Nelayan Indonesia di Kategori Sangat Miskin, Daya Saing Melemah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan per Agustus 2026, rumah tangga nelayan masih menempati posisi terendah dalam struktur kesejahteraan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas mengungkapkan bahwa nelayan Indonesia masuk kategori sangat miskin. Kondisi ini bukan sekadar persoalan sosial, melainkan berdampak langsung pada kedaulatan ekonomi maritim negara.

"Nelayan kita lemah. Nelayan kita lemah, artinya laut kita yang luas itu akan dikuasai oleh nelayan yang kuat," ujarnya. Pernyataan tersebut menyiratkan peringatan serius: ketika pelaku usaha kecil kehilangan daya beli dan akses modal, ruang ekonomi laut akan diisi pemain besar, termasuk armada asing maupun korporasi berskala nasional.

Potret Kemiskinan Nelayan dalam Angka Makro

Merujuk data Susenas BPS, Nilai Tukar Nelayan (NTN) bergerak di kisaran 100-105 sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Indeks ini mengukur perbandingan harga yang diterima nelayan dengan harga yang dibayarkan untuk konsumsi dan biaya produksi. Angka di bawah 100 menandakan daya beli nelayan tergerus. Sementara itu, garis kemiskinan nasional per Maret 2026 berada di sekitar Rp 550.000 per kapita per bulan, dan sebagian rumah tangga nelayan tradisional berada di bawah ambang tersebut.

Secara year-on-year, jumlah rumah tangga nelayan miskin diperkirakan masih berkisar 1,2 juta hingga 1,4 juta rumah tangga, dengan konsentrasi di wilayah pesisir timur Sumatra, pantai utara Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Rata-rata kepemilikan kapal nelayan kecil di bawah 5 GT dengan jangkauan tangkap terbatas pada perairan pesisir. Keterbatasan ini membuat produktivitas mereka rendah, sementara biaya melaut—terutama bahan bakar—terus mengalami kenaikan.

Rasio pendapatan terhadap biaya operasional nelayan kecil kerap hanya 1,1-1,3. Artinya, dari setiap Rp 1 juta biaya melaut, keuntungan bersih yang tersisa tidak lebih dari Rp 100.000-Rp 300.000. Dalam kondisi cuaca ekstrem dan musim paceklik, selisih itu bisa habis sama sekali.

Di Satu Sisi: Struktural dan Butuh Intervensi Negara

Dari kacamata ekonomi struktural, kemiskinan nelayan bukan semata akibat malas atau kurang produktif. Ada persoalan mendasar pada rantai nilai. Nelayan kecil umumnya berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok perikanan. Mereka menjual hasil tangkapan dalam bentuk segar tanpa pengolahan, dengan posisi tawar rendah terhadap tengkulak. Tidak heran bila margin keuntungan terbesar dinikmati pedagang perantara dan industri pengolahan.

Keterbatasan akses permodalan juga memperparah keadaan. Skema kredit usaha rakyat (KUR) perikanan memang tersedia, tetapi penyerapannya rendah karena nelayan umumnya tidak memiliki agunan formal dan tergolong unbankable. Padahal, kebutuhan modal kerja melaut bersifat harian. Ketika likuiditas tidak tersedia, nelayan terpaksa bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang justru menjerat mereka dalam lingkaran utang.

Selain itu, kebijakan seperti penenggelaman kapal asing dan pemberantasan penangkapan ilegal sempat menaikkan stok ikan domestik. Namun, manfaatnya tidak otomatis dinikmati nelayan kecil karena keterbatasan kapasitas tangkap dan infrastruktur pendingin di pelabuhan pendaratan.

Di Sisi Lain: Persaingan Global dan Risiko Penguasaan Asing

Di sisi lain, pelemahan nelayan lokal membuka celah bagi masuknya pemain besar dan armada asing yang memiliki teknologi, kapasitas pendinginan, serta jaringan distribusi global. Dalam konteks ekonomi maritim, penguasaan sumber daya oleh pihak yang lebih kuat dapat menggeser kedaulatan pangan laut. Negara berisiko kehilangan nilai tambah dari sektor yang potensinya ditaksir mencapai USD 40 miliar per tahun atau sekitar Rp 650 triliun.

Sentimen pasar juga tercermin dari kinerja ekspor perikanan. Meski nilai ekspor menunjukkan tren positif, komposisi eksportir didominasi korporasi besar. Nelayan kecil hampir tidak terlibat langsung dalam perdagangan internasional karena tidak memenuhi standar mutu, keberlanjutan, dan volume yang diminta pasar global.

Ada pula kekhawatiran bahwa program bantuan pangan seperti makan bergizi gratis, yang menyerap anggaran besar, berpotensi mengalihkan fokus fiskal dari penguatan sektor produksi primer. Jika anggaran lebih banyak dialokasikan pada sisi konsumsi ketimbang investasi di rantai pasok perikanan, fundamental sektor ini tidak akan berubah dalam jangka menengah.

"Nelayan kita lemah. Nelayan kita lemah, artinya laut kita yang luas itu akan dikuasai oleh nelayan yang kuat,"

Pernyataan ini menjadi inti persoalan: kelemahan ekonomi nelayan adalah pintu masuk bagi penguasaan sumber daya. Tanpa intervensi pada hulu—modernisasi kapal, akses pendingin, asuransi nelayan, koperasi produksi, dan kepastian harga—proyeksi pertumbuhan ekonomi maritim 2027 sebesar 6-7 persen berisiko hanya dinikmati segelintir pelaku.

Proyeksi dan Jalan Tengah Kebijakan

Ke depan, diperlukan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan distribusi. Skema kemitraan inti-plasma di sektor perikanan, pembangunan cold storage di sentra pendaratan, serta digitalisasi data tangkapan dapat memperkuat posisi tawar nelayan. Pemerintah juga perlu memastikan program perlindungan sosial menyasar rumah tangga nelayan yang masuk kategori sangat miskin, bukan hanya berbasis wilayah administratif.

Tanpa pembenahan fundamental, kemiskinan nelayan akan terus menjadi beban struktural sekaligus celah capital outflow tersembunyi dari sektor maritim. Indeks kesejahteraan nelayan yang stagnan adalah alarm bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Pada akhirnya, kedaulatan laut bukan hanya soal garis batas, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya.