Nomor Ponsel Aktif 10 Tahun Jadi Alternatif Penilaian Kredit Pindar

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir 2024, outstanding pembiayaan atau pinjaman berjalan dari fintech peer-to-peer lending—yang kini disebut pinjaman daring (pindar)—mencapai sekitar Rp 80,5 triliun, mengalami kenaikan lebih dari 25% year-on-year. Di tengah tren ekspansi tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyoroti inovasi penilaian kelayakan kredit berbasis data alternatif, termasuk masa aktif nomor telepon seluler. Nomor HP yang aktif digunakan secara konsisten selama 10 tahun dinilai dapat menjadi proksi stabilitas ekonomi calon debitur, sehingga berpotensi menggantikan skor kredit konvensional bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal.

Konsep ini relevan bagi Indonesia karena sebagian besar angkatan kerja berada di sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, sekitar 59% pekerja Indonesia berstatus informal—mulai dari pedagang harian, pengemudi ojek daring, hingga pekerja lepas—yang umumnya tidak tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Bagi kelompok ini, data alternatif seperti masa aktif nomor ponsel, riwayat pengisian pulsa, dan pola transaksi digital menjadi satu-satunya jejak yang dapat dinilai oleh algoritma penyelenggara pindar.

Di Satu Sisi: Peluang Inklusi Keuangan yang Nyata

Di satu sisi, penggunaan data alternatif memperkuat fundamental inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,1% pada 2022, namun indeks literasi keuangan baru 49,68%. Kesenjangan ini mengindikasikan jutaan masyarakat menengah bawah telah memiliki akses rekening, tetapi belum memahami atau memanfaatkan produk pembiayaan secara optimal.

Dengan skor alternatif, calon debitur tanpa agunan dan tanpa riwayat perbankan tetap bisa dinilai kelayakannya. Masa aktif nomor HP selama satu dekade, misalnya, mengindikasikan stabilitas domisili, konsistensi identitas, dan jejaring sosial yang mapan—faktor-faktor yang secara statistik berkorelasi dengan kemauan membayar (willingness to pay). Bagi penyelenggara, pendekatan ini memperluas portofolio ke segmen produktif seperti modal kerja usaha mikro, yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran pindar dengan porsi sekitar 25%-30% dari total outstanding industri.

Di Sisi Lain: Risiko yang Tidak Bisa Diabaikan

Di sisi lain, model penilaian berbasis data telekomunikasi menyimpan tantangan serius. Pertama, kualitas kredit. Rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90)—indikator pinjaman yang menunggak lebih dari 90 hari—pada industri pindar berada di kisaran 2,7%-3% per akhir 2024. Angka ini masih dalam batas aman, tetapi ekspansi agresif ke debitur tanpa riwayat kredit berpotensi mendorong rasio tersebut naik jika proses underwriting atau seleksi kredit tidak disiplin.

Kedua, validitas data. Nomor ponsel dapat berpindah tangan, diperjualbelikan, atau didaftarkan atas nama pihak lain, sehingga masa aktif 10 tahun tidak otomatis mencerminkan kapasitas membayar (ability to pay). Ketiga, perlindungan data pribadi. Penggalian data telekomunikasi menuntut kepatuhan ketat terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Keempat, risiko overleveraging, yakni masyarakat berpendapatan tidak tetap mengambil pinjaman di banyak platform secara bersamaan karena akses yang terlalu mudah.

"Data alternatif adalah alat bantu, bukan pengganti total analisis kredit. Ia efektif memetakan karakter calon debitur, tetapi kapasitas membayar tetap harus diverifikasi dari arus kas riil. Tanpa itu, inklusi bisa berubah menjadi jebakan utang," ujar analis ekonomi senior Beritadua.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Ke depan, sentimen pasar terhadap sektor pindar akan ditentukan oleh tiga variabel: arah suku bunga acuan, likuiditas pendanaan, dan kualitas portofolio. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75% per awal 2025 untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah risiko capital outflow dari pasar negara berkembang. Suku bunga yang relatif tinggi membuat biaya dana (cost of fund) penyelenggara pindar tetap mahal, yang pada gilirannya menjaga bunga pinjaman di level tinggi—dibatasi OJK maksimal 0,3% per hari untuk segmen tertentu dengan penurunan bertahap.

Proyeksi sejumlah pelaku industri menilai outstanding pindar berpotensi tumbuh 15%-20% pada 2025, lebih moderat dibanding 2024, seiring pengetatan standar penilaian kredit dan valuasi platform yang makin selektif dari sisi pendana. AFPI mencatat sekitar 97 penyelenggara berizin OJK yang menjadi anggotanya, dengan jumlah akun peminjam aktif menembus belasan juta entitas di seluruh Indonesia.

Kesimpulan yang Berimbang

Nomor HP aktif 10 tahun sebagai pengganti skor kredit adalah inovasi yang layak diapresiasi, tetapi bukan solusi tunggal. Di satu sisi, ia membuka pintu pembiayaan bagi puluhan juta pekerja informal yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Di sisi lain, keberhasilannya sangat bergantung pada disiplin underwriting, kepatuhan perlindungan data, dan literasi keuangan peminjam. Bagi regulator, tantangannya adalah memastikan tren ini berjalan dalam koridor yang sehat; bagi industri, ujian sesungguhnya adalah menjaga rasio kredit bermasalah tetap rendah saat ekspansi ke segmen berisiko tinggi. Fundamental inklusi keuangan hanya akan menguat jika kemudahan akses berjalan seiring dengan tata kelola yang prudent dan berkelanjutan.