Panas Bumi Dinilai Mampu Saingi Batu Bara sebagai Sumber Listrik

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi sumber daya panas bumi Indonesia tercatat sekitar 23,9 gigawatt (GW), setara dengan hampir 40 persen dari total potensi dunia. Dari angka itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi baru mencapai sekitar 2,4 GW, sebuah kesenjangan yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di kalangan perencana energi nasional.

Pernyataan terbaru Kementerian ESDM yang menyebut energi panas bumi berpeluang menyaingi batu bara dalam menyediakan pasokan listrik yang andal kembali memanaskan diskusi tentang arah bauran energi nasional. Batu bara selama ini menjadi tulang punggung kelistrikan domestik dengan pangsa sekitar 60 persen dari total pembangkit, sementara kontribusi energi baru terbarukan (EBT) masih tertahan di bawah target. Pertanyaannya bukan lagi apakah transisi perlu dilakukan, melainkan seberapa cepat dan dengan biaya berapa.

Keandalan Pasokan: Keunggulan Fundamental Panas Bumi

Dari sisi fundamental teknis, panas bumi memang memiliki keunggulan yang sulit ditandingi pembangkit EBT lain. Faktor kapasitas pembangkit geothermal konsisten berada di kisaran 85 hingga 95 persen, jauh di atas tenaga surya yang hanya 15 sampai 20 persen karena bergantung pada cuaca. Artinya, PLTP mampu beroperasi hampir 24 jam sehari sepanjang tahun, karakter yang sama dengan pembangkit batu bara yang mengemban beban dasar sistem kelistrikan.

Keandalan semacam itu bernilai ekonomi nyata. Dalam sistem kelistrikan, biaya penyediaan listrik tidak hanya ditentukan oleh harga energi, tetapi juga oleh biaya cadangan dan stabilitas jaringan. Semakin andal sebuah pembangkit, semakin kecil kebutuhan investasi tambahan untuk menjaga pasokan. Dengan rasio kesiapan yang tinggi, panas bumi dapat menekan kebutuhan pembangkit cadangan yang justru membebani tarif listrik nasional.

Selain itu, panas bumi merupakan energi domestik murni. Berbeda dengan batu bara yang harganya bergerak mengikuti pasar internasional, biaya produksi listrik geothermal relatif stabil setelah tahap eksplorasi selesai. Ketika harga batu bara dunia melonjak hingga menembus US$330 per ton pada pertengahan 2022, pembangkit batu bara ikut menanggung tekanan biaya, sementara PLTP yang telah beroperasi nyaris tidak terpengaruh fluktuasi tersebut.

Di Sisi Lain: Biaya Awal dan Hambatan yang Belum Tuntas

Kendati demikian, narasi optimisme itu harus diimbangi dengan realitas di lapangan. Di sisi lain, pengembangan panas bumi menghadapi hambatan struktural yang membuatnya sulit dikebut dalam waktu singkat. Biaya eksplorasi dan pengeboran sumur sangat mahal serta berisiko tinggi; investor harus menanggung ketidakpastian besar sebelum satu megawatt pun listrik mengalir. Fase pengembangan satu proyek PLTP rata-rata membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun, jauh lebih lama dibandingkan pembangkit batu bara.

Dari sisi biaya, tarif listrik panas bumi pada tahap awal umumnya lebih tinggi daripada batu bara, sehingga membutuhkan skema insentif dan harga patokan yang kompetitif agar layak dibiayai perbankan. Persoalan perizinan lahan, tumpang tindih wilayah dengan kawasan hutan, serta keterbatasan dana pemerintah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Tak heran, dari potensi 23,9 GW, kapasitas yang terealisasi baru sepersepuluhnya.

Adapun batu bara tetap memiliki daya tarik tersendiri: infrastruktur rantai pasoknya matang, biaya modalnya lebih rendah, dan industri ini menopang lapangan kerja serta penerimaan daerah dalam jumlah besar. Peralihan yang terlalu cepat tanpa peta jalan yang jelas berisiko menciptakan aset terlantar dan gejolak sosial di wilayah tambang.

Proyeksi Ke Depan: Menimbang Bauran dan Sentimen Pasar

Melihat proyeksi jangka menengah, pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi nasional mencapai 23 persen pada 2025 dan terus meningkat secara bertahap. Jika target tersebut dikejar dengan serius, panas bumi menjadi salah satu instrumen paling realistis untuk menutup defisit tersebut, lebih cepat diandalkan daripada hidrogen dan lebih stabil daripada surya maupun angin.

Sentimen pasar pun mulai bergeser. Berbagai lembaga keuangan global semakin selektif membiayai proyek batu bara, sementara minat terhadap proyek geothermal meningkat seiring kebijakan transisi energi. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa pernyataan dukungan dari pemerintah harus dibuktikan dengan kebijakan konkret, seperti percepatan izin, skema penjaminan risiko eksplorasi, dan kepastian tarif.

Pro: jika hambatan regulasi dan pembiayaan berhasil dilonggarkan, geothermal bisa menjadi penopang andal menuju target emisi nol bersih. Kontra: tanpa terobosan biaya dan kepastian hukum, pertumbuhan kapasitasnya akan tetap berjalan lambat, dan batu bara masih akan mendominasi peta kelistrikan nasional dalam satu dekade ke depan. Pada akhirnya, daya saing panas bumi versus batu bara tidak ditentukan oleh wacana, melainkan oleh kecepatan pemerintah dan pelaku industri dalam menurunkan risiko investasi.