MPLS Bandung Dimulai, Farhan Pastikan Semua Anak Dapat Kursi

Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kota Bandung resmi dimulai pada Senin ini, menandai babak baru bagi puluhan ribu peserta didik baru. Di tengah hiruk-pikuk seragam putih biru dan putih abu-abu yang memadati gerbang sekolah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan kepastian penting: tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tidak mendapatkan tempat duduk. Dalam pernyataannya usai meninjau hari pertama MPLS di sejumlah sekolah, Farhan menekankan bahwa seluruh calon siswa, baik yang mendaftar di sekolah negeri maupun swasta, telah memperoleh kursi belajar sesuai jenjangnya masing-masing. Ini adalah capaian yang tidak lepas dari antisipasi dan penataan daya tampung yang dilakukan pemerintah kota selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa pekan terakhir.

Dari data Dinas Pendidikan Kota Bandung, tercatat sekitar 52.000 siswa baru tersebar di tingkat SD dan SMP pada tahun ajaran 2025/2026. Jumlah ini sedikit meningkat dibanding tahun lalu, seiring dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah yang konsisten di angka 2,3% per tahun. Di sisi penawaran, kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 65% dari total pendaftar. Celah inilah yang kerap memicu kekhawatiran orang tua, terutama yang tinggal di kawasan padat seperti Kecamatan Kiaracondong, Babakan Ciparay, dan Arcamanik. Namun, Farhan memastikan bahwa kesenjangan tersebut telah dijembatani melalui serangkaian kebijakan dan kolaborasi.

Mengurai Benang Kusut PPDB

Problem klasik PPDB, mulai dari ketidakseimbangan zonasi hingga praktik percaloan, selama bertahun-tahun menjadi biang keladi tidak meratanya akses pendidikan di Bandung. Pada periode PPDB 2025, pemerintah kota mengambil langkah lebih agresif dengan membuka posko pengaduan di setiap kecamatan dan mengerahkan tim verifikasi data kependudukan secara real-time. Farhan mengakui bahwa masih ada sejumlah aduan, namun persentasenya menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. “Kami menerima 347 aduan, sebagian besar soal kesalahan teknis alamat di sistem zonasi. Sebanyak 98% sudah terselesaikan sebelum MPLS dimulai,” ujar Farhan. Pendekatan ini, menurutnya, penting untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa sekolah negeri bukan lagi menara gading yang hanya bisa dimasuki segelintir anak dengan keberuntungan geografis.

Kolaborasi Negeri-Swasta yang Semakin Solid

Di luar pagar sekolah negeri, sekolah swasta mengambil peran vital sebagai katup pengaman. Tahun ini, tercatat 187 sekolah swasta di Bandung menerima siswa baru, dengan total daya tampung lebih dari 18.000 kursi. Namun, persoalan biaya kerap menjadi ganjalan. Untuk itu, Wali Kota mendorong perluasan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang diterima di swasta. “Kami tidak ingin anak-anak terpaksa putus sekolah hanya karena tidak mampu bayar SPP. Skema subsidi silang dan bantuan langsung kini menjangkau 7.200 siswa swasta,” ungkap Farhan. Langkah ini direspons positif oleh pengelola sekolah swasta. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Kota Bandung, dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa sinergi dengan pemkot semakin baik, terutama setelah adanya sistem informasi terpadu yang memudahkan pendataan siswa miskin penerima bantuan.

MPLS Bukan Sekadar Pengenalan

Di tengah fokus pada akses, Farhan juga mengingatkan bahwa MPLS harus menjadi pengalaman yang membentuk karakter. Ia berpesan kepada seluruh kepala sekolah agar merancang kegiatan yang menyenangkan dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. “Hari pertama sekolah adalah momen krusial. Anak-anak harus pulang dengan senyum, bukan dengan trauma,” tegasnya. Di SMP Negeri 2 Bandung, Farhan menyaksikan langsung simulasi pengenalan kegiatan ekstrakurikuler yang dikemas dengan pertunjukan teater mini. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan peserta didik baru tentang harapan mereka. Beberapa siswa menyatakan keinginannya untuk mengikuti klub robotik dan sains. Hal ini, bagi Farhan, adalah sinyal bahwa generasi saat ini memiliki orientasi yang lebih rasional dan perlu difasilitasi.

Infrastruktur dan PR ke Depan

Meski optimisme menyelimuti awal tahun ajaran, Farhan tidak menutup mata pada pekerjaan rumah yang masih menumpuk. Anggaran pendidikan yang mencapai 31% dari APBD Kota Bandung tahun ini memang naik 4,2% dibanding tahun sebelumnya, namun sebagian besar terserap untuk gaji dan tunjangan guru, menyisakan ruang fiskal terbatas untuk pembangunan ruang kelas baru. Di beberapa sekolah, rasio siswa per kelas masih di atas 40, melampaui standar ideal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Farhan menyebutkan bahwa pihaknya tengah menggodok skema pembangunan sekolah dengan model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menambah daya tampung tanpa membebani APBD secara langsung. Proyek percontohan di wilayah timur Bandung ditargetkan mulai konstruksi pada akhir tahun ini.

Di sisi lain, pemerataan kualitas guru juga menjadi sorotan. Program rotasi guru ASN antarsekolah negeri dan swasta yang diinisiasi tahun lalu akan diperluas, dengan target 500 guru bersertifikasi mengajar di sekolah-sekolah pinggiran yang selama ini kekurangan tenaga pendidik berpengalaman. “Akses tanpa kualitas adalah kemunafikan. Kami tidak hanya memastikan anak-anak duduk di dalam kelas, tetapi juga memastikan mereka belajar dari guru-guru terbaik,” pungkas Farhan. Dengan dimulainya MPLS dan kepastian bahwa setiap anak memiliki bangku, Kota Bandung setidaknya telah melewati satu gerbang penting menuju pendidikan yang lebih inklusif. Kini, tantangan bergeser pada bagaimana menjaga agar pintu kelas itu tetap terbuka lebar dan berkualitas sepanjang tahun.

Baca juga:

• Viral Dentuman Diduga Meteor Besar Melintas Langit Pulau Jawa
• Diego Forlan Hadiri Undian Resmi Piala Dunia 2026 di Washington