Paylater untuk Belanja Sembako: Kemudahan yang Berpotensi Jerat

Fenomena baru tengah mencuat di tengah masyarakat: pembayaran kebutuhan pokok harian seperti beras, minyak goreng, dan telur kini banyak dilakukan menggunakan fasilitas Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Jika dahulu layanan tunda bayar identik dengan pembelian barang elektronik atau fesyen, kini dompet digital dan platform pinjaman daring telah merambah hingga ke warung dan pasar tradisional. Pergeseran gaya transaksi ini mencerminkan perubahan fundamental dalam perilaku konsumsi, namun juga menabur benih kekhawatiran serius terhadap ketahanan finansial rumah tangga.

Perilaku Baru di Balik Lonjakan Transaksi

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan hingga akhir 2024, outstanding pinjaman di sektor fintech peer-to-peer lending mencatat pertumbuhan tahunan lebih dari 20 persen, dengan porsi pinjaman produktif yang justru mengecil. Sebaliknya, kanal konsumtif—terutama melalui skema paylater yang terintegrasi di e-commerce dan aplikasi pembayaran digital—menunjukkan ekspansi paling agresif. Nilai transaksi BNPL di Indonesia diperkirakan telah menembus Rp60 triliun sepanjang tahun lalu, naik signifikan dibandingkan posisi dua tahun sebelumnya yang masih di bawah Rp20 triliun.

Survei yang dilakukan oleh lembaga riset independen menemukan bahwa sekitar 34 persen pengguna paylater mengaku pernah memanfaatkan fasilitas ini untuk membeli kebutuhan sembako, terutama pada periode akhir bulan atau saat menunggu tanggal gajian. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2022. Alasan utama yang mencuat adalah kemudahan akses: tanpa agunan, verifikasi instan, dan promo bebas bunga bila dibayar tepat waktu dalam 30 hari.

Dua Sisi Kemudahan: Antara Solusi Likuiditas dan Risiko Overleverage

Di satu sisi, paylater untuk belanja pangan bisa dilihat sebagai instrumen pengelolaan arus kas jangka pendek (cashflow smoothing). Bagi keluarga berpenghasilan tidak tetap atau pekerja harian, kemampuan membeli sembako lebih dulu dan melunasinya setelah pemasukan masuk adalah bantalan sosial yang nyata. Di sisi lain, masifnya adopsi ini membuka ruang misinterpretasi: banyak pengguna yang mulai menganggap utang sebagai pengganti pendapatan, bukan pelengkap sementara.

Riset dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Indonesia menyoroti bahwa 42 persen pengguna paylater di segmen bawah memiliki lebih dari tiga layanan serupa di ponsel mereka, dan sebagian besar tidak mencatat total kewajiban bulanan secara tertib. Kondisi ini diperparah oleh struktur biaya layanan: ketika pengguna melewatkan tenggat pembayaran, bunga dan denda harian dapat melonjak hingga 0,4 persen per hari—setara dengan tingkat bunga efektif tahunan di atas 140 persen. Seorang responden pedagang kecil di Pasar Senen mengaku harus membayar tagihan paylater yang membengkak dari Rp350.000 menjadi hampir Rp900.000 hanya karena terlambat dua minggu.

Beban Ganda: Ketika Belanja Dapur Menggerus Kesehatan Keuangan

Kesehatan keuangan—yang diukur dari kemampuan mengelola kewajiban, tabungan darurat, dan ketahanan terhadap guncangan—mulai tergerus seiring naiknya rasio utang terhadap pendapatan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio rata-rata konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan masih di atas 78 persen, menyisakan ruang sangat tipis untuk menabung. Ketika paylater digunakan untuk konsumsi rutin yang sifatnya habis pakai, bukan untuk pembelian aset, yang terjadi adalah penggandaan beban: kebutuhan yang sama akan muncul lagi bulan depan, sementara kewajiban kemarin belum tentu lunas.

“Ini fenomena living beyond means yang terselubung rapi di balik antarmuka digital yang ramah. Masyarakat tidak merasakan sakitnya mengeluarkan uang, sehingga persepsi keterjangkauaan meningkat secara semu,” jelas Senior Economist Indef, Dr. Rini Satwika, dalam sebuah diskusi terbatas.

“Kami mengamati terjadi peningkatan rasio debt-to-income pada kelompok pengguna BNPL aktif, yang secara perlahan mengurangi kemampuan mereka mengakses kredit produktif di kemudian hari,” tambahnya.

Regulasi dan Literasi: Mencari Titik Keseimbangan

Otoritas keuangan telah menerbitkan sejumlah ketentuan, termasuk pembatasan maksimum biaya pinjaman harian dan kewajiban mencantumkan tingkat bunga efektif secara transparan. Namun pengawasan terhadap platform yang beroperasi tanpa lisensi atau yang menawarkan limit langsung tanpa proses asesmen kelayakan yang ketat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di sisi lain, edukasi pasar juga menjadi kunci. Kampanye “Kenali Produk Sebelum Menggunakan” yang digaungkan OJK perlu diperkuat dengan modul literasi spesifik tentang bahaya gali lobang tutup lobang melalui fasilitas kredit konsumtif.

Sejumlah platform paylater sendiri mulai memperkenalkan fitur pembatasan kategori belanja, di mana pengguna bisa mengunci fasilitasnya agar hanya dapat digunakan untuk barang modal tertentu dan bukan untuk sembako. Namun inisiatif ini masih bersifat sukarela dan belum banyak diadopsi. Sampai ada terobosan sistemik, risiko perangkap utang tetap membayangi.

Fenomena belanja sembako dengan paylater adalah cermin dua sisi: inovasi keuangan digital yang inklusif, namun sekaligus alarm bahwa sebagian besar rumah tangga kini berjalan di atas utang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Pilihan ada di tangan konsumen; yang jelas, setiap klik “bayar nanti” untuk sekarung beras seharusnya disertai hitungan matang: akankah uang nanti benar-benar ada?