Pelajar Papua Pegunungan Tolak Program MBG dan Tuntut Pendidikan Gratis

WAMENA — Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) meluas hingga ke wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) wilayah Wamena se-Lapago menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Jayawijaya. Gerakan ini mendapat legitimasi politik yang kuat setelah Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, secara terbuka mengumumkan penolakan resmi atas program prioritas pemerintah pusat tersebut dalam aksi penyampaian pendapat di Wamena.

Investigasi tim Beritadua.com menunjukkan bahwa aksi protes masyarakat terdidik di wilayah Lapago ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam atas skema pembiayaan program MBG. Pemerintah dinilai berpotensi menggeser porsi dana alokasi pendidikan nasional untuk menutupi kebutuhan anggaran makan gratis. Sekretaris Umum SPWP Wamena, Sehand Kabak, mengonfirmasi bahwa tuntutan utama para pelajar adalah pengembalian alokasi anggaran secara penuh ke sektor pendidikan dasar hingga tinggi.

"Segera alihkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendidikan yang diambil untuk MBG. Kembalikan kepada pendidikan," tegas Sehand di hadapan ribuan peserta aksi di Wamena. Pernyataan tersebut diamini langsung oleh pimpinan legislatif daerah, Yos Elopere, yang menegaskan: “Saya ketua DPR provinsi Papua Pegunungan, atas nama lembaga legislatif ini, kami tolak program MBG.”

Dilema Anggaran: Antara Realisasi Gizi dan Akses Sekolah Gratis

Penelusuran analitis terhadap konstelasi anggaran menunjukkan adanya kejanggalan dalam penyusunan prioritas pembangunan SDM di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di saat infrastruktur sekolah di pedalaman Papua Pegunungan masih memprihatinkan dan angka putus sekolah berada di taraf mengkhawatirkan, penerapan program makan gratis dinilai tidak menyentuh akar permasalahan mendasar di lapangan.

Adapun poin-poin utama tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi SPWP Wamena mencakup empat isu kritis berikut:

• Penghentian Program MBG: Menolak penyeragaman program makan gratis di seluruh wilayah hukum Papua Pegunungan.
• Restorasi Dana Pendidikan: Desakan pengembalian alokasi APBN sektor pendidikan yang diklaim tergerus proyek MBG.
• Jaminan Sekolah Gratis: Mewujudkan sistem sekolah bebas biaya total bagi anak-anak pribumi Papua di kawasan pedalaman.
• Pengusutan Kasus Keamanan Pangan: Investigasi independen atas temuan dugaan keracunan makanan MBG di beberapa daerah lain di Indonesia.

Sorotan Keamanan Pangan dan Kebijakan Sentralistis

Bukan hanya isu pemotongan anggaran yang memicu gejolak sosial ini. Isu kebersihan dan standar mutu pangan juga menjadi sorotan tajam kelompok sipil di Wamena. SPWP menyoroti maraknya laporan dugaan insiden keracunan massal yang melibatkan program MBG di beberapa kabupaten luar Papua. Mengingat tantangan rantai pasok dan kondisi geografis Papua Pegunungan yang ekstrem, penerapan program ini dianggap berisiko tinggi terhadap keselamatan fisik anak didik di daerah pedalaman.

"Kami tidak memerlukan jamuan makan jika biaya pendidikannya membebani orang tua kami. Yang kami butuhkan adalah kepastian fasilitas sekolah, guru yang memadai, dan biaya pendidikan yang gratis total," cetus salah satu orator pelajar di lokasi aksi.

Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa perlawanan dari DPR Provinsi Papua Pegunungan dan kalangan pelajar ini harus direspon serius oleh pemerintah pusat. Kebutuhan dasar wilayah konflik dan pedalaman seperti Papua Pegunungan terletak pada keterjangkauan akses pendidikan berkualitas. Kebijakan top-down yang dipaksakan tanpa memperhitungkan aspirasi lokal diprediksi hanya akan memperpanjang distrust publik terhadap pemerintah pusat di Tanah Papua.