NIGERIA — Amnesty International Kecam Penangkapan Ilegal Presenter Radio

Suara musik dan wacana kritis yang biasanya mengudara dari balik mikrofon stasiun radio itu mendadak padam. Di tengah remang malam, langkah-langkah sepatu laras memecah kesunyian markas media independen tersebut. Tindakan represif aparat kepolisian kembali mencoreng panggung kebebasan pers di Nigeria setelah stasiun radio tersebut digerebek secara sewenang-wenang. Penggerebekan ini tidak hanya menghentikan siaran udara, tetapi juga berujung pada penangkapan manajer stasiun, Charles Abah, serta seorang petugas keamanan yang sedang bertugas.

Organisasi hak asasi manusia global, Amnesty International, melontarkan kecaman keras terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai melangkahi wewenang hukum. Lembaga tersebut menegaskan bahwa penetapan status "buron" atau wanted list terhadap sang presenter radio dilakukan secara ilegal, tanpa melalui proses hukum yang sah, transparan, dan akuntabel.

Bungkaman Kebebasan Pers dan Penggerebekan Tanpa Prosedur

Penyerbuan yang terjadi secara mendadak memperlihatkan eskalasi intimidasi terhadap insan pers di Nigeria. Polisi menyergap fasilitas siaran dan mengamankan pengelola stasiun tanpa mampu menunjukkan surat perintah penangkapan yang jelas. Manajer stasiun, Charles Abah, digelandang bersama penjaga fasilitas, sementara sang presenter utama langsung dicap sebagai buronan negara hanya karena menyuarakan kritik dalam program siarannya.

"Penetapan status buron terhadap jurnalis ini adalah tindakan ilegal yang sewenang-wenang. Polisi tidak boleh mengabaikan aturan hukum demi membungkam suara-suara kritis yang menjadi pilar utama demokrasi," tegas perwakilan Amnesty International dalam pernyataan resminya.

Tindakan aparat yang sewenang-wenang ini bentrok secara langsung dengan prinsip dasar kebebasan berekspresi. "Kemerdekaan pers di Nigeria berada di ambang bahaya ketika institusi penegak hukum justru menjadi instrumen ketakutan bagi para jurnalis," ungkap seorang pengamat HAM lokal yang menyoroti maraknya kriminalisasi pekerja media.

Pola Persekusi Berulang Terhadap Media Independen

Investigasi mendalam menunjukkan bahwa insiden ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola persekusi yang lebih luas terhadap media independen di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, jurnalis dan pekerja media kerap menjadi sasaran kriminalisasi saat mengangkat isu-isu sensitif terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum pejabat.

Langkah kepolisian yang menetapkan status DPO (Daftar Pencarian Orang) tanpa proses pemanggilan resmi atau penyelidikan yang terbuka dinilai sebagai bentuk intimidasi sistematis. Langkah represif ini sengaja dirancang untuk menciptakan chilling effect—sebuah efek jera psikologis bagi insan media lainnya agar takut menyuarakan kebenaran kepada publik.

Desakan Pembebasan dan Pertanggungjawaban Aparat

Amnesty International bersama berbagai organisasi perlindungan jurnalis internasional kini mendesak Pemerintah Nigeria dan pimpinan tertinggi kepolisian untuk segera mengambil langkah korektif:

• Bebaskan Charles Abah dan petugas keamanan yang ditahan tanpa syarat secepatnya.
• Mencabut status buron terhadap presenter radio yang ditetapkan secara sewenang-wenang.
• Mengusut tuntas oknum kepolisian yang terlibat dalam penggerebekan ilegal tersebut.
• Mengembalikan seluruh hak operasional stasiun radio dan menjamin keamanan jurnalis.

Kebebasan pers adalah pondasi utama demokrasi yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kekuasaan. Jika tindakan sewenang-wenang terhadap jurnalis ini terus dibiarkan tanpa sanksi hukum yang tegas, suara keadilan di Nigeria berisiko bungkam sepenuhnya di bawah bayang-bayang ketakutan.