Mesin Baru Pertumbuhan: Investasi dan Ekspor Kunci Target 6 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen year-on-year, lebih rendah dari realisasi kuartal sebelumnya yang sebesar 5,02 persen. Angka ini masih jauh dari target 6 persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto, sementara asumsi APBN 2025 menetapkan pertumbuhan 5,2 persen. Jarak antara target ambisius dan realitas lapangan itu menunjukkan satu hal: mesin pertumbuhan lama, yaitu konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, tidak lagi mampu bekerja sendirian. Untuk mengejar target, Indonesia membutuhkan mesin baru, dan diskusi publik kini mengarah pada investasi serta ekspor sebagai kandidat utamanya.

Konsumsi Bukan Lagi Mesin Tunggal

Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi penopang terbesar, tetapi trennya mengalami penurunan. Pada 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen, melambat dibandingkan laju 5,0 persen pada tahun sebelumnya. Di satu sisi, kebijakan bantuan sosial dan subsidi energi menjaga daya beli kelompok bawah, sehingga angka kemiskinan terus menurun. Di sisi lain, kelas menengah yang biasanya menjadi lokomotif belanja diskresioner mengalami erosi daya beli: jumlah kelas menengah menyusut dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta orang pada 2024 menurut data BPS. Implikasinya jelas, konsumsi tidak bisa diharapkan tumbuh di atas 5 persen dalam jangka menengah tanpa perbaikan pendapatan riil masyarakat.

Situasi ini diperparah oleh suku bunga acuan Bank Indonesia yang bertahan di level 5,75 persen sepanjang 2025, membuat biaya kredit tetap mahal bagi rumah tangga dan dunia usaha. Di sinilah letak dilema kebijakan: menurunkan bunga untuk mendorong konsumsi berisiko memicu capital outflow, sementara menahannya membuat daya beli sulit pulih. Ekonomi yang terlalu bergantung pada satu penopang akan rapuh ketika penopang itu kelelahan.

Investasi dan Ekspor: Dua Mesin dengan Tantangan Berbeda

Pemerintah menaruh harapan besar pada investasi. Di satu sisi, realisasi penanaman modal asing (PMA) pada 2024 tercatat Rp939 triliun, mengalami kenaikan 20,8 persen year-on-year, didorong sektor hilirisasi nikel dan pembangunan smelter di Indonesia Timur. Aliran masuk modal langsung itu menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih menarik bagi investor jangka panjang. Di sisi lain, tren investasi portofolio justru berbalik arah: Bank Indonesia mencatat capital outflow dari pasar surat berharga negara dan saham pada sejumlah bulan di 2025, seiring sentimen pasar global yang dipengaruhi ketidakpastian kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Valuasi indeks harga saham gabungan yang dianggap murah pun belum cukup menahan arus keluar dana portofolio. Perbedaan arah antara investasi langsung dan investasi portofolio menunjukkan modal asing masuk secara selektif: mereka mencari sektor bernilai tambah, bukan sekadar pasar domestik.

Di sektor eksternal, ekspor juga belum mampu menjadi penggerak utama. Sepanjang 2024, nilai ekspor Indonesia tercatat 249,8 miliar dolar AS, mengalami penurunan dibandingkan periode puncak komoditas pada 2022. Ketergantungan pada komoditas membuat kinerja ekspor sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global, sementara kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor masih di bawah 30 persen. Tanpa diversifikasi, ekspor akan menjadi mesin yang sering tersendat.

Impor dan Efisiensi Modal: Dua Ganjalan yang Sering Terlupakan

Mendorong investasi saja tidak cukup bila kebocoran tetap terjadi lewat impor. Data BPS menunjukkan bahan baku dan barang penolong menyumbang sekitar 70 persen dari total impor, sementara barang modal menyumbang sekitar 15 persen. Di satu sisi, ketergantungan impor adalah konsekuensi logis dari industrialisasi: tidak ada negara berkembang yang bisa melompat tanpa mengimpor mesin dan komponen. Di sisi lain, rasio impor terhadap PDB yang tetap berada di kisaran 18 sampai 20 persen menunjukkan efek pengganda ekonomi domestik masih lemah. Setiap satu persen pertumbuhan ekspor tidak otomatis menciptakan lapangan kerja dalam jumlah sepadan karena rantai pasok dalam negeri belum dalam.

Ganjalan kedua adalah efisiensi modal. Rasio incremental capital output ratio (ICOR), yang mengukur berapa rupiah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah tambahan output, berada di kisaran 5 sampai 6, lebih boros dibandingkan Vietnam yang berada di sekitar 4. Artinya, untuk tumbuh 6 persen, Indonesia memerlukan investasi lebih besar dibandingkan negara lain dengan kualitas output yang sama. Jika tidak dibarengi reformasi produktivitas, mengejar target 6 persen berarti menumpuk utang dan investasi dengan imbal hasil yang semakin tipis.

Proyeksi: Reformasi Tetap Harga Mati

Proyeksi lembaga internasional dan ekonom domestik terbelah. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2025-2026 berada di kisaran 5,1 sampai 5,2 persen, sementara sejumlah ekonom optimistis melihat ruang menuju 5,5 persen apabila belanja pemerintah dan realisasi investasi berjalan cepat. Di satu sisi, fundamental ekonomi Indonesia terbilang sehat: cadangan devisa di atas 150 miliar dolar AS, indeks harga konsumen yang terkendali di kisaran 2 sampai 3 persen, serta rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB yang memberi ruang fiskal luas. Di sisi lain, tanpa perbaikan ICOR, tanpa penguatan ekspor nonmigas, dan tanpa penyelesaian ganjalan impor, target 6 persen akan terus menjadi angka di atas kertas.

Pada akhirnya, pertumbuhan 6 persen bukan sekadar soal berani menargetkan, melainkan soal memilih struktur pertumbuhan yang tepat. Mesin baru itu, investasi produktif dan ekspor bernilai tambah, sebenarnya sudah tersedia. Namun, bahan bakarnya, yaitu efisiensi, likuiditas pembiayaan yang murah, dan daya saing industri, belum sepenuhnya tersambung. Tanpa itu, konsumsi akan tetap menjadi penopang tunggal yang kelelahan, dan Indonesia kembali mencatat pertumbuhan yang cukup baik tanpa pernah menyentuh kata ambisius: 6 persen.