MUI Dorong Danantara Syariah, Jalan Baru Ekonomi Islam Nasional

Wacana pembentukan lembaga investasi negara berbasis syariah kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar, secara terbuka menyampaikan gagasan ambisius mengenai perlunya menghadirkan Danantara Syariah Indonesia sebagai pilar baru dalam arsitektur keuangan nasional. Usulan ini muncul di tengah dinamika pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Danantara, yang dibentuk pemerintah sebagai sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi negara, ditujukan untuk mengkonsolidasikan aset-aset Badan Usaha Milik Negara dan mengoptimalkan pengembalian investasi demi pembangunan jangka panjang. Namun, dalam pandangan MUI, kehadiran entitas serupa yang beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah menjadi kebutuhan yang tak kalah mendesak. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dinilai memiliki tanggung jawab moral sekaligus peluang strategis untuk mengembangkan instrumen keuangan Islam yang lebih masif dan terstruktur.

Dalam forum-forum keagamaan dan ekonomi, KH Anwar Iskandar kerap menekankan bahwa konsep ekonomi syariah bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Gagasan Danantara Syariah Indonesia, menurutnya, merupakan langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita tersebut di level negara. Ia membayangkan sebuah lembaga yang tidak hanya menghimpun dana dari aset-aset negara yang dikelola secara syariah, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan industri keuangan Islam di Tanah Air.

Mengapa Danantara Versi Syariah Diperlukan?

Argumentasi yang mendasari usulan ini cukup kuat. Pertama, ekosistem keuangan syariah Indonesia sejatinya telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset keuangan syariah Indonesia—yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah—terus mencatatkan pertumbuhan di kisaran 10 hingga 15 persen secara year-on-year dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pangsa pasarnya terhadap total industri keuangan nasional masih berkisar pada angka sekitar 11 persen. Kehadiran Danantara Syariah dinilai dapat menjadi game-changer yang mendorong akselerasi signifikan.

Kedua, sovereign wealth fund berbasis syariah bukanlah hal yang sepenuhnya baru di kancah global. Beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi melalui Public Investment Fund dan Uni Emirat Arab melalui berbagai entitas investasinya telah membuktikan bahwa pengelolaan dana negara secara syariah dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip investasi modern, menghasilkan imbal hasil yang kompetitif tanpa melanggar ketentuan agama. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, memiliki modal sosial dan demografis yang jauh lebih besar untuk mengembangkan model serupa.

Ketiga, dari sisi inklusi keuangan, Danantara Syariah berpotensi membuka pintu bagi masyarakat yang selama ini enggan berinteraksi dengan instrumen keuangan konvensional karena alasan keyakinan. Dengan adanya lembaga investasi negara yang jelas-jelas berlabel syariah, partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan nasional dapat meningkat secara substansial.

Di Sisi Lain: Kompleksitas dan Tantangan Implementasi

Meskipun gagasan ini terdengar progresif, sejumlah kalangan ekonom dan praktisi keuangan mengingatkan bahwa implementasinya tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Di satu sisi, pembentukan Danantara Syariah memerlukan kerangka regulasi yang kokoh dan terpisah, mengingat prinsip-prinsip syariah memiliki aturan spesifik mengenai larangan riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, serta maysir atau spekulasi. Instrumen-instrumen investasi yang selama ini lazim digunakan Danantara konvensional, seperti obligasi berbunga atau derivatif tertentu, tidak serta-merta dapat diadopsi oleh entitas syariah.

Di sisi lain, pertanyaan mengenai skala dan efisiensi juga mencuat. Apakah Indonesia benar-benar membutuhkan dua sovereign wealth fund yang berjalan paralel? Beberapa analis memperingatkan risiko duplikasi fungsi dan pembengkakan biaya administrasi. "Membentuk lembaga baru selalu memunculkan biaya transisi yang tidak kecil. Yang perlu dikaji adalah apakah aset syariah yang ada saat ini sudah cukup besar untuk menjustifikasi pembentukan entitas terpisah, atau lebih efisien jika Danantara yang sudah ada cukup memiliki unit usaha syariah," ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset independen.

Selain itu, sumber pendanaan menjadi isu krusial. Danantara konvensional mendapatkan modal dari konsolidasi aset BUMN dan dividen. Untuk Danantara Syariah, perlu diidentifikasi aset-aset negara mana yang dikelola secara syariah dan layak untuk disertakan. Proses pemisahan ini berpotensi rumit secara hukum dan teknis. Belum lagi, kemampuan pasar keuangan syariah Indonesia dalam menyerap instrumen-instrumen baru perlu diuji lebih lanjut.

Prospek dan Jalan Tengah

Gagasan MUI ini, terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, setidaknya telah membuka kembali diskursus penting mengenai arah pengembangan ekonomi Islam Indonesia. Di tengah ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global, inisiatif-inisiatif besar seperti Danantara Syariah bisa menjadi katalis yang signifikan. Namun, sebagaimana lazimnya sebuah kebijakan publik, kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—dari regulator, akademisi, hingga pelaku industri—mutlak diperlukan sebelum gagasan ini bergulir lebih jauh.

Alternatif yang mungkin dijajaki adalah pendekatan bertahap. Pemerintah dapat memulai dengan membentuk divisi atau anak perusahaan syariah di bawah Danantara yang sudah ada, sembari terus membangun basis aset dan menguji model bisnisnya. Jika dalam jangka waktu tertentu unit ini menunjukkan performa yang solid, barulah langkah spin-off menjadi entitas mandiri dapat dipertimbangkan secara lebih serius. Pendekatan semacam ini lebih terukur dan meminimalkan risiko eksposur fiskal yang tidak perlu.

Terlepas dari bentuk akhirnya, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa ekonomi syariah Indonesia menyimpan potensi yang luar biasa besar. Dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim, infrastruktur keuangan syariah yang terus berkembang, serta dukungan regulasi yang semakin kondusif melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, fondasi untuk lompatan besar sejatinya sudah tersedia. Gagasan Danantara Syariah Indonesia, entah akan terwujud dalam waktu dekat atau menjadi wacana jangka panjang, tetap menjadi penanda bahwa arsitektur keuangan nasional terus mencari bentuk yang lebih inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan karakter bangsa.