Ojol Menuju Angkutan Umum, Regulator Tekankan Kelayakan Motor

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik per awal 2026, jumlah pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia telah melampaui 2,5 juta orang dengan kontribusi terhadap perekonomian digital nasional yang terus menguat. Wacana menjadikan ojol sebagai bagian dari angkutan umum resmi kembali mencuat, seiring meningkatnya peran sektor ini dalam mobilitas harian masyarakat perkotaan. Namun, di balik peluang integrasi tersebut, regulator memberi penekanan khusus pada satu isu fundamental: kelayakan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi.

Perusahaan aplikasi diminta tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah mitra dan ekspansi pasar, tetapi juga memastikan setiap sepeda motor yang beroperasi memenuhi standar keselamatan. Imbauan ini muncul karena tingginya intensitas pemakaian kendaraan—rata-rata 8 hingga 12 jam per hari—yang mempercepat penurunan kondisi mesin, rem, dan komponen vital lainnya.

Di Satu Sisi: Integrasi Ojol ke Angkutan Umum Perluas Akses

Di satu sisi, langkah menjadikan ojol sebagai angkutan umum menawarkan sejumlah manfaat struktural. Pertama, legalitas yang lebih jelas membuka ruang perlindungan hukum bagi pengemudi maupun penumpang. Kedua, integrasi ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan retribusi yang lebih tertata. Ketiga, dari sisi pengguna, ojol mengisi celah layanan angkutan umum konvensional, terutama pada jam sibuk dan wilayah yang belum terjangkau jaringan bus atau kereta.

Data menunjukkan bahwa pada 2025, sekitar 68 persen perjalanan berbasis aplikasi terjadi di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi. Artinya, ojol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem transportasi. Jika diformalkan, pemerintah dapat mendorong standar layanan yang lebih seragam, termasuk kewajiban uji kelayakan berkala dan asuransi kecelakaan yang lebih komprehensif.

"Formalisasi ojol sebagai angkutan umum harus dibarengi dengan tata kelola keselamatan yang ketat. Tanpa itu, integrasi hanya menambah beban baru tanpa menyelesaikan masalah lama," ujar seorang pengamat transportasi dari sebuah lembaga riset independen.

Di Sisi Lain: Beban Biaya dan Risiko Moral Hazard

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Menjadikan ojol sebagai angkutan umum berarti kendaraan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, seperti uji KIR berkala, standar emisi, dan kelengkapan suku cadang. Biaya perawatan ini jatuh pada pengemudi yang margin pendapatannya sudah tipis. Rata-rata pendapatan bersih pengemudi ojol per hari berkisar Rp 100.000 hingga Rp 150.000 setelah dipotong komisi aplikasi sebesar 20 persen, bahan bakar, dan biaya operasional lain.

Jika kewajiban perawatan dan uji kelayakan diperketat, pengemudi berpotensi menanggung kenaikan biaya operasional hingga 15–20 persen per bulan. Tanpa skema subsidi atau insentif dari perusahaan aplikasi, kebijakan ini bisa memicu penurunan jumlah pengemudi aktif dan pada gilirannya mengurangi pasokan layanan. Ini adalah dilema klasik antara peningkatan kualitas dan daya beli pelaku di sektor informal.

Selain itu, ada risiko moral hazard: perusahaan aplikasi bisa mengalihkan tanggung jawab keselamatan sepenuhnya kepada pengemudi, sementara mereka tetap menikmati pendapatan dari setiap transaksi. Regulator perlu memastikan ada pembagian beban yang adil, misalnya melalui program perawatan bersama atau asuransi kendaraan yang disubsidi sebagian.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap industri transportasi digital. Jika berhasil, valuasi perusahaan aplikasi bisa naik karena meningkatnya legitimasi dan kepercayaan investor. Namun, jika implementasinya buruk, capital outflow dari sektor ini bisa terjadi karena ketidakpastian regulasi.

Proyeksi ke depan, pemerintah perlu menyiapkan kerangka transisi minimal 2–3 tahun agar pengemudi dapat menyesuaikan diri. Tanpa transisi yang mulus, kebijakan ini berisiko menciptakan gejolak sosial di sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja. Kuncinya ada pada keseimbangan antara peningkatan standar keselamatan dan keberlanjutan ekonomi pengemudi.

Pada akhirnya, ojol sebagai angkutan umum bukan sekadar soal status hukum, melainkan soal bagaimana negara hadir memastikan keselamatan warga tanpa mematikan mata pencaharian. Fundamental sektor ini kuat, tetapi tanpa tata kelola yang adil, tren pertumbuhannya bisa terhenti.