OJK Kaji Ubah Batas Kredit Macet Pinjol Jadi 180 Hari

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per awal 2025, industri pinjaman online alias fintech peer-to-peer lending masih mencatat pertumbuhan penyaluran kredit yang signifikan, namun diiringi kenaikan rasio kredit bermasalah. Dalam konteks inilah regulator tengah mengkaji perubahan definisi pendanaan macet dari semula 90 hari menjadi 180 hari. Langkah ini disebut sebagai upaya menyelaraskan ketentuan dengan industri perbankan yang selama ini memakai ambang 180 hari untuk kategori kredit macet atau non-performing loan (NPL). Bagi pembaca awam, kredit macet adalah pinjaman yang gagal dibayar melewati jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu; semakin lama tenggatnya, semakin lunak klasifikasinya.

Di Satu Sisi: Penyelarasan dengan Perbankan dan Ruang Pemulihan

Argumen utama di balik wacana ini adalah harmonisasi regulasi. Selama ini, penyelenggara pinjaman online (P2P lending) menghadapi standar yang lebih ketat dibanding bank. Jika bank baru mengategorikan kredit sebagai macet setelah 180 hari, industri fintech justru harus melakukannya pada hari ke-90. Perbedaan ini, menurut sejumlah pengamat, menciptakan ketidaksetaraan perlakuan atau level playing field yang timpang. Dengan menyamakan batas menjadi 180 hari, OJK memberi ruang bagi penyelenggara untuk melakukan restrukturisasi, penagihan intensif, maupun pendampingan debitur sebelum pinjaman dicap macet secara formal.

Dampak langsungnya terlihat pada indikator tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman. Jika tenggat pelaporan diperpanjang, rasio kredit macet (TWP90) di laporan bulanan berpotensi turun secara teknis, meski kualitas kredit di lapangan belum tentu membaik. Bagi pelaku industri, ini bisa memperbaiki sentimen pasar, menurunkan tekanan pencadangan piutang, dan menjaga likuiditas. Pemain dengan portofolio besar disebut-sebut diuntungkan karena punya waktu lebih panjang mengejar piutang sebelum harus menyetor dana cadangan kerugian.

"Penyelarasan definisi ini penting agar perlakuan risiko antara bank dan fintech tidak timpang. Namun perlu diingat, pelonggaran klasifikasi bukan berarti menghapus kewajiban penagihan," ujar seorang analis industri keuangan.

Di Sisi Lain: Potensi Moral Hazard dan Risiko Perlindungan Konsumen

Kritik datang dari kalangan ekonom dan aktivis perlindungan konsumen. Mereka menilai perpanjangan batas dari 90 ke 180 hari berpotensi menimbulkan moral hazard, baik di sisi penyelenggara maupun peminjam. Penyelenggara bisa jadi kurang disiplin dalam manajemen risiko karena merasa punya waktu lebih lama sebelum pinjaman dikategorikan macet. Sementara debitur berpotensi menunda pembayaran dengan harapan tagihan menjadi lebih longgar.

Yang lebih mengkhawatirkan, data OJK menunjukkan pertumbuhan penyaluran pinjaman online tetap tinggi, namun diikuti kenaikan outstanding pembiayaan bermasalah. Perubahan definisi dikhawatirkan hanya memperbaiki angka di atas kertas tanpa menyelesaikan akar masalah, seperti lemahnya analisis kelayakan kredit dan tingginya bunga pinjaman. Jika tidak dibarengi pengawasan ketat, kebijakan ini bisa menurunkan transparansi risiko, sehingga investor dan masyarakat salah membaca kondisi fundamental industri.

Perbandingan dengan negara lain juga relevan. Sejumlah yurisdiksi tetap memakai ambang 90 hari untuk pinjaman konsumtif berisiko tinggi, karena siklus bisnis fintech jauh lebih cepat dibanding perbankan. Artinya, memakai standar 180 hari ala bank belum tentu pas untuk model bisnis pinjol yang tenor pinjamannya rata-rata pendek. Selain itu, OJK perlu memastikan tidak terjadi capital outflow dari investor asing yang menilai pelonggaran ini sebagai sinyal melemahnya disiplin kredit.

Proyeksi dan Sikap Menunggu Pasar

Secara garis besar, kebijakan ini masih berupa wacana dan menunggu kajian lebih lanjut. Pro: harmonisasi regulasi, ruang restrukturisasi, dan stabilitas likuiditas industri. Kontra: risiko moral hazard, potensi penurunan kualitas kredit, dan kekhawatiran perlindungan konsumen. Pasar saat ini bersikap wait and see, menunggu detail aturan resmi dan masa transisi. Yang perlu dicermati, valuasi perusahaan fintech akan sangat bergantung pada bagaimana OJK merancang aturan teknis, termasuk kewajiban pelaporan dan pengawasan berbasis risiko.

Ke depan, indikator yang layak dipantau adalah rasio TWP90, pertumbuhan outstanding pinjaman, dan tingkat keberhasilan restrukturisasi. Tanpa perbaikan fundamental di sisi penagihan dan analisis kredit, perpanjangan batas waktu berisiko hanya menjadi kosmetik angka. Sebaliknya, jika dirancang dengan rambu pengawasan ketat, langkah ini bisa memperkuat daya tahan industri di tengah tren perlambatan ekonomi global.