OJK Perketat Pengawasan Aset Kripto Mulai Juli 2026

Jakarta, 8 April 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Adi Budiarso, mengumumkan kerangka pengawasan baru untuk aset kripto yang akan berlaku mulai Juli 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung OJK, Selasa (7/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem aset digital yang sehat, seiring pertumbuhan pesat transaksi kripto di Indonesia. Adi menjelaskan bahwa kerangka baru mencakup peningkatan persyaratan perizinan bagi bursa kripto, audit berkala, serta pemisahan dana investor dari aset operasional bursa.

Poin Utama Pengawasan Aset Kripto 2026

Dalam pemaparannya, Adi Budiarso menguraikan lima poin kunci:

• Perizinan lebih ketat: Setiap bursa kripto wajib memiliki modal inti minimal Rp250 miliar dan memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik.
• Audit berkala: OJK akan melakukan audit dua kali setahun terhadap sistem keamanan dan cadangan aset bursa.
• Pemisahan dana investor: Dana milik investor harus disimpan di rekening terpisah dan dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan yang ditunjuk.
• Penyelenggaraan perdagangan yang transparan: Bursa wajib melaporkan volume perdagangan secara real-time ke OJK.
• Sanksi tegas: Platform ilegal akan langsung diblokir dan pelaku dapat dikenai pidana.

“Kami tidak akan mentoleransi platform perdagangan aset kripto yang tidak berizin. Perlindungan investor adalah prioritas utama kami. Kerangka baru ini dirancang agar industri kripto Indonesia tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek keamanan.” – Adi Budiarso.

Tantangan Pengawasan dan Maraknya Platform Ilegal

Adi mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, OJK mencatat terdapat 38 bursa kripto berizin dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.050 triliun pada tahun 2025, naik 42% dari tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, masih terdapat lebih dari 200 domain situs web yang menawarkan perdagangan kripto tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat. OJK bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo untuk memblokir akses ke platform-platform tersebut.

“Kami menerima ribuan laporan pengaduan konsumen terkait platform investasi bodong yang mengatasnamakan kripto. Modusnya beragam, mulai dari penawaran imbal hasil tetap hingga skema ponzi. Kerangka baru ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi ruang gerak pelaku,” tambahnya.

Dampak bagi Industri dan Investor

Pelaku industri kripto menyambut baik langkah OJK meskipun ada kekhawatiran biaya kepatuhan akan meningkat. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) menyatakan siap berkolaborasi. Sementara itu, investor ritel diharapkan lebih cermat dalam memilih platform. OJK juga akan meluncurkan kampanye literasi digital dan kripto secara nasional mulai Mei 2026.

Dengan adanya pemisahan dana, investor akan mendapatkan perlindungan lebih jika terjadi kebangkrutan bursa, mirip dengan mekanisme perlindungan dana nasabah di pasar modal.

Langkah Praktis bagi Masyarakat

Adi mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek daftar bursa kripto berizin di situs resmi OJK (www.ojk.go.id) sebelum mendaftar. Ia juga menekankan pentingnya memahami profil risiko aset kripto yang sangat fluktuatif. “Investasi kripto bukanlah jalan pintas. Pastikan Anda hanya menggunakan dana yang siap hilang,” pesannya.

Dengan kebijakan baru ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi aset digital yang aman dan terpercaya di Asia Tenggara. Penerapan penuh kerangka pengawasan akan dimulai pada 1 Juli 2026, memberikan waktu bagi bursa untuk menyesuaikan diri.

Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar kebijakan ini: