Pasar Memantau: Presiden Dapat Ajukan Tiga Kandidat Gubernur BI

Proses suksesi di Bank Indonesia (BI) memasuki fase krusial pasca pengunduran diri Gubernur Perry Warjiyo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Presiden berhak mengajukan maksimal tiga nama calon Gubernur BI kepada DPR, yang kemudian akan memilih satu di antaranya melalui mekanisme uji kelayakan. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengonfirmasi bahwa hingga pekan ini, surat presiden berisi nama-nama tersebut belum juga diterima. Situasi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan di bank sentral yang memicu respons beragam dari pelaku pasar keuangan.

Dinamika Pasar di Tengah Penantian

Berdasarkan data Bloomberg per 12 Maret 2025, rupiah terdepresiasi 0,25% ke posisi Rp15.685 per dolar AS sejak kabar mundurnya Warjiyo mencuat. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun naik 4,7 basis poin menjadi 6,83%, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 1,1% ke level 7.125. Capital outflow dari pasar saham dan obligasi mencapai Rp1,8 triliun dalam dua hari terakhir, mencerminkan sikap wait and see investor. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi cadangan devisa per Februari 2025 sebesar $140,2 miliar, cukup untuk menahan tekanan eksternal dalam jangka pendek, namun kepastian arah kebijakan moneter tetap dibutuhkan.

Di satu sisi, penundaan ini meningkatkan ketidakpastian. Pelaku pasar khawatir bahwa kekosongan akan memperlambat respons BI terhadap perubahan suku bunga global. Federal Reserve masih menahan Fed Funds Rate di 5,25%-5,50%, dan setiap sinyal kenaikan dapat memicu pelarian modal. Di sisi lain, proses seleksi yang tidak terburu-buru justru memungkinkan Presiden memilih kandidat dengan rekam jejak kuat, yang dapat menjaga kepercayaan pasar dalam jangka panjang. “Kita butuh gubernur yang berpengalaman dalam manajemen moneter di era volatilitas tinggi,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia dalam sebuah diskusi.

Pro-Kontra Transisi Kepemimpinan Bank Sentral

Pro: Penunjukan cepat akan memberikan sinyal stabilitas. Dengan suku bunga acuan BI-7DRR bertahan di 5,75% sejak Oktober 2024, BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga jika inflasi tetap terkendali. Data BPS mencatat inflasi tahunan Februari 2025 sebesar 2,4% (year-on-year), mendekati batas bawah target BI 2,5%±1%. Kehadiran gubernur definitif segera dapat mempercepat keputusan pelonggaran yang dinanti oleh dunia usaha. Selain itu, fundamental ekonomi tetap kokoh: pertumbuhan PDB kuartal IV-2024 tercatat 5,02%, dan rasio kredit bermasalah (NPL) gross perbankan turun ke 2,5% menurut OJK.

Kontra: Terlalu terburu-buru menunjuk gubernur tanpa uji kelayakan yang mendalam justru kontraproduktif. Komisi XI DPR harus memastikan setiap calon memenuhi syarat independensi, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BI. Risiko politisasi menjadi perhatian utama. Beberapa pihak menyerukan agar calon berasal dari internal BI yang memahami konsistensi kerangka kebijakan moneter. Apabila figur yang muncul terlalu dekat dengan pusat kekuasaan fiskal, kredibilitas bank sentral sebagai otoritas independen bisa dipertanyakan oleh investor asing.

Kriteria dan Spektrum Kandidat

Presiden diyakini sedang mempertimbangkan sejumlah nama, meski detailnya belum diungkap. Tradisi sebelumnya menunjukkan bahwa calon kerap berasal dari Deputi Gubernur Senior BI atau pejabat tinggi Kementerian Keuangan. Pasar pun mengamati dua poros preferensi: kubu hawkish yang berfokus pada stabilitas harga, dan kubu dovish yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Data makro terbaru menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih berkontraksi tipis, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia di 49,2 pada Februari 2025, sedikit di bawah ambang ekspansi 50. Sementara itu, kredit perbankan tumbuh 8,1% year-on-year, namun masih didominasi segmen korporasi. Gubernur BI baru harus mampu meramu kebijakan yang menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mematikan geliat kredit UMKM.

DPR memiliki waktu hingga akhir periode persidangan untuk melakukan fit and proper test. Presiden, sesuai undang-undang, dapat mengusulkan paling banyak tiga nama. Apapun nama yang akan muncul, pasar berharap transisi berjalan mulus, dan sinergi fiskal-moneter tetap terjaga di tengah ancaman perlambatan global dan fragmentasi geopolitik yang kian nyata.