka 56 persen ini menurun atau mengeras menjadi tren menetap. Digitalisasi manifest penumpang, integrasi pembayaran elektronik, serta pengawasan armada berbasis GPS berpotensi mempersempit ruang pelanggaran tanpa menambah beban operasional secara berlebihan. Di sisi penawaran, penataan ulang skema tarif dan dukungan pada rute-rute sepi dapat meredam insentif operator untuk melanggar.

Pada akhirnya, temuan ini menjadi cermin bahwa pemulihan volume penumpang pascapandemi belum diikuti pemulihan tata kelola. Proyeksi ke depan menunjukkan dua kemungkinan: bila penegakan aturan konsisten dan insentif ekonomi operator diperbaiki, tingkat kepatuhan berpeluang naik secara bertahap; sebaliknya, tanpa perbaikan struktural, pelanggaran akan terus menjadi bagian dari keseharian industri bus AKAP, dengan biaya sosial dan ekonomi yang pada akhirnya ditanggung masyarakat luas.