Pasar Modal Ditarget Danai 91 Persen Kebutuhan Investasi Nasional 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,04 persen year-on-year, masih di bawah target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target ambisius tersebut, kebutuhan investasi nasional diperkirakan menembus Rp 13.000 triliun hingga Rp 14.000 triliun pada 2027. Kementerian Keuangan kini menegaskan bahwa 91 persen dari kebutuhan pembiayaan tersebut diharapkan dipenuhi melalui pasar modal dan sumber non-APBN.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menopang sekitar 9 persen kebutuhan investasi. Kondisi ini menjadikan peran swasta dan pendalaman pasar modal sebagai keniscayaan, bukan lagi pilihan. Pemerintah juga mendorong inovasi instrumen pembiayaan, mulai dari obligasi hijau, sukuk, hingga skema sekuritisasi aset.

Mengapa Ruang Fiskal Tidak Mencukupi?

Secara struktural, ruang gerak APBN memang terbatas. Undang-Undang Keuangan Negara membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja wajib seperti gaji aparatur, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan rasio utang pemerintah berada di level sekitar 39 persen terhadap PDB—masih jauh di bawah ambang batas 60 persen—namun tren beban bunga yang naik menggerus fleksibilitas belanja negara.

Dengan PDB Indonesia yang diproyeksikan menembus Rp 24.000 triliun pada 2027, porsi belanja modal APBN sekalipun dinaikkan secara signifikan tetap tidak akan mampu menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan. Inilah alasan fundamental mengapa pemerintah mengalihkan beban pembiayaan ke mekanisme pasar.

Di Satu Sisi: Peluang Pendalaman Pasar Keuangan

Dari sisi positif, dorongan ini dapat menjadi katalis pendalaman pasar keuangan domestik. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor pasar modal telah menembus 14 juta investor, tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2020. Kapitalisasi pasar saham Bursa Efek Indonesia berada di kisaran Rp 12.000 triliun, sementara pasar obligasi korporasi terus berkembang sebagai alternatif pendanaan.

Kehadiran badan pengelola investasi Danantara turut membuka peluang mobilisasi dana jangka panjang. Instrumen seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dana investasi infrastruktur (DINFRA), dan efek beragun aset (EBA) berpotensi menyalurkan likuiditas domestik ke proyek-proyek produktif. Di satu sisi, strategi ini mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri sekaligus menekan risiko capital outflow—keluarnya dana asing secara mendadak—yang kerap mengguncang nilai tukar rupiah.

"Pembiayaan berbasis pasar modal memaksa disiplin valuasi dan tata kelola. Proyek yang tidak layak secara komersial akan tersaring secara alami oleh mekanisme pasar," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Di Sisi Lain: Tantangan Likuiditas dan Sentimen Pasar

Namun, di sisi lain, target 91 persen ini bukan tanpa risiko. Likuiditas pasar modal Indonesia masih dangkal dibandingkan negara tetangga. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 50 persen, jauh di bawah Malaysia yang menembus 90 persen dan Singapura di atas 100 persen. Artinya, kapasitas penyerapan pasar domestik masih terbatas untuk menampung kebutuhan dana sebesar itu.

Selain itu, tren capital outflow dari pasar saham Indonesia sepanjang 2024-2025 mencerminkan sentimen pasar yang rapuh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi lebih dari 10 persen dari level tertingginya, dipicu kekhawatiran global terhadap arah suku bunga The Fed dan ketidakpastian geopolitik. Jika pembiayaan pembangunan terlalu bergantung pada pasar yang volatil, proyek strategis berisiko mengalami kekeringan dana di tengah jalan.

Proyeksi dan Catatan Ke Depan

Prospek ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Fundamental ekonomi Indonesia—inflasi terkendali di kisaran 2-3 persen dan cadangan devisa di atas 150 miliar dolar AS—memberikan modal kepercayaan bagi investor. Namun, tanpa perbaikan tata kelola, kepastian hukum, dan pendalaman basis investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi, target 91 persen berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas. Pada akhirnya, pasar akan menilai bukan dari retorika, melainkan dari realisasi pembiayaan yang benar-benar mengalir ke sektor riil.