OJK Buka Peluang Danantara Pegang Saham BEI di Atas Batas Kepemilikan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2025, kapitalisasi pasar saham domestik tercatat berada di kisaran Rp 12.000 triliun, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif pada level 7.200 hingga 7.500 sepanjang tahun berjalan. Di tengah tren tersebut, regulator pasar modal menyampaikan sinyal kebijakan penting: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang memegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melebihi batas kepemilikan maksimal yang berlaku saat ini.

Sebagai gambaran, regulasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bursa efek oleh satu pihak pada level maksimal 20 persen. Batasan ini dirancang untuk menjaga independensi bursa selaku penyelenggara pasar sekaligus mencegah konsentrasi kepemilikan yang berpotensi mengganggu netralitas perdagangan. Apabila pengecualian diberikan kepada Danantara—lembaga pengelola investasi negara dengan proyeksi dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara lebih dari Rp 14.000 triliun—maka arsitektur kepemilikan pasar modal nasional akan mengalami perubahan signifikan.

Konteks Regulasi dan Posisi Strategis Danantara

Danantara resmi beroperasi pada Februari 2025 dan mengonsolidasikan kepemilikan negara di sejumlah BUMN strategis, termasuk bank-bank pelat merah yang sahamnya tercatat di BEI. Bila konsolidasi diperluas hingga saham bursa, Danantara akan menempati posisi unik: mengelola portofolio emiten sekaligus berpotensi mengendalikan infrastruktur pasar tempat emiten tersebut diperdagangkan.

Dari sisi fundamental, wacana ini muncul di tengah upaya pemerintah memperdalam pasar modal. Rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berkisar 50 persen, relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah menembus 90 hingga 100 persen. Penguatan kelembagaan bursa dipandang sebagai salah satu prasyarat untuk memperbesar rasio tersebut dalam jangka menengah.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Konsolidasi Aset Negara

Kubu pendukung menilai pengecualian batas kepemilikan dapat memperkuat posisi strategis bursa. Dengan dukungan permodalan Danantara, BEI berpotensi mempercepat investasi teknologi perdagangan, memperluas produk derivatif, serta meningkatkan likuiditas pasar. Konsolidasi aset negara dalam satu holding juga dipandang mempermudah koordinasi kebijakan, termasuk mendorong lebih banyak anak usaha BUMN melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Konsolidasi kepemilikan di bawah satu entitas negara dapat menciptakan sinergi antara pengelolaan aset BUMN dan pengembangan infrastruktur pasar, sepanjang tata kelola dijaga secara ketat, demikian penilaian sejumlah ekonom pasar modal dalam berbagai diskusi publik.

Pro: integrasi antara pengelola aset dan penyelenggara bursa berpotensi menekan biaya koordinasi, mempercepat modernisasi bursa, dan memperkuat daya saing BEI di kawasan Asia Tenggara yang kian kompetitif. Dari sisi valuasi, bursa dengan fundamental kelembagaan yang kuat umumnya mampu menarik minat investor strategis jangka panjang.

Di Sisi Lain: Risiko Konflik Kepentingan

Namun, kalangan pelaku pasar mengingatkan potensi konflik kepentingan. Danantara saat ini mengendalikan sejumlah emiten besar, khususnya perbankan BUMN dengan kapitalisasi gabungan mencapai ribuan triliun rupiah. Jika lembaga yang sama turut mengendalikan bursa, muncul pertanyaan mengenai kemandirian bursa dalam menetapkan aturan perdagangan, penghentian sementara perdagangan (suspensi), hingga penegakan disiplin emiten.

Kontra: batas kepemilikan 20 persen selama ini menjadi instrumen menjaga mekanisme saling awas antarpelaku pasar. Mengabaikannya tanpa pagar tata kelola yang kuat dikhawatirkan menurunkan persepsi investor asing terhadap integritas pasar. Dalam kondisi sentimen pasar yang sensitif, risiko capital outflow—keluarnya dana asing dari pasar domestik—bukan hal yang dapat diabaikan, mengingat kepemilikan asing di pasar saham dan surat berharga negara masih menjadi penopang likuiditas.

Proyeksi dan Pagar Tata Kelola yang Dibutuhkan

Ke depan, pasar akan mencermati bentuk regulasi yang disiapkan OJK. Sejumlah analis memproyeksikan pengecualian, bila jadi diterapkan, idealnya disertai mekanisme pengaman berupa pembatasan hak suara, kewajiban keberadaan komisaris independen, serta pemisahan tegas antara fungsi pengelolaan portofolio dan operasional bursa.

Pada akhirnya, arah kebijakan ini menyimpan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, konsolidasi dapat memperkuat fundamental kelembagaan pasar modal dan mempercepat pendalaman pasar. Di sisi lain, kredibilitas bursa sebagai arena perdagangan yang adil dan netral harus tetap menjadi prioritas. Bagi investor, langkah paling rasional adalah memantau perkembangan regulasi secara saksama sebelum menyesuaikan portofolio, karena kejelasan aturan main pada akhirnya yang akan menentukan arah valuasi dan kepercayaan pasar dalam jangka panjang.